Pencairan Dana Rajawali Belum Jelas


Jumat, 08 Juni 2018 - 10:52:54 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pencairan Dana Rajawali Belum Jelas ilustrasi uang

PADANG, HALUAN-Dana hibah dari PT. Rajawali yang saat ini sudah mencapai Rp80 miliar belum menemui titik terang setelah perbedaan pendapat antara DPRD Provinsi Sumbar dengan Gubernur Sumbar.

Hal ini disampaikan, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat saat dihubungi Haluan via telepon, Kamis (7/6). "DPRD maunya beasiswa juga diperuntukkan buat mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi. Namun gubernur tetap hanya buat siswa SMA/K sesuai kewenangan UU 23 tahun 2014," ungkapnya.

Ia berharap, dana rajawali ini bisa cepat diselesaikan karena akan sangat membantu untuk pelaksanaan pendidikan di Sumbar. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada jalannya," ujarnya.

Lainnya, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius berharap, dana rajawali ini sudah bisa dipakai pada tahun ajaran baru 2018/2019. Ini upaya agar orangtua siswa tidak takut untuk menyekolahkan anaknya.

"Karena saya setiap turun ke daerah sudah menyampaikan bahwa ada dana sebesar Rp4--5 miliar yang bisa digunakan untuk pendidikan Sumbar. Jadi, saya meminta kepada masyarakat untuk tidak takut menyekolahkan anaknya," ungkap Arkadius.

Ia mengatakan, sudah membicarakan ini dengan staff ahli menteri dalam negeri serta gubernur. Dan, ia mengatakan, saat ini hanya dibutuhkan dikresi dari gubernur. Salah satu cara yang ia nilai bisa diambil adalah, gubernur memberi tenggang waktu pada OPD terkait menyelesaikan persoalan yang ada dengan segera.

“Namun kenyataannya saat ini gubernur belum berani berdikresi. Karena, mungkin saja beliau takut kebijakannya nanti salah. Kalau saya jadi gubernur, tentunya saya akan berdikresi,” katanya.

Apabila, dalam waktu dekat gubernur belum mau untuk berdikresia, ia mengatakan, akan mempertanyakan keseriusan gubernur dalam mengelola dana pendidikan. "Yang penting itu bagi kami ialah dana diperuntukan untuk pembangunan pendidikan Sumbar, dana dikelola dalam bentuk dana abadi, dan bisa diawasi secara baik oleh pemerintah provinsi," pungkasnya. (h/mg-mal)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 18 Desember 2015 - 02:59:41 WIB

    Pencairan Dana Desa Pesisir Selatan Terkendala Administrasi

    PAINAN, HALUAN — Pe­merintah Kabupaten Pesisir Selatan belum mencairkan dana desa tahap III untuk daerah itu karena peme­rintahan nagari belum me­nyelesaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP)..
  • Rabu, 09 Desember 2015 - 03:23:12 WIB
    Sosialisasi 4 Pilar MPR RI

    Pencairan Dana Desa Dorong Percepatan Ekonomi

    AROSUKA, HALUAN — Sejumlah wali nagari di ka­bupaten Solok, Sumatera Barat mengaku lega menyu­sul direalisasikannya dana desa yang dialokasikan pe­me­rintah pusat. Pencairan dana tersebut, sekaligus men­do­rong percep.
  • Senin, 13 Juli 2015 - 19:15:23 WIB

    Ambarwati: Pencairan Dana Sudah Sesuai Prosedur

    DUGAAN KORUPSI RSSN BUKITTINGGI

    Padang, Haluan — Pihak Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Kota Bukittinggi mengklaim bahwa pencairan dana untuk pihak rekanan, dalam hal.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM