YUSAFNI DIVONIS SEMBILAN TAHUN PENJARA

Hakim: Usut Penerima Uang SPj Fiktif


Rabu, 30 Mei 2018 - 12:43:58 WIB
Hakim: Usut Penerima Uang SPj Fiktif Terdakwa Yusafni

Seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan mesti jadi pedoman penyidik dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas, termasuk nama-nama yang disebutkan turut serta menikmati uang dugaan korupsi yang jumlahnya puluhan miliar.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang akhirnya menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Yusafni Ajo, terdakwa kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif. Nan tak kalah penting, hakim juga memberikan pedoman kepada penyidik untuk mengusut peran serta orang-orang yang turut menikmati hasil dugaan korupsi yang jumlahnya puluhan miliar.

Putusan dan pemberian pedoman untuk penyidik itu disampaikan majelis hakim dalam sidang yang digelar Senin (28/5). “Menjatuhkan hukuman pidana penjara sembilan tahun kurungan dan denda Rp1 miliar kepada Yusafni. Jika tak sanggup membayar uang pengganti, maka hukuman kurungan ditambah delapan bulan penjara,” tutur Irwan Munir dalam putusannya.

Perbuatan Yusafni terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tidak hanya itu, Yusafni juga divonis melakukan tindak pidana pencucian uang, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.  “Dalam perkara ini Yusafni memenuhi unsur bersama-sama melakukan tindak pidana. Tindak Pidana Pecucian Uang (TPPU) juga terpenuhi,” kata Irwan.

Majelis yang diketuai Irwan Munir, dengan hakim anggota Emria dan Perry Desmarera meyakini, Yusafni bukanlah pelaku tunggal dalam perkara ini. Yusafni tidak sendiri dalam melaksanakan perbuatan melawan hukum. Upaya penyimpangan uang negara dengan total nilai Rp62,5 miliar dilakukan secara bersama-sama.

Walau meyakini perbuatan korupsi dilakukan secara bersama-sama, namun majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membebankan uang pengganti Rp62,5 miliar kepada Yusafni. Uang pengganti tersebut harus dibayar sebulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

“Apabila tidak dibayar, jaksa berhak menyita barang milik terdakwa untuk dilelang sebagai uang penganti. Kalau masih tidak cukup, maka hukumnya ditambah tiga tahun penjara,” lanjut Irwan Munir.

Pedoman untuk Penyidik

Keyakinan majelis hakim kalau Yusafni bukanlah pelaku tunggal dituangkan dalam pedoman yang dialamatkan kepada penyidik Bareskrim Polri yang sedang melakukan penyelidikan tahap dua kasus ini.Menurut majelis hakim, segala nama yang disebutkan terdakwa Yusafni menerima aliran uang SPj fiktif patut ditindaklanjuti dan jadi pedoman untuk penyidik.

“Patut penyidik menindak lanjuti keterang terdakwa, sehingga jelas siapa saja yang ikut menikmati uang ganti rugi lahan dari tahun 2012 sampai 2016 itu,” kata Irwan Munir.

Pengakuan Yusafni, uang yang dibagikan hanya Rp16,2 miliar. Dia hanya menikmati sekitar Rp1,8 miliar, sehingga total yang terdakwa salahgunakan hanya 18 miliar. Jika merujuk tuntutan JPU, ada sejumlah nama yang disebutkan menerima aliran uang. Pertama, pejabat Dinas Prasjaltarkim Sumbar, Yohanes (almarhum), yang menerima uang Rp900 juta yang diberikan bertahap dalam rentang waktu 2013 – 2014. Sebagian uang digunakan untuk membeli mobil CRV warna putih bekas.

Lalu juga ada nama Noezar, Kabid Bina Marga Dinas Prasjaltarkim Sumbar tahun 2013. Noezar menerima uang setiap bulan sebanyak 6 kali sebesar Rp25 juta dengan total Rp150 juta. Selanjutnya, Yusafni juga memberikan uang sebesar Rp100 juta yang katanya untuk Inspektorat melalui KPA Eko Herlambang. Lewat Eko juga, Yusafni menyerahkan uang Rp50 juta, yang katanya untuk orang BPK RI Perwakilan Sumbar.

Pada April tahun 2014 - 2016, Yusafni mengaku memberikan uang Rp7,5 Miliar kepada mantan Wakil Gubenur Sumbar, Muslim Kasim (almarhum).

Panitia Sembilan Pemko Padang menurut Yusafni juga mendapat bagian yang diserahkan Yusafni melalui Agustin. Tahun 2013, diserahkan Rp500 juta di dekat Kantor Telkom. Tahun 2014, juga diserahkan uang Rp500 juta. Austin sebenarnya bukan anggota tim sembin, namun dialah yang melengkapi semua SPj.

Secara pribadi, Agustin juga diberikan uang Rp700 juta pada tahun 2014 dan tahun 2015 awal. Uang itu dibelikan mobil Honda Stream warna biru. Mobil tersebut pernah diperlihatkan kepada terdakwa Yusafni. Total uang kepada Austin untuk tiga tahun sebesar Rp2,6 miliar.

Terdakwa juga menyerahkan uang juga untuk Yoga yang merupakan pegawai Dinas Pertanahan Padang sebesar 200 juta. Camat Lubuk Begalung yang Yusafni lupa namanya juga kecipratan uang. Namu tidak dirincikan berapa uang yang diberikan.

Uang itu merupakan potongan pajak yang tidak disetor ke negara. Tahun 2013 dan 2014, Yusafni menyebut menyerahkan uang kepada Amasrul, Kabag Pertanahan Kota Padang  sebesar Rp200 juta, selanjutnya Afrizal yang menggantikan Amasrul sebagai Kabag Pertanahan juga diberikan uang Rp100 juta. Pada tahun 2013 sampai 2016 uang juga diserahkan kepada Efra Putra, Kabag Keuangan sebesar Rp300 juta.

Untuk Panitia 9 Padang Pariaman diberikan melalui Usman Muktar sebesar Rp200 juta. Tahun 2012  akhir, terdakwa juga mengaku memberikan uang kepada Camat Batang Anai bernama Syafrion sebesar Rp900 juta. Uang itu berasal dari potongan pajak dan notaris Fly Over Duku yang tidak disetor pada negara.

Tahun 2015, terdakwa mengaku memberikan uang sebesar Rp100 juta rupiah untuk Inspektorat setiap tahun melalui Kuasa Pengguna Anggaran, seperti Yohanes, Maihalfri, Eko Herlambang dan Indra Jaya. Terdakwa juga menyerahkan uang ganti rugi tanah kepada Maihalfri Rp200 juta, untuk Eko Herlambang menerima Rp150 juta.

Paling besar itu Indra Jaya dengan nilai Rp400 juta. Tidak hanya itu, bendahara Dinas Prasjaltarkim Sumbar bernama Yulisma dan Ferithamrin juga disebut Yusafni menerima masing-masing Rp300 juta. Sementara Refdimon juga pernah menerima Rp100 juta.

Terdakwa juga menyebut memberikan uang untuk BPK melalui dan perintah KPA Indra Jaya sebesar Rp50 juta, dan langsung diberikan kepada orang BPK. Pentolan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Pariaman yang disebut Yusafni bernama Asril Efendi juga menerima Rp300 juta. Uang itu diberikan empat kali di Pangeran Hotel.

Masih di tahun 2015, Kepala Dinas Prasjaltarkim Sumbar, Suprapto pernah meminta dibelikan mobil kepada terdakwa. Lalu terdakwa membeli satu unit mobil Hyundai Tucson secara kredit dengan uang muka Rp168 juta. Mobil itu atas nama Elia Harmonis.

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]