Rekap Suara KPU, Mahyeldi-Hendri Menang Telak di Pilkada Kota Padang


Kamis, 05 Juli 2018 - 11:10:40 WIB
Rekap Suara KPU, Mahyeldi-Hendri Menang Telak di Pilkada Kota Padang Mahyeldi-Hendri Septa

Rekap Suara KPU, Mahyeldi-Hendri Menang Telak

PADANG, HARIANHALUAN.COM –Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Padang yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (4/7), menetapkan Mahyeldi - Hendri Septa mendapatkan suara 212,526 atau 62,92 persen.

Hasil hitungan KPU, Emzalmi - Desri Ayunda memperoleh suara sebanyak 125,238 atau 37,08 persen, dan kalah jauh dari Mahyeldi - Hendri Septa yang mendapatkan suara 212,526 atau 62,92 persen. "Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, pasangan nomor urut dua memperoleh suara terbanyak pada Pilkada serentak 2018 di Padang," kata Ketua KPU Padang Muhammad Sawati usai pleno.

KPU Kota Padang juga merinci, total suara sah yang dikumpulkan melalui Pilkada 27 Juni 2018 sebanyak 337.764 suara dan 3.517 suara tidak sah. Artinya, tingkat partisipasi pemilih yang diukur dari 1.600 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Padang sebanyak 341.281 orang atau 63,76 persen dari angka Data Pemilih Tetap (DPT)-nya 535.265 orang.

Setelah penghitungan selesai, KPU lalu meminta saksi dari paslon untuk menandatangani berita acara. Namun, saksi dari Emdes menolak untuk menandatanganinya. “Kami menolak menandatangani berita acara karena menganggap adanya kesalahan fatal yang merugikan Emdes,” terang Indra Mairizal, saksi dari Emdes.

Dijelaskan Indra, ada tiga alasan yang pada akhirnya membuat saksi Emdes tidak menandatangani berita acara. Pertama, mereka menganggap jumlah DPT tidak sesuai dengan yang seharusnya. Lalu, banyaknya pemilih yang menggunakan Surak Keterangan (Suket), selanjutnya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan surat C6 yang merupakan undangan untuk memilih ke TPS.  “Pemilih yang memakai suket saja mencapai 8.000 orang. Ini tak lazim. Lalu, sejumlah pemilih juga tidak bisa menyalurkan suaranya karena tidak mendapat undangan untuk datang ke TPS,” sebut Indra.

Dituturkan Indra, pihaknya bukan tidak gentleman atau berlaku bersikap tidak sportif. Hanya saja tidak bisa menerima kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. “Kejanggalan itu jelas merugikan pasangan Emdes. Atas dasar itulah kami menolak untuk menandatangani berita acara,” tutur Indra.

Berbeda, saksi Mahyeldi-Hendri Septa, Murharlion malah langsung menandatangani berita acara. Murharlion mengucapkan rasa syukur, sebab pasangan yang diusungnya kembali dipercaya memimpin Padang. “Alhamdulillah, pasangan yang kami usung kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin Padang lima tahun ke depan. Tentunya amanah ini akan dijaga dan dijalankan sebaik-baiknya pemimpin terpilih,” katanya.

KPU tidak mempermasalahkan penolakan penandatanganan oleh kubu Emdes. Sawati menjelaskan, dalam tiga hari pihaknya menunggu tanggapan dari paslon. Apakah menerima atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU tersebut. “Hasil rekap ini belum final, lantaran paslon satu melakukan pengaduan, apa di teruskan, atau selesai di Panwas Kota Padang saja, kalau selesai di Panwas Kota Padang mungkin bisa segera kita tetapkan. Kita tunggu saja tiga hari kedepan, bagaimana tanggapan dari paslon nomor urut satu. Apabila tidak ada permasalahan baru hasil ini bisa kita tetapkan,” kata Sawati.

Sawati, mengungkapkan proses pesta demokrasi yang ia koordinasikan telah berjalan dengan maksimal. Ia menegaskan KPU Kota Padang telah bersikap proporsional dalam menjalankan tugas, terutama dalam menangani masing-masing pasangan calon. "Upaya KPU dan berbagai pihak sudah berhasil, namun belum maksimal. Kami akan bergerak terus. Mudah-mudahan dalam Pileg, angka 70 persen ini harus dikejar," jelas Sawati.

Sawati juga menambahkan, jumlah suara tidak sah yang kurang dari 1 persen mencerminkan sikap warga Padang yang sudah memegang pilihannya ketika datang ke TPS. Setelah tahapan rekapitulasi suara ini, KPU Kota Padang akan melakukan evaluasi menyeluruh dengan panitia di level kecamatan. Tak hanya itu, KPU Padang juga masih punya pekerjaan rumah untuk merampungkan pertanggungjawaban anggaran Pilkada 27 Juni 2018 yang tembus Rp 35 miliar.

KPU Padang juga memberikan ruang bagi paslon yang keberatan atas hasil rekapitulasi, dengan menyampaikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi  (MK). Namun ia berharap tidak ada gugatan dari paslon yang tersisih. Jika tidak ada gugatan, penetapan pemimpin terpilih bisa dilakukan selang tiga hari sejak rekapitulasi selesai. "Masing-masing kandidat memiliki hak untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi jika tidak puas dengan hasil yang diumumkan KPU nanti," jelasnya. (h/mg-hen)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 27 Juli 2015 - 20:12:22 WIB

    Jelang Pemilu, Proses Rekap Data Wajib KTP Membingungkan

    PADANG, HALUAN — Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pelajar yang sudah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di dorong untuk melakukan rekap data. Namun rekap data yang di­lakukan berulang.

  • Kamis, 19 Maret 2015 - 19:55:46 WIB

    Rekapitulasi Suara di Tingkat PPS Ditiadakan

    MEI, SELEKSI PPK DIBUKA

    PADANG, HALUAN —Koor­dinator Divisi Sosialisasi Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Nova Indra menga­takan, penyelenggaraan Pil­kada serentak Sumbar .


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]