MK Ketuk Palu,  Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota  DPD


Senin, 23 Juli 2018 - 17:24:42 WIB
MK Ketuk Palu,  Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota  DPD ilustrasi
 
 
JAKARTA, HARIANHALUAN.Com-Atas uji materi itu diajukan Muhammad Hafidz, MK (Mahkamah Konstitusi) memutuskan  mengabulkan permohonan pengujian Pasal 128 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 
"Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam putusan sidang pleno di Kantor MK, Jakarta, hari ini, Senin (23/7).
 
MK menegaskan, anggota DPD tidak boleh diisi pengurus partai politik.
 
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menuturkan, Dengan tidak adanya penjelasan terhadap frasa 'pekerjaan lain', dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu.
 
Kemudian, timbul ketidakpastian hukum, apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 50 UUD 1945.

Karenanya, jika ditafsirkan dapat atau boleh diisi oleh para pengurus politik, maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda. "Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf l UU Pemilu adalah beralasan, menurut sepanjang frasa 'pekerjaan lain' dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu dimaksud tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik," ucap Hakim MK I Dewa Gede Palguna.

Meski demikian, putusan ini tidak berlaku surut atau retroactive. Meskipun telah terjadi proses untuk Pemilihan Umum 2019, salah satunya pemilihan anggota DPD. Karena itu, majelis memandang, proses pendaftaran calon anggota DPD yang telah dimulai, di mana ada yang mendaftar dan kebetulan merupakan pengurus parpol, KPU dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap sebagai calon anggota DPD. Sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud.
 
"Dengan demikian, untuk selanjutnya anggota DPD sejak pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945," ujar Palguna dikutip sultacom. (dn/*)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]