Irwan Prayitno Laporkan Jurnalis ke Polisi, 'Kado Hitam' di Hari Kebebasan Pers Sedunia


Rabu, 02 Mei 2018 - 00:00:21 WIB
Irwan Prayitno Laporkan Jurnalis ke Polisi, 'Kado Hitam' di Hari Kebebasan Pers Sedunia Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Padang

PADANG, HARIANHALUAN.COM--Hari Kemerdekaan Pers Sedunia atau yang dikenal dengan World Press Freedom Day (WPFD) kembali kita peringati pada 3 Mei 2018 ini. 

Dalam press release yang diterima harianhaluan.com, WPFD merupakan momentum untuk merefleksi kembali pentingnya merawat kemederkaan pers. Apalagi masih bermunculannya kasus  kekerasan terhadap jurnalis, terutama di Sumatera Barat.

Baca Juga : Berikut Data Sementara Kerusakan Akibat Gempa di Talaud

Menjelang peringatan WPFD ini, tepatnya Selasa malam 1 Mei 2018. Gubernur Irwan Prayitno melaporkan 2 akun Facebook dan seorang terdakwa kasus korupsi ke Polda Sumatera Barat, atas dugaan  pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. 

Satu dari dua akun Facebook yang dilaporkan adalah, akun milik Bhenz Maharadjo, yang merupakan Redaktur Pelaksana (Redpel) Harian Haluan. Akun ini memposting kutipan dan PDF Harian Haluan yang memuat dugaan keterlibatan Gubernur Irwan Prayitno dalam kasus SPJ fiktif yang sedang dalam persidangan.

Baca Juga : Seorang Bandar Narkoba Ditembak Mati

Selain akun Bhen Maharadjo, Gubernur Irwan Prayitno juga melaporkan akun Maidestal Hari Mahesa 2, akun milik salah seorang anggota DPRD Padang, dengan tuduhan serupa. 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang menilai, sebaiknya Gubernur Irwan Prayitno mencabut laporan terhadap pemilik akun Facebook Bhenz Marajo dan Maidestal Hari Mahesa, karena ini preseden buruk bagi kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Baca Juga : Dampak Gempa di Talaud, Listrik Padam dan Sinyal Susah

Kami juga.mengimbau pihak kepolisian untuk berpedoman kepada Nota Kesepahaman Kapolri dan Dewan Pers, karena kasus yang dilaporkan sesungguhnya bukan berdiri sendiri, tetapi sangat terkait dengan pemberitaan.

Terkait dengan sengketa pers dengan Harian Haluan, Gubenur Irwan Prayitno harus menggunakan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam menyelesaikannya.

Baca Juga : Tidak Berpotensi Tsunami, Kepulauan Talaud Diguncang Gempa 7.1 Magnitudo

Sebagai kepala daerah, gubernur hendaknya mendukung kebebasan pers, sebagai salah satu produk demokrasi. Kritikan dan kontrol sosial juga merupakan cambuk agar pemerintah lebih baik dalam menjalankan amanat undang undang.

Termasuk kasus ini, sepanjang setahun terakhir (periode Mei 2017-Mei 2018), AJI Padang mencatat telah terjadi 2 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Kasus kedua, pelarangan liputan jurnalis oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang AL Amin di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin Kota Padang Senin 2 Februari 2018.

Pelarangan peliputan ini dialami dua jurnalis, Givo Alputra dari Singgalang dan Irham Kurniawan dari Haluan. Mereka bermaksud menjalankan kegiatan jurnalistik dengan mengambil foto aktivitas di TPA Aia Dingin.

Tindakan pelarangan itu, dinilai bentuk dari menghambat dan menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik, sebagai mana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi,".(h/rel)
 

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]