Kunjungi Sumbr Keempat Kalinya, Jokowi: Politik Satu Sisi itu Jahat


Selasa, 22 Mei 2018 - 10:51:00 WIB
Kunjungi Sumbr Keempat Kalinya, Jokowi: Politik Satu Sisi itu Jahat Presiden Joko Widodo saat berdiskusi dengan sejumlah siswa di atas Kereta Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, Senin (21/5). Setpres

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Presiden Jokowi berpesan agar masyarakat tidak mudah menaruh curiga dan berprasangka buruk terhadap hal yang belum jelas kebenarannya. Pernyataan itu ia sampaikan untuk menampik kembali merebaknya isu yang menyebutkan bahwa dirinya berlatar belakang seorang pengikut paham PKI.

“Jangan gampang berprasangka yang tidak baik. Harusnya kita jaga ukhuwah Islamiyah sebagai sesama muslim, dan menjaga ukhuwah wathoniyah sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Mari berprasangka baik. Berpikiran yang penuh dengan rasa kecintaan,” imbuh Presiden dihadapan jemaah Masjid Jamiatul Huda Presiden Jokowi juga.

Baca Juga : BMKG Prediksi Gelombang Tinggi Hingga 3 Meter di Perairan Sumbar Sampai Besok

Jokowi menampik isu liar yang menuding dirinya. “Pagi ini sudah ngomong tiga kali, tapi ingin saya ulang. Di provinsi lain juga sering saya sampaikan, mengenai isu-isu yang berkembang yang berkaitan dengan diri saya. Saya pernah datang ke sebuah pondok. Pimpinan pondok pernah bisik-bisik ke saya, ingin bicara empat mata. Lalu di kamar beliau bertanya apakah benar Presiden Jokowi PKI? Syukur ada yang tanya, sehingga saya bisa jelaskan. Ternyata di bawah hal-hal seperti ini masih terus berjalan,” ujarnya di Pesantren Prof Dr Hamka, Padang.

Ia mengatakan, PKI dibubarkan pada 1965. Sedangkan dia lahir 1961. Artinya, kata dia, usianya baru 4 tahun saat PKI dibubarkan. “Apa ada PKI balita? Ini namanya isu kan,” ujarnya.

Baca Juga : Sempat Terhenti, Pembangunan Monumen Bela Negara Segera Dilanjutkan

Jokowi juga mengklarifikasi isu orang tuanya. Ia mengaku dituding keturunan Oey Hong Liong, dari Singapura. Padahal, kata dia, orang tuanya orang desa. Bapaknya dari Karanganyar dan ibunya asal Boyolali.

“Dua-duanya dari desa. Saya orang kampung. Apa adanya saya dari kampung yang saya ngomong dari kampung,” ujarnya.

Baca Juga : Mahfud MD Ingin Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar Cepat Selesai

Namun begitu, Jokowi menyadari bahwa isu yang berkembang tersebut merupakan bukti dari jahatnya politik di satu sisi. Sehingga dalam pertemuan langsung dengan warga Sumbar pada kunjungan kerja kali ini, penting baginya untuk mengklarifikasi dan meluruskan isu tidak benar tersebut.

“Perlu kita ingatkan juga bahwa Indonesia negara kita ini, negara besar. Kita memiliki 263 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau dan di 514 kab/kota. Kita terdiri dari 714 suku yang berbeda-beda agama, adat, dan tradisi. Berbeda semuanya. Inilah yang ingin selalu saya sampaikan pada masyarakat. Marilah menjaga persaudaraan kita. Terutama sekali kita sebagai saudara sebangsa setanah air,” katanya lagi.

Baca Juga : Hadiri Rapat Kerja Kepala Sekolah, Sabar AS Paparkan Ide Majukan Dunia Pendidikan

Sertifikat Rumah Ibadah

Dari beberapa kali kunjungan ke daerah, Presiden RI Joko Widodo mengaku mendapat keluhan bahwa banyak masjid dan musala yang masih berdiri di atas lahan yang belum bersertifikat, sehingga tak jarang menjadi pemancing sengketa. Oleh karena itu, pemberian sertifikat untuk masjid dan musala menjadi salah satu kejaran dalam program restribusi aset dan reforma agraria.

Hal itu dikemukakan Jokowi dalam sambutannya di hadapan ratusan perwakilan masyarakat penerima sertifikat tanah wakaf di Masjid Jamiatul Huda, Ketapiang, Kuranji, Kota Padang, Senin (21/5). Dalam kesempatan itu, total 510 sertifikat diserahkan secara simbolis kepada 19 perwakilan pengurus masjid, musala, pondok pesantren, dan madrasah di Sumbar.

“Karena setiap turun ke daerah, beberapa ada yang mengaku bersengketa di surau dan masjid yang belum bersertifikat. Makanya saya perintahkan kepada Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah hari ini bisa diselesaikan dan diserahkan 510 sertifikat di Sumbar,” katanya.

Meski pun baru sebagian kecil, lanjut Presiden, paling tidak gerakan pemberian sertifikat terhadap tempat ibadah dan pendidikan tersebut telah dimulai. Sehingga dengan demikian, masing-masing masjid, musala, ponpes, dan madrasah memiliki hak di atas hukum pada tanah-tanah tempat berdiri bangunan masing-masing.

“Ke depan tentu diharapkan tidak ada lagi yang namanya sengketa lahan. Tidak ada lagi. Karena buktinya secara hukum sudah diberikan dan sudah bapak dan ibu sekalian miliki,” katanya lagi.

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]