Dilaporkan Bupati Padang Pariaman ke Polisi, Ikhlas Darma Murya: Tak Terbukti, Saya Akan Lapor Balik


Selasa, 31 Juli 2018 - 22:14:43 WIB
Dilaporkan Bupati Padang Pariaman ke Polisi, Ikhlas Darma Murya: Tak Terbukti, Saya Akan Lapor Balik Bupati Padang Pariaman bertemu Kapolres Padang Pariaman, Selasa (31/7). Khairul

PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM--Ikhlas Darma Murya terlapor dari dugaan pencemaran nama baik Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, menegaskan akan melawan melalui jalan hukum.

"Jika saya tidak terbukti bersalah, saya akan laporkan balik Ali Mukhni," ujarnya kepada harianhaluan.com, Selasa (31/7).

Baca Juga : Siman, Korban Terakhir Longsor Lokasi Tambang Emas Solok Selatan Ditemukan Jelang Magrib

Sebelumnya, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dimintai keterangannya sebagai pelapor atas dugaan pencemaraan nama baik yang diduga dilakukan oleh pemilik akun facebook Ikhlas Darma Murya di Mapolres Padang Pariaman.
        
Ali Mukhni mulai diambil keterangannya oleh penyidik usai melaksanakan salat zuhur di Mapolres Pariaman pada 13.00 WIB. 
      
Tepat satu jam kemudian, Ali Mukhni keluar dari ruangan Satreskrim Polres Padang Pariaman. Ia sempat bercerita dengan sejumlah wartawan sebelum kembali meninggalkan Mapolres Padang Pariaman.
      
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rifki Monrizal menerangkan, pelaporan pemilik akun facebook Ikhlas Darma Murya didasari unggahannya yang dinilai mencemarkan nama baik Ali Mukhni secara pribadi, sekaligus sebagai kepala daerah Kabupaten Padang Pariaman.

 "Akun facebook Ikhlas Darma Murya mengunggah status pada 25 Juli 2018, 12.31 WIB. Dalam unggahannya itu, akun Ikhlas Darma Murya menuliskan kalimat "Hei Ali Mukhni!! Kebijakan binatang apo nan babuek? Pelayanan RS Paritmalintang terhenti akibat SK angku manyuruah 6 orang dokter spesialis BKD dima latak sisi kemanusian angku? Samantaro angok urang banyak terancam butuh pelayanan medis. Lai bautak angku pak bupati," ujanya menirukan unggahan tersebut.
       
"Ada penggalan kata dengan penyebutan kebijakan binatang, secara tidak langsung yang bersangkutan menyebut yang membuat kebijakan adalah binatang. Ini adalah pencemaran atau penghinaan terhadap Bupati, sesuai dengan yang diatur pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," tuturnya.(h/mg-rul)

Baca Juga : Longsor Terjang Beberapa Wilayah di Bayang Pesisir Selatan Usai Diguyur Hujan

Baca juga: Bupati-padang-pariaman-laporkan-akun-facebook-ikhlas-darma-murya-ke-polisi

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]