BPK Sumbar Pastikan Kerugian Kasus SPj Fiktif Rp62,5 Miliar


Rabu, 09 Mei 2018 - 11:18:17 WIB
BPK Sumbar Pastikan Kerugian Kasus SPj Fiktif Rp62,5 Miliar Badan Pemeriksa Keuangan

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar memastikan total kerugian negara dari kasus Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif dengan terdakwa, Yusafni memang senilai Rp62,5 miliar. Nilai ini merupakan hasil dari investigasi oleh tim BPK RI.

Sebelumnya, Yusafni membantah kalau kerugian negara sampai Rp62,5 miliar. Pengakuannya, jumlah uang tersebut hanya sekitar Rp18 miliar.

Baca Juga : Sri Mulyani: Joe Biden Bawa Harapan Pemulihan Ekonomi Dunia

“Kalau boleh saya meminta BPK untuk menghitung lagi. Saya juga tidak mengerti bagaimana metode penghitungan oleh BPK sehingga hasilnya sebesar itu,”kata Yusafni saat di Pengadilan Tinda Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Jumat (27/4).

Dijelaskan Yusafni, dari Rp18 miliar tersebut untuk dirinya pribadi hanya di sekitar Rp1,8 miliar. Sisanya uang tersebut dibagikan kepada sejumlah nama pejabat dengan jumlah yang berbeda. Uang tersebut diberikan rentang waktu 2013 hingga 2016.

Baca Juga : Pelantikan Presiden AS, Jokowi Ucapkan Selamat pada Joe Biden

“Hanya sekitar Rp18 miliar, uang itu saya pergunakan untuk membeli sebidang tanah di Tegal, mobil dan angsuran eksavator pada tahun 2016. Itu rencana hanya saya pinjam sementara, karena eksavator yang saya rentalkan sudah tidak banyak lagi yang memakai, jadi saya mulai kesulitan dengan angsurannya,” terang Yusafni.

Menjawab hal itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Pemut Aryio Wibowo mengatakan, nilai Rp62,5 miliar itu merupakan nilai nyata dan pasti kerugian negara yang dicatat oleh BPK. Meski demikian kata Pemut, penetapan ini akan semakin kuat ketika juga ditetapkan di pengadilan.

Baca Juga : Joe Biden Wajibkan Pemakaian Masker di Semua Gedung Federal

“Berdasarkan hasil investigasi PKN memang jumlahnya Rp62,5 miliar itu. Nilai itu sudah nyata dan pasti. Tidak akan berubah lagi,” terang Pemut Aryo Wibowo ketika bersilaturahmi dengan Pimpinan Umum Harian Haluan, Zul Effendi di Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Selasa (8/5) siang.

Dalam investigasi yang dilakukan BPK RI menggunakan metode penghitungan kerugian negara dengan cara mengindentifikasi penyimpangan yang terdapat dalam pengadaan tanah oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tata Pemukiman (Disprasjaltarkim) yang saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari tahun 2012 sampai 2016.

Baca Juga : Distribusi Dihentikan, Vaksin Corona Moderna Sebabkan Alergi Parah

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]