Tidak Setia pada Pancasila dan UUD 1945, Prabowo: Indonesia Sekarang Lemah


Kamis, 21 Juni 2018 - 13:16:35 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Tidak Setia pada Pancasila dan UUD 1945, Prabowo: Indonesia Sekarang Lemah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Untuk pertama kalinya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan langsung  pidatonya melalui akun Facebook miliknya. Dalam pidato tersebut ia menyebut bahwa kondisi bangsa Indonesia saat ini berada di arah dan jalur yang salah dan dalam kondisi lemah.

"Kita merasakan, Partai Gerindra merasakan dan saya merasakan dan berkeyakinan bahwa sistem bernegara, sistem politik, dan sistem ekonomi bangsa kita berada di jalur yang menyimpang. Menyimpang dari apa? menyimpang dari rencana dan dari cetak biru yang dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu pancasila dan UUD 1945," kata Prabowo, Selasa (19/6) malam.

Prabowo mengungkapkan, masalah yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah karena tidak setianya terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ia pun mengakui saat ini banyak yang menggunakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai mantera dan slogan semata. Namun, hakekatnya tidak dipahami dan tidak mau dilaksanakan. "Sebagai contoh Pancasila terdiri dari lima sila tapi sering sila-sila tersebut tidak mau dilaksanakan sesungguhnya," katanya.

Prabowo mencontohkan, bagaimana bisa dikatakan keadilan sosial jika yang menguasai kekayaan negara hanya segelintir orang saja. Prabowo menyebut selama ini yang menikmati kekayaan negara tidak kurang dari satu persen. "Bahkan ada yang mengatakan tidak dari 300 keluarga yang menikmati kekayaan bangsa Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, Prabowo juga menyindir keluhan pemerintah Jokowi-JK yang kerap menyebut anggaran terbatas. Bahkan ia juga menyebut utang yang dipakai untuk menggaji pegawai malah justru membuat terus miskin. "Ini adalah ekonomi yang tidak masuk akal, tidak ada lembaga keuangan di seluruh dunia berani minjamkan uang untuk biaya overhead gaji, secara ekonomi ini tidak masuk akal, tapi negara kita, bangsa kita, harus menerima kenyataan bangsa kita pinjam uang untuk bayar utang, untuk bayar gaji pegawai," tambahnya.

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus tersebut mengatakan, sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia telah lepas kendali dari penguasaan negara. Ia menilai kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia dalam keadaan lemah. "Tentara lemah, Angkatan Udara, Angkatan Laut lemah, kekayaan kita diambil, kita merasa kondisi kita memprihatinkan," ucapnya.

Solusi yang coba Prabowo berikan untuk menjawab kedaulatan ekonomi tersebut adalah Pasal 33 UUD 1945. Prabowo menginginkan pemerintah berpijak pada pasal tersebut, yakni kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. "Ini kuncinya, karena ini menyimpang," tegasnya dilansir Republika.

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai kritikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto soal arah dan sistem ekonomi Indonesia melenceng dari konstitusi bukan hal baru. Menurutnya, setelah reformasi juga banyak tokoh yang mengungkapkan keprihatinan serupa. "Jadi sekali lagi bukan barang baru. Kalau sekarang disampaikan lagi, itu sirup lama dalam kemasan baru," kata Hendrawan, Rabu (20/6).

Sejak zaman orde baru, Hendrawan menilai sistem ekonomi Indonesia telah condong ke arah liberal. Dia mengaku menjadi salah satu orang yang menentang pola pembangunan kala itu. "Pola pembangunan orde baru pun, saat Pak Prabowo sedang berjaya, sudah dinilai semakin membawa ekonomi Indonesia lebih bercorak liberal," terangnya.

Dalam pidatonya Prabowo juga sempat menyinggung soal kekayaan Indonesia banyak dikuasai asing dan segelintir orang. Hendrawan mengklaim, sistem konglomerasi dan oligarki ekonomi justru sedang dievaluasi oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Contohnya, tindakan tegas pemerintah yang menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia, peninjauan ulang kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan asing sampai pembubaran Petral karena dinilai sebagai sarang mafia migas. "Sekali lagi, ini yang berusaha dikoreksi oleh pemerintahan sekarang," tandas Hendrawan. (h/mg-hen)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 30 Oktober 2018 - 14:41:48 WIB

    Alirman Sori: Tidak Lagi Agen Perubahan, Pemuda Harus Jadi Pelaku Utamanya

    Alirman Sori: Tidak Lagi Agen Perubahan, Pemuda  Harus Jadi Pelaku Utamanya PADANG, HARIANHALUAN.COM-Pemuda sebagai penerus estafet kepemimpinan masa depan negeri ini, harus bangkit sebagai garda terdepan   membangun bangsa dan negara. .
  • Kamis, 27 September 2018 - 23:15:46 WIB

    Wali Nagari Diminta Tidak Berkampanye

    Wali Nagari Diminta Tidak Berkampanye PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Demi terwujudnya Pemilu yang aman, damai dan badunsanak 2019 mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, mengimbau, agar pejabat ditingkat nagari tidak ikut berpolitik prak.
  • Jumat, 14 September 2018 - 15:06:35 WIB

    Tidak Serahkan LADK, KPU: Parpol Dibatalkan Ikut Pemilu

    Tidak Serahkan LADK, KPU: Parpol Dibatalkan Ikut Pemilu PADANG,HARIANHALUAN.COM --Komisi Pemilihan Umum  (KPU ) Sumbar menegaskan, bagi peserta pemilu (Partai politik) yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye  (LADK) rekening khusus dana kampanye akan dibatalkan sebagai.
  • Selasa, 04 September 2018 - 10:32:40 WIB

    Ketua DPR: Deklarasi #GantiPresiden Tidak Salah

    Ketua DPR: Deklarasi #GantiPresiden Tidak Salah JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden, tidak salah dan memang tidak boleh dipersalahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat. .
  • Rabu, 15 Agustus 2018 - 11:13:31 WIB
    DIBATAL JADI CAWAPRES DI MENIT TERAKHIR

    Rocky Gerung: Mahfud MD  Tidak Terhina, yang Terhina Moralitas Publik

    Rocky Gerung: Mahfud MD  Tidak Terhina, yang Terhina Moralitas Publik "Orang Indonesia menyaksikan itu dan mencatat di dalam batinnya, satu perbuatan imoral dan standar moral orang indonesia sangat tinggi itu, politik dijadikan semacam pameran imoralitas.".

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM