PH Minta Maria Feronika Dibebaskan


Jumat, 01 Juni 2018 - 12:27:59 WIB
PH Minta Maria Feronika Dibebaskan Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Penasihat hukum istri Wako Padang Panjang Nonaktif, Maria Feronika meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari segala dakwaan. Permintaan itu didasari dari fakta-fakta persidangan yang tidak bisa membuktikan Maria terkait dengan dugaan korupsi anggaran rumah tangga di rumah dinas Wako Padang Panjang, seperti yang dituduhkan JPU dalam dakwaannya.

Tim penasihat hukum Maria Feronica, Defika Yufiandra Cs mengatakan berdasarkan argumentasi dan analisis secara objektif-yuridis mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke satu primair Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 dan dakwaan kedua subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang  Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Baca Juga : Joe Biden Beri Kepastian Amankan Saudi

“Sama halnya dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kedua subsidair kedua, juga dibebaskan,” kata Defika dalan persidangan dalam agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Rabu (30/5).

Berdasarkan landasan konstitusional dan analisa yuridis normatif, ia meyakini terdakwa Maria tidak dapat dibebankan atau dituntut dengan salah satu ataupun ketiga dakwaan tersebut.

Baca Juga : Panas, 1.000 Massa Pro Junta Militer Turun ke Jalan di Myanmar

“Klien kami (Maria) tidak memiliki pertanggungjawaban administratif ataupun pidana dalam perkara ini. Karena, Maria tidak memenuhi unsur subjek dalam delik Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-Undang Tipikor,” ucapnya.

Selain itu, adanya sistem swakelola dalam pengelolaan keuangan daerah terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan daerah, mengharuskan pertanggung jawaban administratif ataupun pidana bukan pada terdakwa, melainkan kepada pejabat pemerintah pelaksana swakelola dan penanggung jawab anggaran.

Baca Juga : Astaga! Ada Tanda-tanda Fase Baru Mutasi Covid-19

Defika menyayangkan dalam menyusun analisa fakta oleh JPU, karena JPU menyusun hanya berdasarkan atas keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh JPU saja, tanpa mempertimbangkan keterangan dari saksi dan ahli yang dihadirkan terdakwa. Menurutnya, analisa yang demikian akan menimbulkan analisa yang tidak berimbang dan tidak memberikan kepastian hukum.      

"Salah satunya soal penghitungan yang dilakukan Tim Madya Inspektorat Provinsi Sumatera Barat bukanlah berdasarkan audit, melainkan hanyalah penghitungan berdasarkan data-data yang diperoleh dari penyidik Polres Padang Panjang dan tanpa ada konfirmasi maupun klarifikasi kepada pihak-pihak yang namanya tertera pada berkas yang diberikan penyidik," katanya.

Baca Juga : Akan Rilis, Laporan Intelijen AS Sebut MBS Setujui Pembunuhan Khashoggi

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 26 Februari 2021 - 14:51:11 WIB

    Joe Biden Beri Kepastian Amankan Saudi

    Joe Biden Beri Kepastian Amankan Saudi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melakukan pembicaraan dengan Raja Arab Saudi Salman pada Kamis (25/2). Dalam percakapan perdana sejak Biden resmi menjadi pemimpin negara adidaya itu, ia menekankan komitmen AS untuk me.
  • Kamis, 25 Februari 2021 - 16:58:20 WIB

    Panas, 1.000 Massa Pro Junta Militer Turun ke Jalan di Myanmar

    Panas, 1.000 Massa Pro Junta Militer Turun ke Jalan di Myanmar Situasi Myanmar makin tak kondusif. Pendukung dan penentang militer bentrok di jalan-jalan kota Yangon, Kamis (25/2/2021)..
  • Kamis, 25 Februari 2021 - 14:41:04 WIB

    Astaga! Ada Tanda-tanda Fase Baru Mutasi Covid-19

    Astaga! Ada Tanda-tanda Fase Baru Mutasi Covid-19 Baru-baru ini sebuah penelitian di California melaporkan telah menemukan sampel dua varian virus Covid-19 yang bergabung menjadi versi virus corona. Mereka bermutasi, memicu peringatan bahwa pandemi mungkin memasuki fase baru.
  • Kamis, 25 Februari 2021 - 12:27:37 WIB

    Akan Rilis, Laporan Intelijen AS Sebut MBS Setujui Pembunuhan Khashoggi

    Akan Rilis, Laporan Intelijen AS Sebut MBS Setujui Pembunuhan Khashoggi Laporan intelijen Amerika Serikat (AS) soal pembunuhan jurnalis kawakan Arab Saudi, Jamal Khashoggi, yang akan segera dirilis, menyebutkan bahwa Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS menyetujui pembunuhan.
  • Kamis, 25 Februari 2021 - 08:14:23 WIB

    Pemerintahan Joe Biden Tuding Putra Raja Salman Dalang Pembunuhan Jurnalis AS

    Pemerintahan Joe Biden Tuding Putra Raja Salman Dalang Pembunuhan Jurnalis AS Pemerintahan Presiden Joe Biden akan merilis laporan intelijen Amerika Serikat (AS) yang tidak diklasifikasikan mengenai kematian jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, Kamis (25/2/2021). Khashoggi merupakan kolumnis Washingto.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]