Bhenz – Esa Serahkan Kuasa ke Lawan IP


Jumat, 04 Mei 2018 - 10:45:36 WIB
Bhenz – Esa Serahkan Kuasa ke Lawan IP Sejumlah pengacara dan pegiat anti korupsi berdiskusi di Rumah Ikhlas, Jalan Ikhlas, Andalas, Padang, Kamis (3/5). Para pengacara dan pegiat anti korupsi tersebut sepakat membentuk aliansi bernama Aliansi Advokat Untuk Warga Negara dan Insan Pers (Lawan IP). IRHAM

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Bhenz Maharajo dan Maidestal Hari Mahesa, yang dilaporkan, Irwan Prayitno ke Polda Sumbar terkait pencemaran nama baik, akhirnya memberikan kuasa kepada 53 pengacara. Para lawyer itu tergabung dalam Aliansi Advokat Untuk Warga Negara dan Insan Pers (Lawan IP).

Penyerahan dan penandatanganan surat kuasa dilakukan di Sekretariat Lawan IP, Jalan Ikhlas, kawasan Andalas, Kota Padang, Kamis (3/5) disaksikan Pimpinan Umum Harian Haluan, Zul Effendi. Langkah ini bukan hanya sebagai wujud pembelaan serta pendampingin hukum untuk Bhenz dan Esa, tapi juga bentuk perjuangan agar setiap warga bisa bebas mengekspresikan sikap dan pandangannya hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, terutama upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga : Sri Mulyani: Joe Biden Bawa Harapan Pemulihan Ekonomi Dunia

Koordinator Lawan IP, Yul Akhyari Sastra mengungkapkan, pembentukan aliansi sebenarnya merupakan wujud untuk melindungi siapa saja untuk bebas menyampaikan ekpresinya. Baik di dunia nyata atau media sosial. Aliansi ini juga sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya-upaya kriminalisasi pers yang dilakukan pihak tertentu.

“Hari ini Bhenz yang dilaporkan, besok entah kita, anak kita atau masyarakat sipil lainnya. Beranjak dari kecemasan itu, para pengacara berkumpul dan merumuskan aliansi yang diberi nama Lawan IP,” papar Yul Akhyari dihadapan puluhan pengacara yang hadir.

Baca Juga : Pelantikan Presiden AS, Jokowi Ucapkan Selamat pada Joe Biden

Yul menegaskan, laporan Gubernur Irwan Prayitno terkait postingan Bhenz dan Esa yang mengutip isi berita, ditambah unggahan halaman utama Harian Haluan pada 27 April lalu terindikasi mengancam kebebasan berekspresi serta menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Padahal, setiap orang, apalagi wartawan mendapat perlindungan dalam upaya tersebut. Bhenz, walau menyebar pemberitaan di halaman medosnya, tapi dia sedang memposisikan diri sebagai wartawan Haluan, dan menyebarkan pemberitaan media tempatnya bernaung dan beraktivitas. Jika ini dibiarkan, ditakutkan akan menjadi yurisprudensi ke depannya.

“Secara materi, laporan tersebut sumir. Apalagi postingan itu bukanlah opini pribadi, yang sifatnya menuduh. Postingan tidak lari dari substansi isi pemberitaan yang dimuat di Harian Haluan. Bhenz sebagai wartawan Harian Haluan, sekaligus redaktur halaman utama memiliki hak untuk menyebarluaskan karya jurnalistiknya, termasuk di media sosial. Mengumpulkan data, mengolah dan menyebarluaskannya itu adalah tugas pokok seorang wartawan yang dilindungi undang-undang. Khusus Esa, sebagai anggota DPRD, dia memiliki hak juga untuk menyebarkan postingan itu,” ucap Yul.

Baca Juga : Joe Biden Wajibkan Pemakaian Masker di Semua Gedung Federal

Senada, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Roni Saputra yang juga tergabung dalam Lawan IP menurutkan, sejatinya, share yang dilakukan oleh Bhenz tidak dapat dipisahkan dari konten berita, karena tidak ada tambahan opini yang mengubah substansi pemberitaan. Jika yang dilaporkan adalah berita Haluan, maka perlu dipastikan mekanisme penyelesaian masalah pemberitaan diatur dalam UU Pers, dan itu wajib untuk dilakukan oleh orang yang merasa beritanya tidak benar.

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Pers, Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan sebagai pers nasional maka ia mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Terkait dengan Pasal 27 UU ITE, Pasal 310 KUHP, ia tidak akan berlaku jika dilakukan demi kepentingan umum. Berita yang dishare oleh Bhenz kemudian diteruskan Maidestal Hari Mahesa adalah berita yang menyangkut dugaan korupsi, dan itu adalah kepentingan umum. Dalam KUHP dikenal asas penghapus pidana, salah satunya dalam Pasal 50. Jelas, bahwa memberikan informasi yang terkait dengan kepentingan umum, tidak bisa dipidana,” lanjur Roni.

Baca Juga : Distribusi Dihentikan, Vaksin Corona Moderna Sebabkan Alergi Parah

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]