YUEN: PEMKO LAKSANAKAN ATURAN

Tolak Pembongkaran Bangunan, Pedagang Datangi DPRD Bukittinggi


Selasa, 10 Juli 2018 - 12:18:48 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Tolak Pembongkaran Bangunan,  Pedagang Datangi DPRD Bukittinggi Mediasi berlangsung di DPRD Bukittinggi. GATOT

BUKITTINGGI,HARIANHALUAN.COM-Menolak  bangunannya dibongkar, puluhan pedagang yang tergabung dalam forum komunikasi pemilik rumah/toko di jalan Kumango  dan jalan Lorong Saudagar, belakang pasar kawasan Pasar Atas, menggelar  mediasi dengan DPRD dan Pemko Bukittinggi.
Mediasi yang dilakukan terkait dengan rencana pembongkaran bangunan oleh Pemko Bukittinggi dikawasan tersebut. Pemko menilai, bangunan yang didirikan pedagang pemilik tanah di Jalan Kumango tersebut tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga melanggar peraturan daerah (Perda).
“Mediasi yang kita lakukan untuk mencarikan solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi antara Pemko dengan forum komunikasi pemilik rumah/toko di jalan Kumango dan  jalan Lorong Saudagar kawasan Pasar Atas,” kata Wakil Ketua DPRD Bukittinggi Yontrimansyah dalam mediasi tersebutdi gedung DPRD setempat, Senin (9/7).
Menurut Yontrimansyah, mediasi antara pedagang dan Pemko penting dilakukan supaya ada pemahaman dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. “Melalui mediasi  diharapkan dapat solusi terbaik, yang kemudian dimusyawarahkan secara kekeluargaan,” ujar Yontrimansyah.
Salah seorang perwakilan pedagang Husna mengatakan, sebelum bangunan tersebut dibangun, pedagang sudah mengajukan permohonan IMB kepada pemerintah daerah,  namun tidak ada respon. Bahkan saat membangun juga tidak ada teguran dan peringatan dari pemerintah.
Namun, ketika bangunan yang dibangun itu sudah hampir selesai 90 parsen, pemerintah daerah melakukan penyegelan terhadap 60 bangunan dan berencana untuk membongkarnya. Dengan alasan tidak memiliki IMB.  “Hal ini yang kami sesalkan, karna bangunan itu dibangun diatas tanah milik pribadi,” kata Husna.
Dengan adanya persoalan ini ujarnya, diharapkan kepada Pemko untuk dapat mencarikan solusinya, sekaligus membatalkan rencana pembongkaran tersebut. “Kami berharap rencana pembongkaran tidak dilakukan dan pemerintah dapat memberikan izin kepada kami. Bangunan itu kami bangun untuk berdagang setelah kebakaran Pasar Atas," ungkapnya.
Menangapi persoalan tersebut, Sekdako Bukittinggi  Yuen Karnova menjelaskan,  bangunan yang didirikan pedagang di kawasan tersebut memang tidak memiliki izin. Dari peraturan yang ada, penampungan pedagang  hanya berhak dibangun oleh pemerintah dan bukan oleh masyarakat.
"Pemerintah tidak ada niat untuk  menzalimi warga. Tidak ada kepentingan pribadi atas kebijakan yang diambil saat ini. Sebelumnya memang kami tidak memberikan izin bagi pedagang atau warga untuk membangun dikawasan tersebut, karena bertentangan dengan Perda RTRW yang ada sebelumnya,” kata Yuen Karnova.
Terkait dengan persoalan ini ujarnya,  Pemko bekerja sesuai aturan yang berlaku. Jika dilanggar tentu akan ada permasalahan lanjutan dikemudian hari. “Untuk pembongkaran tetap akan dijalankan, namun demikian kita berharap supaya pedagang bisa  membongkarnya sendiri,” tutur Yuen.
Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi Asril  menyampaikan, pemerintah daerah sudah menjelaskan bahwa  ada pelanggaran aturan yang dilakukan pedagang. DPRD mengusulkan kepada Pemko untuk diberikan jalan keluar yang tidak merugikan pedagang, dan juga tidak  melanggar aturan yang ada.
"Keputusannya  memang akan dibongkar. Kami berharap ada opsi lain yang diberikan Pemko seperti akan diberikan penampungan kepada pedagang tersebut. Karena pedagang yang membangun ini juga merupakan korban kebakaran Pasar Atas akhir Oktober lalu,"  ungkap Asril. (h/tot/dn)
 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 17 September 2018 - 12:03:29 WIB
    RAPAT AKBAR BUKIT MARAPALAM SEGERA DIGELAR

    Muzakarah Ulama se-Sumbar Sepakat Tolak Islam Nusantara

    Muzakarah Ulama se-Sumbar  Sepakat Tolak Islam Nusantara PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar menggelar muzakarah (bertukar pikiran, red) ulama se-Sumbar di Padang Panjang, Jumat-Minggu (14/9-16/9). Acara yang dihadiri sekitar 70 orang ulama dar.
  • Ahad, 09 September 2018 - 14:07:02 WIB

    MUI Pesisir Selatan Juga Tolak Pengaturan Pengeras Suara Azan 

    MUI Pesisir Selatan Juga Tolak Pengaturan Pengeras Suara Azan  PAINAN,HARIANHALUAN.COM- Majlis Ulama Islam ( MUI) kabupaten Pesisir Selatan menolak surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama  RI No,B/  3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 pada tanggal 24 Agustus .
  • Selasa, 14 Agustus 2018 - 19:50:24 WIB

    Fraksi Golkar Tolak  Pelantikan 12 Pejabat Pemkab Tanah Datar

    Fraksi Golkar Tolak  Pelantikan 12 Pejabat  Pemkab Tanah Datar TANAH DATAR, HARIANHALUAN.COM-Terkait  agenda pelatikan pejabat eselon II di jajaran Pemda Tanah Datar, Fraksi Partai Golongan Karya DPRD menyikapinya dengan penolakan..
  • Jumat, 27 Juli 2018 - 11:25:52 WIB

    Tepat Tolak Islam Nusantara, MUI Sumbar: Kami Tegak Jaga Ranah Minang

    Tepat Tolak Islam Nusantara, MUI Sumbar: Kami Tegak Jaga Ranah Minang PADANG, HARIANHALUAN.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyebut, penolakan MUI Sumbar terhadap konsep Islam Nusantara tidak tepat dan tak sesuai dengan fungsi MUI. Meski demikian, MUI Sumbar tetap dengan sikapnya..
  • Senin, 28 Mei 2018 - 00:43:22 WIB

    Warga Aia Tabik Kamang Tolak Perpanjangan Izin Tambang Kapur

    Warga Aia Tabik Kamang Tolak  Perpanjangan Izin Tambang Kapur AGAM, HALUAN - Warga Jorong Aia Tabiak, Nagari Kamang Mudia, Kecamatan Kamang Magek menolak perpanjangan izin tambang PT Bakapindo yang memproduksi Dolomit atau Batu Kapur. Penolakan itu merupakan keputusan warga yang tertua.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM