YUSAFNI DIVONIS SEMBILAN TAHUN PENJARA

Hakim: Usut Penerima Uang SPj Fiktif


Rabu, 30 Mei 2018 - 12:43:58 WIB
Hakim: Usut Penerima Uang SPj Fiktif Terdakwa Yusafni

Dalam berkas tuntutan, Syafrizal ucok juga disebut menerima uang sebanyak empat kali untuk keperluannya ke Jakarta. Nama Syafrizal Ucok juga kembali disebut menerima uang Rp500 juta untuk biaya pembuatan baliho Irwan Prayitno yang ikut Pilgub oleh Yusafni.

Uang itu diserahkan di belakang Kantor Gubernur Sumbar. Meski hal ini disebutkan di luar persidangan, namun tetap masuk ke dalam berkas tuntutan JPU. Terkait ini, Syafrizal Ucok sudah membantahnya, dan mengaku tidak ikut terlibat dalam Pilgub 2015 karena dia berstatus PNS.

SK Gubernur Langgar Ketentuan

Majelis hakim juga menyoroti Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pengangkatan Yusafni sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2012. Hakim menilai SK penunujukan Yusafni sebagai KPA dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis melanggar ketentuan.

“Menimbang posisi Yusafni hanya sebagai staf biasa tidak kepala bidang, maka penunjukan itu telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, selain sebagai KPA terdakwa juga ditunjuk oleh Suprapto (Kadis Prasjaltalkim) sebagai PPTK hingga 2016,” ujar Irwan Munir.

Selanjutnya,  terkait pemindahan anggaran dari Bank Nagari ke Bank Mandiri juga dinilai rancu. Uang atas nama kegiatan dipindahkan dan masuk ke rekening jenis tabungan bisnis. Dengan demikian, terdakwa bisa transfer uang kemana saja, tanpa ada pengawasan.

Untuk membuat rekening tersebut, terdakwa meminta persetujuan kepala dinas dan membawa lampiran SK Gubenur sebagai terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pemindahan tersebut sudah direncanakan dari awal, sehingga uang tersebut dengan mudah dipergunakan.

Uang yang dipindahkan tahun 2012 senilai Rp30 miliar. Anggaran itu masuk ke rekening Dinas Prasjaltalkim. Untuk menghindari uang ditarik kembali karena tidak dipergunakan hingga waktu yang ditentukan, terdakwa akhirnya memindahkannya ke rekening Bank Mandiri. Dari rekining tersebut, Yusafni sejak 2012 hingga 2016 dengan mudah melakukan berbagai transaksi. Mulai dari tarik tunai dan transfer ke berbagai rekening. Baik itu rekening perusahaan terdakwa dan juga rekning atas nama orang lain.

“Seolah-olah uang tersebut telah habis terpakai, padahal hanya dipindakan ke rekening Bank Mandiri,” ucap hakim di akhir putusannya.

Atas vonis tersebut, terdakwa Yusafni didampingi penasihat hukumnya, Bob Hasan SH MH menyatakan pikir-pikir, apakah akan melakukan upaya banding atau menerima putusan. Yusafni dan JPU punya waktu empat belas hari untuk menentukan sikap.

“Saya pikir-pikir dulu,” terang Yusafni yang mengenakan baju batik dan peci. Sesekali dia terlihat menunduk, seolah tampak menyesali perbuatannya.

Lebih Rendah dari Tuntutan

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Yusafni lebih rendah dari tuntutan JPU. Pekan lalu, JPU menuntut Yusafni 10 tahun penjara. Yusafni dinilai bersalah telah melakukan korupsi di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjal Tarkim) Sumbar tahun anggaran 2012 hingga 2016. Selain ancaman penjara dan pengembalian kerugian negara, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda Rp1 miliar dengan subsider setahun penjara kepada terdakwa.

Jaksa menuntut Yusafni dengan landasan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 5 ayat (1) ke (1) Jo Pasal 64 KUHP.

Yusafni juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta terdakwa menikmati hasil perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Selain itu, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Yusafni dituding melakukan korupsi sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah.

Yusafni disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPj fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan penggelembungan.

Yusafni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 – 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypas Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman.

Uang hasil korupsi itu disebutkan JPU ditransfer ke sejumlah pihak dan dibelanjakan Yusafni. Khusus pemakaian pribadi, Yusafni setidaknya membeli mobil sebanyak 12 unit dalam kurun 2013 – 2016, sejumlah alat berat dan tanah di beberapa tempat. Tidak hanya untuk barang, dia juga melakukan transfer dengan nilai tak sedikit ke sejumlah perusahaan dan orang. Mulai ke CV Kambang Raya yang merupakan miliknya, lalu ke PT Trakindo, PT Serumpun Indah Perkasa, PT Hexindo Adi Perkasa, CV Aulia dan PT Lybas Area Consrtuction Raya.

Beberapa nama juga disebut menerima transferan dari Yusafni, mulai dari Weni Darti, Nasrizal, Elia Harmonis dan Elfi Wahyuni. Namun tidak disebutkan jaksa secara terperinci, untuk apa uang itu disetorkan. (h/mg-hen)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]n.com