Publik Respons Laporan IP, Puluhan Pengacara Siap Membela, Aktivis Antikorupsi Meradang


Kamis, 03 Mei 2018 - 22:16:08 WIB
Publik Respons Laporan IP, Puluhan Pengacara Siap Membela, Aktivis Antikorupsi Meradang Irwan Prayitno

Karenanya, pelaporan ini membuat eskalasi konflik meluas. Upaya Kriminalisasi terhadap  jurnalis yang meliput dan menulis berita antikorupsi pasti akan mendapatkan perlawanan.

Didukung Pengacara

Yang lebih menarik lagi, dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, solidaritas dari pengacara seperti membuhul jadi satu. Hingga pukul 20.00 WIB, Rabu (2/5) malam lebih dari 40 pengacara menyatakan kesiapan untuk mendampingi Bhenz dan Esa. Penggalangan sikap ini menggurita dari berbagai WA grup yang di dalam ada anggota grup yang berstatus sebagai pengacara.

Baca Juga : 40 Negara di Dunia Tak Bisa Beri Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Sejumlah nama-nama kondang tampak ikut dalam barisan tersebut, seperti Virza Benzani, Ardyan, Yul Akhyari Sastera, Naldi Gantika, Roni Saputra, Arief Paderi dan Mevrizal hingga pengacara lainnya.  Setelah nama-nama terkumpul melalui grup Whatsapp, upaya konsolidasi spontan langsung tercetus.

Salah satu dari mereka, Roni Saputra yang merupakan Direktur LBH Pers membuka ruang konsolidasi di sekretariatnya di jalan Integritas. Undangan, langsung tersebar di grup WA untuk berkumpul pada Kamis (3/5) ini pukul 14.00 WIB. Semua spontan dan lahir dari solidaritas semangat antikorupsi.

Keraguan pada Pemimpin

Lalu, kenapa hal spontan ini bisa cepat mengkristal? Pakar ilmu komunikasi asal Unand, Emeraldy Chatra menduga, reaksi itu tersebut timbul karena aktivis antikorupsi memiliki keraguan kepada pemimpin. Keraguan itu muncul karena banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia. Keraguan tersebut melatarbelakangi aktivis antikorupsi untuk membuktikan keraguan mereka.

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unand tersebut menilai pelaporan Irwan terhadap wartawan dan anggota DPRD Padang itu ke kepolisian sebagai tindakan politik yang keliru karena isu kepala daerah korupsi merupakan hal yang kerap didengar publik.

“Pelaporan itu berisiko membawa hal itu ke ranah hukum karena perlawanan hukum terjadi di situ. Harusnya berita itu ditangani dengan lebih elegan. Tak perlu dibawa ke ranah hukum. Untuk apa ada humas kalau tak bisa memberikan lindungan kepada gubernur. Pers bukan musuh. Orang pers jangan dimusuhi kalau ingin bermain cantik secara politik. Kalau argumen orang hukum didengar, persoalan ini sulit diselesaikan karena semua orang akan membawanya ke ranah hukum, sedangkan wartawan pun punya banyak teman orang hukum yang akan membelanya,” tuturnya saat dihubungi.

 “Melapor ke kepolisian adalah hak warga negara. Namun, hak itu akan membuat persoalan lebar, tidak bagus karena akan menimbulkan berbagai penilaian terhadap gubernur, akan menimbulkan perlawanan dari pihak lain. Orang yang dilaporkan akan memberikan perlawanan lebih keras. Karena itu, hati-hati menggunakan hak. Akibatnya, muncul reaksi dari penggiat antikorupsi untuk  mendesak pengusutan kasus itu. Kalau tidak dilaporkan, belum tentu desakannya sekeras itu,” tuturnya.(mat/dib)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]