Bundo Kanduang Tolak Islam Nusantara


Rabu, 01 Agustus 2018 - 10:04:45 WIB
Bundo Kanduang Tolak Islam Nusantara Rakorda MUI Sumbar dan MUI Kabupaten/Kota Se-Sumbar menolak Islam Nusantra. IST

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Penolakan terhadap konsep Islam Nusantara terus menjalar setelah MUI se-Sumbar mengeluarkan keputusannya. Tidak hanya kalangan ulama, dan berbagai ormas dan lembaga, tokoh-tokoh adat juga menolak konsep Islam Nusantara di Ranah Minang. Teranyar, Ketua Bundo Kanduang, Puti Reno Raudhatul Jannah Thaib yang mengemukakan penolakan.

Raudhah Thaib menegaskan, bundo kanduang mendukung secara penuh langkah yang diambil oleh MUI Sumbar yang diketuai Buya Gusrizal Gazahar. Islam, dalam pandangan Raudhah, tidak memerlukan label apapun.  "Wajar jika MUI Sumbar menolak Islam Nusantara. Sejatinya MUI memang harus bersikap tegas, jangan diam jika ada kasus seperti ini. MUI Sumbar berani angkat bicara dan patut diapresiasi serta dijaga. MUI kan harus mewakili umat dan meluruskan apa yang tidak sesuai. Itu yang dilakukan sekarang," tutur keluarga Kerajaan Pagaruyung kepada Haluan, Senin (30/7).

Baca Juga : Sempat Dilaporkan Hilang, Pencari Kepiting di Pasaman Barat Hadang Badai hingga Ditemukan Selamat

Raudhah Thaib yang merupakan guru besar Universitas Andalas menambahkan, Islam di Minangkabau sudah tegas dan jelas tidak bisa menerima embel-embel lainnya. Sebab, sejak berabad lalu, nilai-nilai adat yang menyatu dalam islam sudah dibahas. "Hal ini sudah selesai. Sudah dibahas, sudah didiskusikan. Jadi tidak perlu lagi digeser-geser. "Islam adalah Islam. Kalau ada Islam Nusantara berarti ada Islam Jepang, Islam Minahasa, Islam Batak, dan lain-lain. Untuk apa memusingkan hal-hal yang demikian. Jalani saja sesuai kaidah Islam yang sesungguhnya, sesuai Alquran dan hadis, kenapa harus diubah. Itu akan membuat pemahaman semakin sempit," tegas Raudhah.

Sejak abad 14, persisnya ketika raja pertama Pagaruyuang masuk Islam, nilai-nilai adat sudah dipadukan dengan Islam. “Di Minang kabau, budaya yang menyesuaikan dengan agama. Jika ditemukan yang tidak sama maka, yang diperbaharui budayanya. Budayanya yang diedit bukan agamanya, karena itulah orang Minang memakai falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah. Syarat mangato, adat mamakai. Jangan terbalik," ungkapnya.

Baca Juga : Banjir Bandang Tapan, Warga Memilih Tidur di Musala

Sebelumnya, hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI Sumbar dan MUI kabupaten/kota se-Sumbar, yang diadakan di Padang pada 21 Juli 2018 menolak konsep Islam Nusantara. "Kami MUI Sumbar dan MUI kabupaten/kota se-Sumbar menyatakan tanpa ada keraguan bahwaIslam Nusantara dalam konsep/pengertian definisi apa pun tidak dibutuhkan di Ranah Minang (Sumatera Barat). Bagi kami, nama 'Islam' telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apa pun," demikian kesimpulan MUI Sumbar sebagaimana dokumen unggahan akun Facebook Ketua Umum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar.

MUI se-Sumbar memiliki sejumlah pertimbangan untuk menolak Islam Nusantara. Pertama, istilah 'Islam Nusantara' mengundang perdebatan yang tak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting. Istilah 'Islam Nusantara', masih menurut MUI Sumbar, bisa membawa kerancuan dan kebingungan dalam memahami Islam. Istilah Islam Nusantara juga dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Istilah Islam Nusantara juga sering digunakan untuk merujuk cara beragama Islam yang toleran. Menurut MUI Sumbar, toleransi hanya merupakan satu aspek dalam Islam, padahal banyak aspek lain dalam Islam. Islam tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspeknya saja, melainkan harus menyeluruh.

MUI Sumbar juga menilai istilah Islam Nusantara berpotensi mengotak-kotakkan umat Islam dan memunculkan pandangan negatif terhadap umat Islam yang berasal dari wilayah lain. Jika pendekatan kultural yang menjadi ciri khas Islam Nusantara" maka itu bukanlah monopoli Islam Nusantara tapi telah menjadi suatu karakter umum dakwah di berbagai wilayah dunia ini karena sikap Islam terhadap tradisi dan budaya tempatan, telah tertuang dalam kajian ilmu Ushul Al Fiqh secara terang.

Bahkan para ulama di Sumatera Barat dengan perjalanan panjang sejarah dakwa Islam di Ranah Minang yang diwarnai dengan dinamika yang begitu hebat, telah menjalani langkah-langkah pendekatan kultural tersebut bahkan mereka sampai kepada komitmen bersama yang melahirkan Sumpah Sati Bukit Marapalam dengan falsafahnya yang dipegang masyarakat Minangkabau sampai hari ini, yaitu Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai. Walaupun telah sampai pada titik kebersamaan tersebut namun tak seorang pun ulama Minangkabau menambah label Islam di Minang ini dengan Islam Minang.

Keputusan MUI Sumbar mendapat kritikan dari MUI Pusat dan NU Sumbar. Namun, MUI Sumbar tetap kepada putusannya, untuk menolak konsep Islam Nusantara. Terakhir, Pengurus Nahdatul Ulama (NU) Sumbar mengajak MUI Sumbar tabayyun atau bermusyawarah terkait konsep Islam Nusantara. Musyawarah dianggap pengurus NU menjadi jalan yang tepat untuk menyelesaikan polemik yang terjadi.

Ketua Rais Suriyah NU Sumbar, KH, Zainal menilai, barangkali MUI Sumbar keliru dalam memahami Islam Nusantara sebagai sebuah istilah yang muncul beberapa tahun yang lalu di Indonesia, termasuk di Sumbar. “Akibatnya, muncul dan berkembang pula pemahaman yang keliru di tengah-tengah umat Islam, khususnya di Sumbar,” terang Zainal dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak Redaksi Haluan, Senin (30/7) sore.

Dijelaskan KH Zainal, Islam Nusantara itu merupakan ijtihad sebagian ulama Indonesia, khususnya ulama di kalangan NU dalam memahami dan menafsirkan ajaran agama Islam dalam konteks ke-Indonesia-an. Islam Nusantara, katanya tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam. “Sebagai sebuah hasil ijtihad, hal itu setaraf dan sederajad dengan hasil ijtihad ulama lain. Ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad lain,” ujarnya.

Pengurus NU Sumbar sangat menyayangkan pernyataan MUI Sumbar dan MUI kabupaten/kota se-Sumbar yang telah mengklaim bahwa Minangkabau tidak memerlukan Islam Nusantara. “Padahal belum tentu seluruh orang Minangkabau sependapat dengan itu, baik yang kampung maupun yang di rantau,” ujarnya.

Zainal, berpendapat pernyataan MUI Sumbar bisa berdampak negatif bagi internal umat Islam, khususnya di Sumbar. “Pernyataan itu telah mereduksi fungsi MUI sebagai wadah bagi semua komponen umat Islam. Untuk itu, kami pengurus NU Sumbar bersedia melakukan pertemuan, diskusi, tabayyun dan sejenisnya dengan MUI Sumbar untuk membicarakan masalah Islam Nusantara. Hal itu dilakukan agar tidak bekembang paham yang keliru dan bisa membingungkan umat Islam, khususnya di Sumbar,” kata Zainal.

Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar mempersilakan pengurus NU Sumbar untuk datang dan duduk bersama. “Kalau ingin minta kejelasan dan bertanya silakan datang ke Kantor MUI Sumbar. Namun sebenarnya ulama di Sumbar juga telah membuat kesepakatan tentang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah jauh-jauh hari di Bukit Marapalam,” papar Gusrizal.

Ia mengatakan, penolakan konsep Islam Nusantara adalah hasil keputusan Rakorda MUI, dan berbicara untuk umat Islam di Sumbar. "Apakah tidak boleh kami, ulama dari berbagai daerah di Sumbar berbicara tentang umat Islam di Sumbar? Lagian, dalam keputusan itu tidak ada yang menyinggung satu kelompok atau ormas. Coba baca lagi isinya, dan dicermati," kata Buya Gusrizal saat dihubungi Haluan. (h/mg-yes)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]