Isu Pungli Pengurusan KTP el, Kepala Disdukcapil Minta Bukti Jelas


Rabu, 25 Juli 2018 - 10:59:06 WIB
Isu Pungli Pengurusan KTP el, Kepala Disdukcapil Minta Bukti Jelas REKAM DATA KTP EL--Seorang warga mengikuti proses rekam data KTP-el di Disdukcapil Padang, Senin (23/7). Data pada Maret, untuk blanko KTP el di Disdukcapil cukup banyak tersedia, dengan jumlah sekitar 28 ribu blanko. TIO FURQAN

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Kabar beredar dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, dibantah keras oleh Wedistar, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut. Ia pun menantang penyebar kabar tersebut untuk membuktikan kebenaran perkatannya.

"Jangan asal menuduh tanpa bukti yang jelas. Apabila memang ada buktinya, kasih ke saya. Nanti akan saya tindak tegas pegawai yang melakukan pungutan liar tersebut," kata Wedistar kepada Haluan, Selasa (25/7).

Wedistar pun mengingatkan, ia pun berhak menempuh jalur hukum jika ada upaya pencemaran nama baik terhadap dirinya dan OPD yang ia nahkodai melalui kabar tersebut. Namun, ia belum akan menempuh jalur tersebut dan menganggap kabar tersebut sebagai peringatan untuk meningkatkan pelayanan.

“Kalau tidak bisa dibuktikan tentu itu pencemaran nama baik. Sebenarnya kami bisa tempuh jalur hukum jika itu tak terbukti. Tetapi lebih baik sabar dulu dan menganggap itu peringatan untuk memperbaiki pekerjaan,” katanya lagi.

Wedistar menegaskan, dalam pengurusan KTP-el, pihaknya telah mengacu pada Peraturan Kemendagri yang mengintruksikan untuk mendahulukan warga berumur 17 tahun untuk memiliki KTP-el.

"Itu sudah jelas, apabila kami di dinas ini menerima blanko dari pusat, 70 persen itu diprioritaskan untuk yang baru punya KTP pertama kali dan bagi yang berumur 17 tahun. Sedangkan 30 persen lain untuk yang KTP-nya hilang atau rusak," katanya lagi.

Jatah 30 persen tersebut, katanya lagi, akan dirunut dan diurutkan sesuai waktu perekaman tiap-tiap warga. Dengan pedoman perekaman, tidak ada warga yang akan didahulukan dan didorong ke antrean belakang untuk mendapatkan KTP-el. Saat ini, total tunggakan blanko KTP-el di Kota Padang mencapai 70 ribu keping.

“Itu disebabkan blanko di pusat juga menipis. Kami sudah ajukan sesuai tunggakan, tapi yang baru dipenuhi lima ratus keping. Kami masih tunggu hingga pertengahan Agustus tahun ini, semoga tunggakan itu terpenuhi,” ucapnya.

Terkait sarana kantor yang dinilai tak memadai, Wedistar mengaku pihaknya berupaya agar kondisi itu tidak tidak mengganggu pelayanan. Ia pun mengaku antrean pelayanan dalam sehari tetap bisa mencapai 400 orang.

“Kami sudah mengajukan anggaran untuk kantor baru. Sekarang kan masih memanfaatkan bangunan bekas SMA Negeri 1. Gedung ini memang tidak bisa menampung dan melayani 500 orangsekaligus. Tidak hanya masyarakat, kami para pelayan pun juga merasakan sesak," ucapnya lagi.

Sebelumnya, Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat di bawah pimpinan pelaksana tugas (Plt) Kepala, Adel Wahidi, menggelar inspeksi ke Kantor Disdukcapil Kota Padang pada Senin 23 Juli, dan merangkum tiga catatan yang perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

Pertama, ketersediaan blangko KTP-el belum mengacu pada data urutan antrean masyarakat yang mengajukan permohonan. Adel menilai pencetakan KTP-el tanpa antrean akan membuka celah pungutan liar (pungli). Kedua, pelayanan operasional kantor terlihat semrawut dan tak tertata sehingga berdampak pada buruknya pelayanan. Ketiga, terkait isu pungli yang muncul beberapa waktu lalu, Ombudsman akan menelusurinya lebih lanjut. (h/mg-mal)




Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM