TOLAK RELOKASI PKL KELOK SEMBILAN JELANG LEBARAN

Wabup 50 Kota Membangkang


Selasa, 29 Mei 2018 - 16:53:44 WIB
Wabup 50 Kota Membangkang Dokumentasi Haluan

Pemerintah, dianggap Ferizal bermain di dua sisi. Di satu sisi ingin menggusur para pedagang. Tapi di sisi lain, setiap pejabat tinggi datang, selalu dibawa untuk berbelanja kuliner di Kelok Sembilan.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Relokasi PKL Kelok Sembilan yang akan dilakukan jelang Lebaran ini, ditolak mentah-mentah oleh Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan. Relokasi yang akan dilakukan tim gabungan provinsi dianggap akan menciptakan citra buruk bagi pemerintah.

Baca Juga : Tindaklanjuti Kasus Aborsi Dua Pasangan Mahasiswa, Polisi Bongkar Makam Janin

 “Jangan tiba-tiba saja merelokasi. Harus ada perencanaan matang. Tidak bisa tergesa-gesa seperti ini. Pedagang di sana itu bergantung hidup pada dagangannya. Ada baiknya pemerintah melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Tidak langsung main pindahkan tanpa bicara dengan pedagang,” ucap Ferizal Ridwan, Minggu (27/5) siang.

Sosialisasi, menurut Ferizal adalah hal penting yang mesti dilakukan. Salah satu pembinaan yang tepat menurut Ferizal Ridwan, yaitu tidak mengizinkan bagi pedagang baru dalam mendirikan lapak-lapak di sepanjang kawasan jalan layang Kelok Sambilan. Kemudian, katanya, bagi lapak yang sudah lusuh harus dibongkar dan tidak diizinkan lagi membangun yang baru. “Ini harus bertahap sehingga relokasi nantinya tidak menimbulkan benturan,”ucapnya lagi.

Baca Juga : Terduga Pembunuh Istri Mantan Sekda Ditangkap

Ferizal Ridwan mengakui, dirinya setuju untuk merelokasi pedagang tersebut ke lokasi yang baru. Tetapi tidak dilakukan menjelang Lebaran ini. “Kalau dipaksakan relokasi sebelum Lebaran, maka ini citra buruk secara kemanusiaan. Lebaran adalah momentum mereka dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing pedagang,” katanya.

Ferizal yakin pedagang yang ada disepanjang Kelok Sambilan itu selama ini tidak mencari kaya dari aktifitas jula beli, apalagi hanya menjual jagung bakar dan makanan ringan lainnya. “Mereka hanya mencari hidup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Apalagi Lebaran semakin dekat, ini momen mereka untuk mencari uang. Kasihan kalau direlokasi sebelum Lebaran,”katanya.

Baca Juga : Innalillahi, Seorang Petani Ditemukan Meninggal di Sawah

Ferizal Ridwan juga mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menghentikan adanya aktivitas pedagang di sekitar Kelok Sembilan. “Kalau ada tamu dari luar ataupun pejabat tinggi, selalu dibawa ke kawasan Kelok Sembilan. Bahkan turut untuk berbelanja jagung bakar. Ini yang terjadi selama ini. Ini juga bukti tidak adanya konsisten bersama dalam menghentikan pedagang,” terang Ferizal.

Hal yang paling ditakutkan Ferizal, apabila penggusuran pedagang tetap dilakukan sebelum Lebaran ini, berdampak aktivitas pedagang sebagai penebang kayu di dalam hutan sana. “Ilegal logging bakal terjadi lagi sekitar hutan Hulu Aia. Karena itulah profesi mereka sebelum berdagang di Kelok Sembilan,” ucapnya.

Baca Juga : Gunung Sinabung Semburkan Awan Panas Sejauh 4.500 Meter

Jangan Asal Tolak

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang memimpin rapat pada Kamis lalu menyatakan, keputusan sterilisasi tetap menunggu hasil peninjauan bersama ke lapangan. “Tim gabungan dari Pemprov, Pemkab Limapuluh Kota, dan pihak kepolisian akan ke lokasi Senin, 28 Mei (hari ini-red). Silakan saja kalau ada penolakan, tapi tidak asal tolak, harus ada solusi lain yang disampaikan,” kata Nasrul, Minggu (27/5).

Kebutuhan akan solusi yang betul-betul minim dari segi dampak, katanya lagi, sangat diperlukan karena sterilisasi Kelok Sembilan dan relokasi pedagang menyangkut keamanan dan kenyamanan semua pihak. Baik pihak pedagang yang notabene berasal dari daerah setempat, mau pun pihak pengguna manfaat jalan yang merupakan masyarakat pendatang dari berbagai daerah. “Yang jelas, rencana jangka panjang (berupa relokasi ke bangunan permanen) tetap akan kita buat. Besok itu rapat lagi di lapangan. Bagaimana kelanjutan dan keputusan pascaadanya penolakan ini, bergantung pada hasil rapat di lapangan besok,” pungkas Nasrul.

Sebelumnya, peringatan keras disampaikan Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Singgamata. Dia mengancam akan mempidanakan pemangku kepentingan jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh keberadaan PKL di Kelok Sembilan. “Kalau sampai ada kecelakaan pemangku kepentingan bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Ada aturan yang mengatur untuk itu. Jadi, ada baiknya sebelum terjadi hal-hal buruk, semuanya dituntaskan. Kami bekerja ini untuk kepentingan masyarakat banyak,” tegas Singgamata.

Kamis lalu, pemerintah lintas instansi menyepakati upaya sterilisasi dan relokasi pedagang di sepanjang Kelok Sembilan. Kesepakatan itu tertuang dalam rencana jangka pendek yang akan dilaksanakan menjelang Lebaran, dan rencana jangka panjang yang ditargetkan tuntas setidaknya pada 2020. Kesepakatan upaya bersama itu diputuskan pascarapat gabungan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar. Ada sekitar 160 pedagang yang akan dipindahkan ke jalan lama. Ditarget, sepekan menjelang Lebaran, pemindahan tuntas dilaksanakan.

Rapat itu diikuti Asisten 1 Setdakab 50 Kota, BPJN Sumbar, Dinas PU/PR Sumbar, Kepala Dinas UMKM Sumbar, Kaban Kesbangpol Sumbar, Kepala BKSDA Sumbar, Wadirlantas Polda Sumbar, Kapolresta Payakumbuh, perwakilan Dinas Satpol PP Sumbar, dan perwakilan intansi terkait lainnya. "Salah satu yang disekapati adalah pembentukan tim terpadu percepatan sterilisasi Kelok Sambilan. Ada solusi jangka pendek yang harus dilaksanakan minimal sepekan jelang Lebaran. Bentuknya adalah pemindahan sekitar 160 pedagang ke lokasi sementara di jalan lama. Senin depan, tim akan turun untuk memfinalkan rencana ini," kata Nasrul Abit.

Dalam upaya pemindahan, Wagub meminta pemerintah baik provinsi maupun kabupaten saling berkoordinasi sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu, para pedagang dan masyarakat setempat diimbau untuk paham bahwa yang diupayakan pemerintah adalah pemindahan, bukan penggusuran. "Pemindahan ke tempat sementara, kondisinya tentu tidak sebaik di tempat saat ini. Tapi kita dalam keadaan darurat karena pemerintah pusat meminta segera dilakukan sterilisasi. Makanya, kita cari jalan terbaik agar aktivitas ekonomi pedagang tetap berjalan," katanya lagi.

Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah provinsi akan segera mengajukan surat kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PU/PR, agar bersedia menanggung pendanaan proyek pembangunan kedai permanen bagi 160 pedagang tersebut. Diperkirakan, pembangunan tersebut membutuhkan anggaran setidaknya Rp52 miliar.

Berdasarkan paparan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar Erly Sukrismanto, terdapat enam poin langkah jangka pendek yang akan ditempuh, untuk membersihkan Kelok Sembilan dari aktivitas perdagangan jelang libur Lebaran 2018. Diawali dengan penertiban di jembatan layang, yang kemudian pedagang dipindahkan ke bawah (tepi jalan yang lama).

Dalam kesempatan itu, perwakilan Balai Jalan Nasional wilayah Sumbar juga menyebutkan, berdasarkan survei di lapangan, aktivitas pedagang di Kelok Sembilan memang telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kerusakan kontruksi jembatan. Selain itu, juga telah terjadi kerusakan terhadap jalan jembatan itu sendiri. "Sesuai undang-undang, siapa pun tak dibenarkan beraktivitas yang dapat mengganggu pemanfaatan jalan. Selain pendirian lapak oleh pedagang, bahkan ada pendirian musala di salah satu bagian tebing. Ini tentu salah dan kami berharap bisa ditertibkan. Untuk perawatan, kami upayakan secepatnya," katanya.

Di sisi lain, Kapolres Kabupaten 50 Kota AKBP Haris Hadis mewanti-wanti, agar sebelum dan ketika penertiban dilakukan, tidak ada masyarakat atau pedagang yang terprovokasi hasutan yang tidak benar. Sebab, komitmen pemerintah adalah melakukan pemindahan, bukan penggusuran. "Patut dicatat. Pemerintah membolehkan berdagang, tapi tidak di sana, makanya dipindahkan. Nanti saat petugas di lapangan jangan ada isu tidak benar. Apalagi ada musala yang ikut ditertibkan. Nanti dibilang polisi anti agama dan macam-macam. Jangan sampai begitu," harapnya.

Sementara, Kasatlantas AKP Dwi Yulinato menegaskan, sebelum Lebaran ini relokasi harus memang dilakukan. Hal itu mengingat keselamatan pengendaraan saat masa mudik dan balik Lebaran. “Kawasan tersebut memang harus sterill dari pedagang. Lebaran semakin dekat, volume kendaraan pasti akan meningkat. Apabila pedagang tetap dibiarkan, ini malah memperburuk arus lalulintas kedepannya. Paling fatal, kecelakaan bisa terjadi,”terang AKP Dwi. (h/ddg/isq)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: red[email protected]