Ribuan Pekerja Demo, Tolak Pertamina Jual Aset


Sabtu, 21 Juli 2018 - 14:36:00 WIB
Ribuan Pekerja Demo, Tolak Pertamina Jual Aset Ilustrasi.NET

 
JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Merebaknya wacana PT Pertamina jual aset direspons Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dengan menggelar demonstrasi besar-besaran dengan nama "Aksi Bela Pertamina" di depan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jumat (20/7). Demonstrasi ini merupakan respons serikat pekerja atas kondisi perusahaan saat ini.

Dalam demo itu, ada enam tuntutan yang disampaikan oleh serikat pekerja. Pertama yaitu menolak penjualan aset PT Pertamina (Persero).
"Penjualan aset berupa share down aset hulu dan spin off bisnis refinery tidak akan menyelesaikan akar masalah keuangan Pertamina," kata Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan, Media, dan Komunikasi Serikat Pekerja, Hendra Tria Saputra, Jumat (20/7).
Kedua, yaitu menuntut agar direksi yang bertanggungjawab atas rencana penjualan aset ini untuk dicopot. Kebijakan ini dinilai akan memperbaiki kinerja keuangan karena menyelesaikan akar permasalahan yang membuat Pertamina semakin terpuruk.

Ketiga, yaitu membatalkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (Perserp) Tbk. Perjanjian ini merupakan bagian dari proses akuisisi PGN terhadap PT Pertamina Gas (Pertagas), anak perusahaan Pertamina sebesar 51 persen saham.
Skema akuisisi dinilai telah keliru dan menodai tujuan Holding Migas yang menginginkan efisiensi kedua perusahaan. Sebab, akuisisi menyebabkan pendapatan Pertagas yang selama ini sepenuhnya untuk negara, terpaksa beralih sebagian ke publik. Ini terjadi karena 43 persen saham PGN justru dipegang oleh publik.
 
 
Selain itu, proses akuisisi ini juga dinilai keliru karena dilakukan saat jabatan Direktur Utama Pertamina dan Pertagas tengah kosong. Praktis, proses akuisisi hanya dilakukan oleh pejabat sementara. "Jadi hentikan segala proses integrasi Pertagas dan PGN," kata Hendra soal tuntutan keempat.
Kelima, serikat pekerja juga menuntut agar Direktorat Gas kembali diaktifkan. Menurut Hendra, direktorat ini sempat dibubarkan karena adanya aksi Holding Migas antara Pertamina dan PGN. Padahal, direktorat ini dinilai menjadi penggerak dalam bisnis masa depan Pertamina di sektor gas.
Keenam, yaitu menuntut dilakukan perampingan direksi Pertamina. Saat ini, Pertamina memiliki setidaknya memiliki 10 orang direksi dengan satu orang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama yaitu Nicke Widyawati. Serikat Pekerja menilai jumlah direksi ini terlalu gemuk dan harus dirampingkan.
 
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meluruskan kabar simpang siur yang menyebutkan bahwa dirinya akan melakukan penjualan aset PT Pertamina (Persero).
"Tidak ada penjualan aset. Surat yang beredar merupakan respons dari surat yang diusulkan Pertamina kepada Pemerintah yang sifatnya masih berupa izin prinsip, yakni perizinan kepada Pemegang Saham untuk melakukan kajian atas rencana-rencana aksi korporasi strategis Pertamina," kata Menteri Rini saat menemui massa aksi unjuk rasa Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Menurut Rini, dalam suratnya kepada Pertamina dengan tegas meminta agar manajemen perseroan melakukan kajian mendalam dan komprehensif bersama dengan Dewan Komisaris untuk mengusulkan opsi-opsi terbaik yang nantinya akan diajukan melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
 
Sebelumnya, dalam surat bernomor S-427/MBU/06/2018 tertanggal 29 Juni 2018, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memberikan izin kepada Pertamina untuk melakukan studi untuk aksi pelepasan kepemilikan saham (share down) aset hulu dan hilir migas perseroan.
Dalam surat itu, Rini menyetujui secara prinsip rencana Direksi Pertamina menjalankan beberapa langkah untuk menyelamatkan kesehatan keuangan perusahaan. (hk/tmp/dtc)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]