Ke Mana Haluan Pak Gubernur Irwan?


Selasa, 01 Mei 2018 - 22:01:06 WIB
Ke Mana Haluan Pak Gubernur Irwan? Faldo Maldini

Oleh Faldo Maldini (Mahasiswas Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia) 

Ketika masih menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Indonesia, saya beberapa kali terpelanting dari balkon DPR. Harga BBM pun tidak jadi dinaikan pemerintah, sebut saja salah satunya dipengaruhi oleh upaya yang kami galang. #KamiHaluan

Baca Juga : Prabowo dan Habib Rizieq

Pernah juga, harus adu-adu kuat dengan pasukan pengaman ketika membela nasib pedagang kaki lima yang hendak digusur. Meski mereka tetap digusur, kami pun merasa puas sudah menjadi pembela mereka hingga ke detik akhir. Saat sudah tak banyak yang mendapingi kami, teman-teman wartawan tetap jadi teman seiring sejalan.

Semua peristiwa besar dalam perjalanan aktivis saya tidak lepas dari peran penting teman-teman media. Kami makan di meja yang sama di kantin kampus UI. Menghabiskan waktu bertukar gagasan. Tugas kami sama, yakni sama-sama penjaga kepentingan publik.

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam

Media adalah pilar demokrasi. Peran penting media setara dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga peradilan, legislatif, maupun eksekutif. Media adalah mitra kritis pemerintah dalam berdemokrasi. Jika salah satu tidak bekerja dengan baik, maka ekosistem politik pasti akan terganggu.

Jika ada sengketa di antara pilar demokrasi, jelas ada metodenya masing-masing untuk menyelsaikan persoalan. Untuk silang pendapat media dan pemerintah, penyelesaian di Dewan Pers sudah menjadi kesepakatan di dalam Undang-Undang. Elit harusnya sudah paham aturan main tersebut. Apalagi, pejabat yang pernah duduk di legislatif pastinya lebih paham.

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun (2): Kita Sungguh Perlu Bersatu

Tindakan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno yang diduga hendak melaporkan media Harian Haluan ke Polda Sumatera Barat, dapat bermakna banyak. Pertama, Gubernur tidak paham mengenai konsep pilar demokrasi. Kedua, tidak ada pakar hukum mumpuni memberikan brief kepada Gubernur sebelum mengambil tindakan tersebut. Entah siapa pembisik Gubernur hingga tega membiarkan orang nomor satu di Sumbar mengambil langkah yang sangat konyol tersebut.

Ya, melaporkan media ke polisi adalah sebuah langkah yang sangat konyol. Dengan atribut Prof. di depan nama, gubernur harusnya lebih mengedepankan aspek argumentasi. Tentunya, itu adalah tanggung jawab akademik untuk memberikan pendidikan politik kepada media.

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun(1) : Ekonomi Menyedihkan

Tidak pernah sekali pun tim Gubernur mengambil hak jawabnya untuk membela diri. Padahal, langkah tersebut sangat mungkin. Setiap ada berita yang menyudutkan, minta hak jawab. Muncul berita yang tidak beralasan lagi, minta lagi hak jawab. Media juga tidak mau satu halamannya diminta terus-terusan untuk hak jawab. Secara ruang iklan, itu tentu sangat merugikan mereka. Saya curiga tidak ada yang mampu menuliskan hak jawab yang berkualitas dalam tim inti Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga bisa mengambil kesempatan hak jawab untuk melakukan pembuktian. Kalau tidak ada jawaban dari gubernur, artinya tidak ada upaya untuk membuktikan. Publik akan berpikir apa yang ditulis oleh Harian Haluan sebagai sebuah kebenaran yang berupaya hendak ditutupi.

Sebagai orang tuanya warga Sumbar, Gubernur tidak memberikan teladan yang baik. Jika semua kepala daerah yang dikritik oleh media melaporkan kepada polisi, pemerintahan lokal tingkat kabupaten dan kota bisa tidak berjalan efektif. Kritik sudah menjadi sebuah dugaan kriminal.

Gubernur juga tidak jelas merumuskan tujuan dari laporannya. Apakah untuk menutup Harian Haluan? Mendesak permintaan maaf? Atau apa? Semuanya masih belum terlalu jelas. Kalau ingin mencari keadilan, jelas UU kita mengamanahkan untuk mengadu ke Dewan Pers, bukan polisi.

Bagi saya, pemimpin harus memiliki kesabaran ekstra. Jangankan gubernur, Ketua RT saja bisa dikritisi oleh warganya. Apalagi berhadapan dengan media, jelas ini kecerobohan. Mandat bagi media dalam demokrasi adalah menjaga rasionalitas publik, jangan ditakut-takuti kawan-kawan pers dengan membawa-bawa nama polisi.

Di luar masalah hukum, Gubernur Irwan Prayitno tidak menghayati public official ethics. Tidak ada perangkat argumentasi yang kokoh kenapa gubernur harus menggunakan jalur hukum, selain persoalan warga negara. Jabatan gubernur adalah sesuatu yang melekat. Seorang gubernur tidak bisa melepaskan status lengkap dengan etika publiknya dengan dalih menuntut keadilan sebagai warga negara.

Kalau hari ini, Gubernur melangkahi etika untuk memperkarakan pengritiknya di meja hijau. Besok-besok jika kembali melangkahi etika, maka gubernur mungkin saja memasukan rakyatnya yang lain ke dalam penjara, misalnya ada yang tak sengaja kebawa sendal Pak Irwan di mesjid, bisa saja berujung jeruji.

Sekali lagi, ini bukan soal hukum. Ada seorang pemimimpin melupakan etika, yang harus sama-sama kita ingatkan agar semakin dicintai rakyat. Harusnya, media kritis dipelihara agar bisa menjadi kucing yang membasmi tikus-tikus yang bersarang.

Saya harap apa yang saya duga lebih banyak salahnya. Semoga berita-berita yang muncul di media bukan hanya cerita yang disenangi penguasa. Momentum 20 tahun reformasi harus menjadi sarana evaluasi untuk mempertanyakan seberapa besar komitmen kita terhadap demokrasi yang saya tahu Pak Gubernur juga pernah ikut memperjuangkannya. Media adalah kawan, bukan mesin pembunuh.

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 04 Januari 2021 - 09:37:20 WIB

    Prabowo dan Habib Rizieq

    Prabowo dan Habib Rizieq Partai Gerindra sungguh seperti berkayuh di antara dua karang dalam bersikap terhadap kasus yang dialami Habib Rizieq Sihab (HRS), Ormas dan pengikutnya sekarang ini. .
  • Kamis, 31 Desember 2020 - 20:46:02 WIB

    Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam

    Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam TAHUN 2020 segera akan berakhir. Tahun 2021 segera akan tiba. "Selamat tinggal tahun 2020. Selamat tinggal tahun kelam. Selamat tinggal tahun yang penuh dengan kepahitan hidup. .
  • Senin, 28 Desember 2020 - 14:48:33 WIB

    Catatan Akhir Tahun (2): Kita Sungguh Perlu Bersatu

    Catatan Akhir Tahun (2): Kita Sungguh Perlu Bersatu DARI pengalaman kita selama di tahun 2020 yang nyaris tak berhenti hidup dalam pertengkaran, hidup dalam perseteruan politik dan hukum yang berkepanjangan, sudah selayaknyalah kita mengubah pola hidup begini kepada pola hidup.
  • Ahad, 27 Desember 2020 - 21:15:22 WIB

    Catatan Akhir Tahun(1) : Ekonomi Menyedihkan

    Catatan Akhir Tahun(1) : Ekonomi Menyedihkan Begitu wabah Corona atau Covid-19 dinyatakan mewabah di Indonesia pada bulan Maret lalu, ekonomi langsung anjlok, karena kegiatan pasar langsung stagnan tiba-tiba. Pasar banyak yang ditutup. Mulai dari kegiatan pedagang kaki .
  • Jumat, 25 Desember 2020 - 13:51:03 WIB

    Pendukung Sandiaga Uno: Di Sana Engkau Tersenyum, di Sini Kami Menangis

    Pendukung Sandiaga Uno: Di Sana Engkau Tersenyum, di Sini Kami Menangis Sebagaimana kita ketahui, mantan Calon Wakil Presiden(Cawapres) Sandiaga Uno baru saja dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) bersama 5 orang Menteri lainnya, hasil reshuffl.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]