Setelah Libur Panjang, 22 ASN Pemprov Bolos Kerja


Jumat, 22 Juni 2018 - 10:13:27 WIB
Setelah Libur Panjang, 22 ASN Pemprov Bolos Kerja Ilustrasi (haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dari 4.396 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terdata 22 orang ASN tidak hadir tanpa memberi keterangan pada hari pertama kerja pascalibur lebaran.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumbar Yulitar, Kamis (21/6).

Ia mengatakan, kehadiran pegawai pada hari pertama sebanyak 4.246 yaitu 96,59 persen. Sementara, yang tidak hadir atau terlambat sebanyak 3,41 persen yaitu 150 orang.

“Dari 150 orang tersebut terdapat 5 orang ASN yang terlambat atau selitar 0,11 persen. Sedangkan ASN yang tidak hadir karena sakit sebanyak 38 orang atau 0,86 persen.Untuk yang izin terdapat 7 orang atau 0,16 persen. Cuti melahirkan sebanyak 54 orang dengan persentase 1,23. Yang menjalani pendidikan, baik S2 atau S3 yaitu 24 orang atau 0,55 persen," ungkapnya.

Sedangkan untuk ASN yang tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 22 orang. Ia mengatakan, ASN yang tidak hadir akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dari ketidakhadiran.

"Sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan PP 53. Ada terdapat hukuman seperti teguran lisan tertulis. Itu adalah sanksi yang paling rendahnya. Tentunya kita akan lihat dulu kesalahannya," katanya.

Untuk hukuman lainnya, ia mengatakan, terdapat sangsi berupa penurunan pangkat. "Nantinya Kepala OPD masing-masing tentunya akan memanggil terlebih dahulu ASN tersebut. Sehabis itu baru dilihat sangsi apa yang paling sesuai," katanya.

Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno setelah melakukan sidak ke beberapa dinas mengatakan, ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan secepatnya ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

"Sanksi tidak bisa langsung diberikan begitu saja. Nantikan ada timnya yang memeriksa dan mewawancarai ASN tersebut. Sanksinya bisa berupa teguran lisan tertulis," katanya setelah melakukan sidak dan meresmikan gedung baru Dinas Kelautan dan Perikanan, Kamis (21/6).

Misalnya, dikatakan Irwan, kalau memang yang tidak hadir memberikan alasan sakit, tentunya harus terdapat surat keterangan dokter.

"Setelah nantinya diketahui, baru diputuskan apakah akan mendapatkan sangsi ringan, sedang atau berat," ungkapnya.

Ia mengatakan, dari beberapa dinas yang dilakukannya sidak hanya ASN di Badan Penanggulan Bencana Daerah yang ditemukannya tidak hadir.

"Tadi saya dari (Dinas) Kesehatan, cuma satu yang sakit. Dan di sini (Dinas Kelautan dan Perikanan, red) hadir semua. Di Dinas Pekerjaan Umum cuma 1 dan itu yang bermasalah. Dinas pendidikan ada 3 orang yang sakit," katanya. (h/mg-mal)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]uan.com
APP HARIANHALUAN.COM