Mencari Delik Percemaran Nama Baik di Balik Kecurigaan Penggiringan Opini Publik


Senin, 07 Mei 2018 - 22:39:23 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Mencari Delik Percemaran Nama Baik di Balik Kecurigaan Penggiringan Opini Publik Ronny P Sasmita

SETELAH mengikuti perkembangan pemberitaan terkait pelaporan yang dilakukan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, nampaknya arah bola sudah mulai terlihat jelas. Poin pertama adalah persoalan pemberitaan yang diduga melenceng dari kode etik jurnalistik dan akan diteruskan prosesnya ke Dewan Pers. 

Sementara pelaporan lainya terkait dengan pertanggungjawaban pribadi Yusfani dan dua pemilik akun media sosial lainya dengan delik pencemaran nama baik. Kedua pemilik akun tersebut adalah Benz Maradjo (profesi jurnalis) dan Meidestal Hari Mahesa II (anggota DPRD Kota Padang). 

Khusus untuk dunia jurnalistik, ada satu logika kontras yang disampaikan tim hukum Irwan Prayitno. Mereka sesumbar bahwa pelaporan tidak terkait dengan profesi kewartawan dan tidak ada kaitan dengan penyempitan ruang gerak media. Tapi di sisi lain ada permintaan kepada PWI untuk terus melakukan upgrade profesionalisme wartawan di Sumbar.  

Jadi secara tak langsung, pelaporan dianggap sebagai bagian dari pemberian peringatan bahwa dunia wartawan di Sumbar terbilang kurang mampu untuk menghasilkan produk jurnalistik yang baik. 

Sebagaimana diberitakan, laporan pidana terhadap tiga orang dan pengaduan koran ke Dewan Pers sama sekali bukanlah untuk menakut-nakuti wartawan dalam menjalankan profesi dan bukan pula upaya mengganggu kemerdekaan pers. “Sebaliknya, laporan ini merupakan upaya nyata dari IP untuk ikut serta mewujudkan media dan wartawan yang professional dan bertanggung jawab,” tutur Zulhesni.

Pihaknya berharap, selain menjalankan profesi masing-masing secara profesional, juga saling menghargai dan menghormati antar sesama, serta tidak semena-mena untuk mencemarkan nama baik seseorang, walau dengan alasan apapun termasuk alasan imunitas. 

“Kita sangat mendukung upaya PWI dan organisasi profesi wartawan lainnya untuk selalu meng-upgrade para wartawan dengan memperbanyak ujian kompetensi wartawan agar pemberitaan berkualitas. Tentu akan berdampak kepada pencerdasan rakyat tanpa provokasi dan penggiringan yang bisa menyesatkan rakyat,” jelasnya lagi (Singgalang Online,  7 Mei 2018).

Di mana letak kontrasnya? Di satu sisi,  IP tak bermasalah dengan dunia kewartawanan sehingga pelaporan tersebut tak terkait dengan urusan jurnalistik, melainkan terkait dengan sepak terjang pemilik akun sosial media Benz Marajdo. Masalahnya, tim hukum IP membangun kesan bahwa para wartawan dianggap memerlukan peningkatan kompetensi.  

Artinya, secara tak langsung, memang di mata IP ada masalah dengan urusan jurnalisme sehingga IP merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaikinya melalui PWI. Pertanyaannya, apakah standar produk jurnalistik ada di tangan IP?  

Permintaan peningkatan kompetensi kepada PWI adalah dalah satu indikasi logika kontras tersebut. Jika tak berkaitan dengan dunia kewartawanan, maka tak akan ada urusan dengan Dewan Pers dan tak akan ada permintaan yang demikian kepada PWI. 

Kemudian, jika persoalannya ada pada pemilik akun sosial media, yang konon katanya terkait dengan caption-caption pemilik akun yang bertendensi mencemarkan nama baik, lagi -lagi semestinya tak ada urusan dengan Dewan Pers.  

Tim hukum harus jelas soal ini. Pelaporan pribadi karena ulah pribadi, bukan karena isi pemberitaan, tidak perlu penerusan ke Dewan Pers. Semua pemilik akun, yang bukan wartawan,  bisa dikenai pelaporan demikian.  

Jadi pelaporan ke dewan pers akan menjadi tindakan tak konsisten dengan tuduhan semula. Karena jika berurusan dengan Dewan Pers, maka otomatis akan terkait dengan dunia kewartawanan. Dengan kata lain, pihak tim hukum tak perlu menyembunyikan makna asli bahwa pelaporan tak terkait dengan dunia kewartawanan alias tak terkait dengan Haluan. 

Selanjutnya soal delik pencemaran nama baik. Rasanya terkesan delik ini sangat dipaksakan. Mencemarkan nama baik biasanya terkait dengan pernyataan kebohongan. Misal si A adalah B, padahal sebenarnya si A adalah C. Si A melakukan B,  padahal si A tak melakukan B.  

Artinya,  caption yang diunggah pemilik akun harus mengandung kebohongan. Jika dianggap melakukan penggiringan opini publik, maka akan sangat sulit ditemukan fakta fundamentalnya. 

Apakah ada istilah penggiringan opini publik dalam kamus delik hukum yang ada? Di dalam UU ITE misalnya atau di dalam KUHP, rasanya akan sangat sulit ditemukan pasal yang persis membahas penggiringan opini publik.  

Jika ada pernyataan narasumber yang dianggap salah,  atau menuduh, atau berbohong, lantas diberitakan atau dikutip di dalam unggahan sosial media, maka narasumber saja yang layak digugat.  

Jika isi pemberitaan atau isi link yang diunggah memenuhi standar jurnalistik, maka jika jurnalisnya, atau siapapun yang membagikannyanya semestinya tak perlu digugat. Cukup narasumber yang dianggap telah berbohong. Jadi jika tim hukum tak mempersoalkan produk jurnalistiknya, siapapun yang membagikannya pun tak terhitung ikut menyebarkan fitnah. 

Jika penggunggah memberikan caption atau interpretasi sendiri, selama tidak menyimpulkan tuduhan narasumber sebagai kebenaran, alias pembohongan sebelum diputuskan apakah itu bohong, maka layak dipersoalkan. Tapi jika caption yang diunggah hanya interpretasi, alias tidak menuduh, membohongi, maka sulit dikatakan mencemarkan nama baik.  

Di sinilah persoalannya. Karena tidak berbohong, tidak menuduh, lantas kriteria apa yang bisa dianggap sebagai kriteria penggiringan opini publik? Dan bagaimana mengaitkannya dengan delik pencemaran nama baik, karena tidak ada pembohongan, menuduh, dan mengada-ada fakta yang tidak ada.  

Fakta opini yang ditulis media, di-caption di sosial media,  selama sumbernya jelas, maka akan kembali kepada narasumbernya sebagai asal dari pernyataan yang dianggap bohong tersebut.  Nah, dengan logika tersebut,  mempersoalkan caption sosial media dengan tuduhan mencemarkan nama baik, harus ditemukan unsur-unsur fundamentalnya, bukan unsur penggiringan opini publik. 

Di ruang publik, siapapun yang memenangkan opini, baik digiring ataupun tidak, tidak perlu digugat. Karena yang dimenangkan hanyalah opini, semua orang boleh saja ikut atau menolaknya. Jika IP mengganggap caption adalah bagian dari penggiringan opini publik, maka IP pun harus melawan dengan opini.  

Gubernur tidak bisa memaksakan opini publik untuk sesuai dengan keinginannya. Terlalu naif rasanya jika Gubernur pun sampai ingin menguasi opini dan isi kepala masyarakat, apalagi mengajarkan tentang bagaimana cara menanam opini di dalam kepala masing-masing dari kita.  

Jadi jika demikian, persoalannya bisa menjadi sangat luas.  Bukan saja kompetensi jurnalis yang ingin digiring oleh Gubernur,  tapi bagaimana cara memiliki opini di dalam otak kitapun kemudian akan ditata sesuai keinginan Gubernur.  Pertanyaan penutupnya, lantas otak kita ini punya siapa?  Semoga bukan punya Gubernur. (*)

*Penulis Ronny P Sasmita adalah penikmat kopi handal


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 05 Juli 2018 - 13:23:20 WIB

    Amri Berpacu Mencari Penumpang di Usia Senja

    Amri Berpacu Mencari Penumpang di Usia Senja HARIANHALUAN.COM-Ojek dalam jaringan (daring/online) telah jadi fenomena dalam beberapa tahun belakangan. Berbagai perusahaan pengelola ojek daring berlomba memperkaya fitur layanan yang bisa diakses pada gawai di genggaman t.
  • Selasa, 29 November 2016 - 00:57:53 WIB

    Mencari Keadilan Melalui Demonstrasi

    Mencari Keadilan Melalui Demonstrasi Demonstrasi 2 Desember 2016 nanti dipusatkan di Monas setelah Kapolri berkoordinasi dengan MUI, FPI dan ormas-ormas lainnya. Terjadi perbedaan pendapat sebelumnya antara pelaku ujuk rasa dengan pihak keamanan menentukan lokas.
  • Sabtu, 12 Maret 2016 - 03:44:26 WIB

    Mencari Solusi Kemacetan Akibat Pesta

    Pesta dan kemacetan. Dua kata ini mempunyai arti yang berbeda. Da­lam Wikipedia dituliskan bahwa pesta adalah sebuah acara sosial berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga untuk memperingati atau merayakan suatu peri.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM