Batas Usia Tes CPNS 35 Tahun, Peluang Honorer Gaek Tamat


Kamis, 09 Agustus 2018 - 11:45:02 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Batas Usia Tes  CPNS 35 Tahun, Peluang Honorer Gaek Tamat ilustrasi

JAKARTA, HARIAN HALUAN.CO – Ribuan guru honorer kategori dua (K2) yang berusia di atas 35 tahun ke atas kemungkinan besar tidak bisa mendaftar CPNS tahun 2018. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait dibentuknya formasi khusus maupun seleksi khusus guru honorer K2 tersebut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara  (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, infrastruktur pendaftaran CPNS tahun 2018 akan dilakukan secara daring melalui https:sscn.bkn.go.id (web SSCN) yang di desain sesuai dengan Undang-undang ASN. Dengan begitu, guru honorer yang berusia di atas 35 tahun ke atas tidak bisa mendaftar karena tentunya sistem akan menolak.

"Sejauh ini tidak ada (pendaftaran formasi khusus). Sekarang, yang kami sedang persiapkan yaitu pendaftaran daring yang web SSCN itu, dan karena dirancang sesuai UU ASN jadi usia 35 tahun ke atas tentu tidak bisa," kata Ridwan saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (8/8).

Terkait persiapan infrastruktur, kata Ridwan, saat ini pihaknya pun terus mematangkan semua tahapan pendaftaran. Mulai dari pendaftaran daring, seleksi administrasi, sampai dengan proses seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Selain itu, kata Ridwan, untuk pendaftaran CPNS tahun 2018 ini pun BKN telah merancang sistem yang bisa melinierkan jurusan studi pelamar dengan posisi yang dibutuhkan. "Misalnya yang lulusan teknik sipil, nanti sistem kami akan mengarahkan posisi mana saja yang bisa di apply. Kalau tahun kemarin kan semua jurusan itu bebas mau daftar di mana, nah tahun sekarang tidak begitu," kata dia.

Sementara itu, Ridwan menambahkan, sistem Helpdesk dan pengaduan juga akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan dan efisien. Sistem Helpdesk ini, akan dibuat secara daring yang menyatu dengan web SSCN maupun luar jaringan (Kuring) di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN. "Kami maksimalkan semua persiapan, tentunya agar meminimalisasi hacker, atau kendala lainnya," kata Ridwan.

Untuk menghindari kabar dan informasi hoaks, dia pun mengimbau agar masyarakat memantau informasi resmi penerimaan CPNS hanya berasal dari web dan kanal informasi Kementerian PAN dan RB dan BKN. Untuk BKN telah disediakan berbagai kanal informasi yaitu web www.bkn.go.id serta media sosial twitter.com/BKNgoid, facebook.com/BKNgoid, instagram.com/BKNgoidOfficial serta youtube.com/c/BKNgoidOfficial.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menyampaikan belum memutuskan formasi penerimaan jumlah guru PNS. Ia menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan adanya kekurangan guru di berbagai daerah. Karena itu, pengangkatan guru baru menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam penerimaan CPNS nanti.  "Jadi kita belum memutuskan formasi. Kemendikbud menyampaikan ada kekurangan guru, maka kita prioritaskan pengangkatan guru baru," ujar Asman di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7).

Kendati demikian, lanjut dia, pengangkatan guru honorer menjadi PNS harus melalui seleksi dan tes sesuai Undang-Undang yang berlaku. Jumlah penerimaan guru baru tersebut saat ini masih tahap finalisasi. "Secepatnya. Kita targetkan paling lama akhir bulan atau awal bulan Agustus itu sudah putuslah. Pelaksanaan Agustus test, akhir tahun ini selesai," kata dia.

Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan mengangkat 100 ribu guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2018. Asman pun menyebut hingga saat ini belum disepakati jumlah guru yang akan diangkat nanti.  "Belum ditetapkan. Kekurangan itu sedang dikumpulkan berdasarkan data Dikbud dan usulan dari daerah. Karena yang memakai guru daerah jadi ada kabupaten kota," kata Asman.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, usai menutup Olimpiade Sains Nasional di Universitas Negeri Padang pada Jumat (6/7), menyampaikan usulan kuota pengangkatan guru honorer menjadi PNS sebanyak 100 ribu. Kendati demikian, hal ini tergantung dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Kemendikbud telah menyerahkan data kekurangan guru di seluruh Indonesia kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Adapun data guru yang diserahkan yaitu sebanyak 730 ribu guru, mencakup guru level TK hingga SMA dan SLB. (h/mg-pmi)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 25 Januari 2019 - 10:06:00 WIB

    Anggaran Mitigasi Bencana Sumbar Terbatas

    Anggaran Mitigasi Bencana Sumbar Terbatas PADANG, HARIANHALUAN.COM — Upaya penanggulangan bencana, terutama terkait kesiapsiagaan atau mitigasi di daerah-daerah rawan bencana seperti Sumbar belum maksimal karena keterbatasan anggaran. Saat ini, ketersediaan anggara.
  • Senin, 07 Januari 2019 - 13:53:55 WIB

    Minibus Tabrak Pembatas Jalan dan Sempat Terbakar di Kasang 

    Minibus Tabrak Pembatas Jalan dan Sempat Terbakar di Kasang  PADANG, HARIANHALUAN.COM--Diduga sopirnya mengantuk, mobil minibus menabrak beton pembatas jalan di Jalan Padang-Bukittinggi kilometer 21 tepatnya Pasar Grosir Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariama.
  • Rabu, 05 September 2018 - 22:08:23 WIB

    Barasiah Basamo III, Semen Padang  Bersihkan Perbatasan Padang-Solok

    Barasiah Basamo III, Semen Padang  Bersihkan Perbatasan Padang-Solok PADANG, HARIANHALUAN.COM - PT Semen Padang kembali menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan program “Barasiah Basamo” untuk membersihkan tempat-tempat pariwisata dan ruang publik lainnya. Pada Rabu (5/9/2018), kegiatan t.
  • Senin, 04 Juni 2018 - 21:53:07 WIB

    Perjuangkan Hak Anak Kemenakan, Ninik Mamak Koto Malintang Perjuangkan Batas Ulayat

    Perjuangkan Hak Anak Kemenakan, Ninik Mamak Koto Malintang Perjuangkan Batas Ulayat AGAM, HARIANHALUAN.COM--Ninik mamak serta masyarakat Koto Malintang sepakat terus memperjuangkan tanah ulayat mereka yang masuk dalam hutan lindung. Pematokan kembali dilanjutkan sehingga anak kemenakan mereka tidak lagi beru.
  • Selasa, 24 April 2018 - 15:59:21 WIB

    Kritikan DPRD Sumbar, Sebatas MoU, Kunker Luar Negeri Gubernur Sumbar Sia-sia

    Kritikan DPRD Sumbar, Sebatas MoU, Kunker Luar Negeri Gubernur Sumbar Sia-sia PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kalangan DPRD Sumbar mempertanyakan seringnya perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ke luar negeri. DPRD berpandangan, jika tak ada dampak yang signifikan yang ditimbulka.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM