Kuasa Hukum Yusafni: Pengalihan Anggaran Kewenangan Gubernur Sumbar


Senin, 30 April 2018 - 15:06:48 WIB
Kuasa Hukum Yusafni: Pengalihan Anggaran Kewenangan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Menyikapi kebuncahan soal aliran dana yang dipaparkan Yusafni Ajo, baik di dalam persidangan atau di luar sidang, Bob Hasan selaku kuasa hukum Yusafni memberikan sejumlah penegasan yang dikirim ke Haluan. Setidaknya, ada enam butir penegasan yang disampaikan  Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara tersebut.

Pertama, Bob Hasan menyebutkan kalau majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang yang menyidangkan perkara korupsi SPj fiktif tidak pernah menyatakan ketidaksetujuannya atas pemanggilan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno sebagai saksi.

Baca Juga : Sri Mulyani: Joe Biden Bawa Harapan Pemulihan Ekonomi Dunia

“Tidak ada penolakan. Bahkan majelis hakim mempersilahkan kami selaku kuasa hukum Yusafni untuk membuat undangan dan sekali lagi itu melalui persidangan. Namun yang hadir hanya Syafrizal Ucok,” kata Bob Hasan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/4).

Dalam pernyataan kedua, Bob mengaku sangat berkeyakinan adanya keterlibatan banyak orang dalam kasus ini. Katanya, mustahil Yusafni berbuat sendirian.

Baca Juga : Pelantikan Presiden AS, Jokowi Ucapkan Selamat pada Joe Biden

“Saya sangat berkeyakinan akan keterlibatan banyak orang. Yusafni hanyalah seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang masa tugasnya tiga bulan di tahun 2012. Selanjutnya dia hanya sebagai PPTK sampai tahun 2016, dengan tugas sebagai juru bayar. Secara teknis, kewenangannya hanya itu,” papar Bob.

Di butir ketiga, Bob juga menyentil soal pengalihan tanggung jawab penganggaran yang semestinya dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD), tapi malah dibebankan ke APBD Sumbar.

Baca Juga : Joe Biden Wajibkan Pemakaian Masker di Semua Gedung Federal

“Sesungguhnya anggaran Prasjaltarkim itu anggarannya bersumber dari APBN. Tiba-tiba diubah menjadi APBD. Pengalihan dan perubahan itu merupakan kewenangan gubernur dan Muspida, bukan Yusafni sebagai bawahan,” tegas Bob yang merupakan pengacara kondang asal Sijunjung.

Pada butir keempat, Bob memaparkan soal penyaluran anggaran ke tingkat SKPD, hingga soal pembukaan rekening Bank Mandiri.

Baca Juga : Distribusi Dihentikan, Vaksin Corona Moderna Sebabkan Alergi Parah

“Penyaluran anggaran, mulai dari perencanaan hingga soal rekening Bank Mandiri, itu bukan kewenangan Yusafni. Tapi kewenangan itu ada pada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) di Pemprov atau di DPRD. Sama sekali bukan kewenangan Yusafni,” tuturnya.

Di butir kelima, menurut Bob, untuk penyiapan data nominatif dan pertimbangan atas pemilik tanah maupun datanya, yang menyiapkan adalah Tim Sembilan yang terdiri dari bupati/walikota setempat. Ada tujuh proyek, dan itu penyiapan data dan nominatifnya ada di Tim Sembilan, bukan Yusafni,” sebutnya. 

Pada butir terakhir, Bob menyebut kalau dirinya bukan tidak mengakui akan kesalahan Yusafni sebagai kliennya, namun kesalahan itu hanya dalam batas kewenangannya.

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]