FADLY – ASRUL MENUNGGU DILANTIK

Gugatan Hendri Arnis Kandas di MK


Jumat, 10 Agustus 2018 - 11:33:18 WIB
Gugatan Hendri Arnis Kandas di MK Fadly Amran

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang dilayangkan pasangan calon Wako dan Wawako Padang Panjang Hendri Arnis-Eko Furqani, Kamis (9/8). Penolakan ini sekaligus memastikan pasangan Fadly Amran – Asrul sebagai pemenang sah Pilkada Padang Panjang. Keduanya tinggal menunggu jadwal pelantikan.

Majelis hakim yang diketuai Anwar Usman menerima eksepsi termohon dan pihak terkait atas kedudukan hukum pemohon. Mahkamah menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan didampingi delapan hakim lainnya.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh hakim konstitusi Maria Farida Indrati, jumlah penduduk Kota Padang Panjang adalah sebanyak 53.094 jiwa. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil paling banyak sebesar 2 persen dari  total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon. Maria menyebut jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 persen, atau 514 suara.

“Sementara, perolehan suara Hendri Arnis dan Eko Furqani adalah 9.338 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 10.191 suara, sehingga perbedaan perolehan suara adalah 853 suara (3,31 persen) sehingga melebihi dari 514 suara. Ini lebih dari dua persen. Ini tentu bertentangan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5/2017,” jelas Maria.

Sebelumnya, Hendri Arnis–Eko Furqani melalui kuasa hukumnya Ardyan meminta pemungutan suara  ulang di 23 TPS, karena menilai  ada politik uang, saksi bayangan, ada yang berhak memilih, tetapi tidak bisa memilih dan yang tidak punya hak pilih bisa menyalurkan suaranya.

Atas gugatan itu, kuasa hukum KPU Padang Panjang, Sudi Prayitno dan kuasa hukum Fadly Amran sebagai pihak terkait, Defika Yufiandra cs, tuduhan tersebut tak bisa dibuktikan. Atas putusan hakim konstitusi itu, Defika Yufiandra menyatakan sudah memprediksi jauh sebelumnya. “Kami sudah prediksi putusan mahkamah seperti itu, karena memang dasar gugatan tersebut lemah, terlebih soal selisih hasil suara,” ujarnya saat dihubungi. (h/nas)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 06 Agustus 2019 - 22:59:19 WIB

    Sengketa Pileg 2019, MK Tolak Gugatan PDIP Terhadap PAN di Sumbar

    Sengketa Pileg 2019, MK Tolak  Gugatan PDIP Terhadap PAN  di Sumbar JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) mementahkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihann Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pihak Pemohon dalam .
  • Selasa, 18 Juni 2019 - 10:28:51 WIB

    KPU Minta MK Menolak Gugatan Prabowo-Sandi Versi Perbaikan

    KPU Minta MK Menolak Gugatan Prabowo-Sandi Versi Perbaikan JAKARTA.HARIANHALUAN.COM - KPU keberatan dengan gugatan versi perbaikan Prabowo-Sandiaga Uno yang menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU meminta MK untuk menolak gugatan perbaikan Prabowo-Sandi karena m.
  • Ahad, 16 Juni 2019 - 01:03:10 WIB

    Hakim MK Diprediksi Berbeda Pendapat Hadapi Gugatan Prabowo

    Hakim MK Diprediksi Berbeda Pendapat Hadapi Gugatan Prabowo JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pakar hukum tata negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda memprediksi akan ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion di antara hakim Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi sid.
  • Selasa, 11 Juni 2019 - 12:54:17 WIB

    Gugatan Parpol di Pemilu 2019, KPU Sumbar Siap Menuju Mahkamah Konstitusi

    Gugatan Parpol di Pemilu 2019, KPU Sumbar Siap Menuju Mahkamah Konstitusi PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pascalebaran, KPU Sumbar langsung dihadapkan dengan 8 poin gugatan Pemilu yang diajukan 6 Partai Politik ke Mahkamah Konsitusi (MK). Gugatan Pemilui tersebut meliputi DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPR.
  • Sabtu, 25 Mei 2019 - 14:04:58 WIB

    MK Terima 333 Pendaftaran Gugatan Sengketa Hasil Pemilu

    MK Terima 333 Pendaftaran Gugatan Sengketa Hasil Pemilu JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 333 pendaftar permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu 2019 untuk DPR, DPRD, dan DPD RI. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM