Irwan Prayitno Mengaku Tidak Kenal, Yusafni: Tak Kenal Saya, Wajar Karena Saya Sudah Jadi Terdakwa


Selasa, 08 Mei 2018 - 11:26:18 WIB
Irwan Prayitno Mengaku Tidak Kenal, Yusafni: Tak Kenal Saya, Wajar Karena Saya Sudah Jadi Terdakwa Irwan Prayitno

Gubernur menegaskan dirinya tidak pernah meminta bantuan apapun kepada pejabat Pemprov sekaitan dengan Pilkada tahun 2015. Baik bantuan materil ataupun bantuan lainnya.

"Saya tidak pernah melibatkan ASN ataupun pejabat Pemprov dalam tim sukses apalagi menugaskan pejabat untuk minta bantuan uang dan lain-lain. Saya malah melarang dengan tegas kalau ada pejabat atau ASN ingin membantu saya dalam Pilkada 2015, karena bertentangan dengan aturan yang ada. Saya selalu meminta agar pejabat dan ASN Pemprov untuk netral,” tegas Irwan Prayitno

Tuntutan Ditunda

Majelis hakim Pengadilan Tipikor diminta JPU untuk cepat-cepat menyusun tuntutan untuk Yusafni. Pasalnya, masa hukuman Yusafni mau habis. Awalnya, JPU bermohon agar majelis hakim yang diketuai Irwan Munir dan hakim anggota Verry Desarera dan Emria agar sidang agenda tuntutan dilaksanakan Senin depan. Tapi, majelis hakim menolak.

“Kalau Senin depan terlalu lama. Kami minta JPU untuk mempercepatnya, mengingat waktu sudah terlalu molor. Jumat saja kita lanjutkan persidangannya, dan JPU harap menuntaskan berkas tuntutan untuk dibacakan," tegas Irwan Munir.

JPU akhirnya sepakat untuk merampungkan tuntutan segera untuk dibacakan Jumat depan. “Kami dari tim Jaksa mohon maaf, karena sampai saat ini berkas tuntutan kami belum tuntas. Jumat depan kami usahakan tuntas," kata JPU Muhasnan.

Sementara itu, Yusafni yang didampingi penasehat hukumnya, Nanang Cs tidak keberatan dengan ketetapan hakim yang mengundur sidang sampai Jumat (11/5).

"Tidak keberatan yang mulia," jawab Nanang.

Dalam dakwaan, Yusafni dituding melakukan korupsi sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusafni disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPj fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan penggelembungan.

Yusafni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 – 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypas Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman.

Uang hasil korupsi itu disebutkan JPU ditransfer ke sejumlah pihak dan dibelanjakan Yusafni. Khusus pemakaian pribadi, Yusafni setidaknya membeli mobil sebanyak 12 unit dalam kurun 2013 – 2016, sejumlah alat berat dan tanah di beberapa tempat.

Tidak hanya untuk barang, dia juga melakukan transfer dengan nilai tak sedikit ke sejumlah perusahaan dan orang. Mulai ke CV Kambang Raya yang merupakan miliknya, lalu ke PT Trakindo, PT Serumpun Indah Perkasa, PT Hexindo Adi Perkasa, CV Aulia dan PT Lybas Area Consrtuction Raya. Beberapa nama juga disebut menerima transferan dari Yusafni, mulai dari Weni Darti, Nasrizal, Elia Harmonis dan Elfi Wahyuni. Namun tidak disebutkan jaksa secara terperinci, untuk apa uang itu disetorkan.

Dalam sidang pada Jumat (27/4). Yusafni Ajo sebagai terdakwa tunggal blak-blakkan. Ada belasan nama yang disebut kecipratan uang haram yang totalnya belasan miliar di rentang waktu 2013 - 2016. Dari anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Camat Batang Anai, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumbar, Inspektorat Sumbar, Dinas Prasjaltarkim (kini Dinas PUPR-red) hingga uang untuk pembuatan baliho IP – Irwan Prayitno – dan almarhum Muslim Kasim, mantan Wakil Gubernur Sumbar disebut sebagai pihak penerima.

Nama IP (singkatan Irwan Prayitno) disebut Yusafni kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erianto SH di luar persidangan. Beberapa kali nama IP disebutkannya. Dalam ingatan Yusafni, uang Rp500 juta untuk pembuatan baliho Irwan Prayitno diserahkanya kepada Syafrizal Ucok. Jika nama Irwan Prayitno disebut di luar persidangan. Nama almarhum Muslim Kasim dan belasan orang lainnya dibuka langsung Yusafni di depan majelis hakim yang diketuai Irwan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera. 

Yusafni merinci dengan detail siapa saja yang menikmati uang korupsi dari enam proyek tersebut. Inspektorat Sumbar setiap tahun diberi iuran Rp100 juta melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Yohanes, yang diketahui sudah tiada. Pihaknya juga diminta untuk membayar iuran untuk BPK lewat KPA-nya. Sekali dia pernah memberikan kepada Ibnu yang mengaku sebagai pegawai BPK RI Perwakilan Sumbar Rp50 juta pada tahun 2015.

Yusafni mengaku juga pernah memberikan uang kepada almarhum Yohanes Rp300 juta, uang tersebut dipergunakan untuk membeli mobil, serta kebutuhan lainnya pada tahun berjalan 2013. Untuk Panitia Sembilan Padang Pariaman tahun 2014 dititipkan kepada Usman Muktar dengan nilai Rp200 juta.

Kalau untuk Panitia Sembilan Pemko Padang, diberikannya kepada Austin Rp500 juta tahun 2013. Anggota Austin yang bernama Yoga juga menerima Rp200 juta. Walau tidak masuk ke Panitia Sembilan, Austin yang kini sudah tiada, mengurus semuanya. Austin juga pernah diberi Yusafni Rp2,6 miliar. Selanjutnya, pengakuan Yusafni, Kabag Pertanahan Kota Padang, yakninya Amasrul juga menerima Rp200 juta.

Selain itu, Yusafni juga menyampaikan uang yang diberikan kepada KPA setelah Yohanes, yaitu Maihalfri, Eko Herlambang dan Indra Jaya. Nama tersebut merupakan KPA tahun 2013 hingga 2016. Maihalfri diberi Rp200 juta, untuk Eko Herlambang menerima Rp150 juta. Paling besar itu Indra Jaya dengan nilai Rp400 juta. Tidak hanya itu, bendahara dinas bernama Yulisma juga diberinya Rp300 juta dan bendahara setelah itu, Feri mendapat Rp300 juta. Sementara Refdimon juga pernah menerima Rp100 juta, dan Noezar, Kabid Binamarga pada dinas saya menerima Rp150 juta.

Yusafni juga pernah membayarkan Rp900 juta kepada Camat Batang Anai dengan nama Syafrion. Uang tersebut adalah pajak dan notaris dari pembebasan lahan flyover, yang seharusnya disetorkan tapi tidak dilaksanakan. Ia juga memberikan uang kepada Camat Lubung Begalung waktu itu, tetapi ia lupa jumlahnya karena Yusafni menitipkan melalui anggotanya.

Di luar orang dinas, seorang yang mengaku pentolan Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS) juga menerima uang Rp300 juta. Khusus Kadis Prasjaltarkim Suprapto, pengakuan Yusafni hanya diberi mobil Hyundai Tucson. Hal itu diungkapkan setelah ditanya oleh JPU Erianto. Selain itu, Suprapto juga pernah meminta Yusafni membelikan mobil untuk anaknya yang berada di Jogja. Setelah dibelikan, mobil tersebut langsung dikirimkan. (h/mg-hen)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 09 Januari 2019 - 12:38:27 WIB

    Irwan Prayitno Ajukan Perlawanan Atas Eksekusi Lahan

    Irwan Prayitno Ajukan Perlawanan Atas Eksekusi Lahan PADANG, HARIANHALUAN.COM – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (IP) mengajukan pemohon perlawanan pihak ketiga terhadap Syamsul Bahri dkk selaku terlawan dalam perkara putusan eksekusi Nomor: 21/Eks.Pdt/2018/PN.Pdg tanggal 16 O.
  • Sabtu, 02 Juni 2018 - 21:02:22 WIB

    Kuasa Hukum: Irwan Prayitno Tidak Pernah Menyerang Kebebasan Pers

    Kuasa Hukum: Irwan Prayitno Tidak Pernah Menyerang Kebebasan Pers PADANG, HARIANHALUAN.COM-Tim kuasa hukum Irwan Prayitno memberikan pernyataan terkait siaran pers yang dikeluarkan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS).
  • Sabtu, 02 Juni 2018 - 20:50:01 WIB

    Laporan Irwan Prayitno Terhadap Jurnalis Bentuk 'Serangan' Terhadap Kebebasan Pers

    Laporan Irwan Prayitno Terhadap Jurnalis Bentuk 'Serangan' Terhadap Kebebasan Pers PADANG, HARIANHALUAN.COM--Benni Okva, wartawan Harian Haluan, yang dilaporkan Irwan Prayitno (IP) diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sumatera Barat, Kamis, (31/5)..
  • Jumat, 04 Mei 2018 - 10:51:49 WIB

    Polisi Akan Proses Laporan Irwan Prayitno

    Polisi Akan Proses Laporan Irwan Prayitno Di tengah suara sumbang berbagai elemen masyarakat Sumbar terkait laporan IP ke polisi, pihak Polda Sumbar menyebutkan mereka akan tetap memproses laporan tersebut. Padahal, dari sejumlah pihak ada yang minta gubernur mencabu.
  • Senin, 30 April 2018 - 14:14:52 WIB
    KMSS KAWAL KASUS SPJ FIKTIF

    'Selidiki Sumber Dana Kampanye Irwan Prayitno'

    'Selidiki Sumber Dana Kampanye Irwan Prayitno' Nyanyian terdakwa SPj fiktif terkait pemberian dana untuk biaya baliho pasangan Irwan Prayitno – Nasrul Abit (IP-NA) senilai Rp500 juta mesti didalami penegak hukum. Sumber dana kampanye pasangan calon yang kini duduk sebag.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM