Soal DCS, Belum Ada Pengaduan Parpol ke Bawaslu Sumbar


Selasa, 14 Agustus 2018 - 09:31:11 WIB
Soal DCS, Belum Ada Pengaduan Parpol ke Bawaslu Sumbar Pileg 2019. ILUSTRASI

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM –Setelah ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, hingga Senin (13/8) malam belum satupun partai politik yang memasukkan laporannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar karena dirugikan oleh KPU.

"Belum ada yang masukkan laporan, baru sebatas konsultasi saja," ungkap Komisioner Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Alni, kemarin

Ia juga mengatakan, bagi parpol yang merasa dirugikan bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Pimpinan parpol menyampaikan permohonan atas dasar keputusan KPU, sesuai dengan Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 dan Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 permohonan sengketa diajukan tiga hari kerja sejak keputusan KPU dikeluarkan.

"Hitungannya hari kerja, Sabtu dan Minggu tidak masuk. Misalnya putusan keluarnya Sabtu, maka laporannya terhitung Senin," ujar Alni saat ditemui di ruangannya.

Format permohonan laporan tersebut sudah disediakan sesuai dengan peraturan Bawaslu, bisa dicari sendiri atau diminta langsung ke Bawaslu. Dalam permohonan digambarkan dengan jelas data permohonan, identitas, objek sengketa, kronologis, bukti-bukti dan apa tuntutannya.

Jika berkas yang diserahkan lengkap, maka Bawaslu akan meregister. Kelengkapan syarat ada dua (formil dan materil), baru bisa dilakukan proses registrasi oleh Bawaslu. Setelah itu, Bawaslu memiliki waktu 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

"Ada dua kegiatan dalam 12 hari kerja, yang pertama ada mediasi (musyawarah) dan ajudikasi (persidangan). Jika mediasi tidak tercapai, maka akan berlanjut pada ajudikasi," jelasnya.

Jika masing-masing pihak bisa membuktikan pihaknya benar, tentunya Bawaslu akan membuat putusan sesuai dengan bukti-bukti dan fakta persidangannya. Dalam Undang-undang putusan Bawaslu mempunyai kekuatan eksekotorial (harus dilaksanakan) paling lambat tiga hari kerja sejak diputuskan."Apapun keputusan Bawaslu, kedua belah pihak termohom dan pemohon (KPU dan partai) wajib menjalankannya," ulasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Sumbar Izwaryani  menyarankan parpol untuk melakukan upaya ke Bawaslu sepanjang parpol memiliki dalil yang kuat. "Kalau tidak menemukan dalil yang kuat kan takutnya nanti PHP, mendingan dikaji dulu apakah memang memiliki dalil hukum yang kuat," ujarnya.

Ia juga mengaku siap melaksanakan putusan dari Bawaslu, jika memang ada yang perlu diubah dari hasil verifikasi KPU. "Apapun yang direkomendasikan Bawaslu, wajib bagi KPU melaksanakannya karena Bawaslu kan memberikan putusan tentunya juga melalui tahapan-tahapan dan hukum yang ada," jelasnya. (h/rin)

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 08 Maret 2020 - 06:21:20 WIB

    Soal Dukungan Jadi Ketum Gerindra, Begini Tanggapan Sandiaga

    Soal Dukungan Jadi Ketum Gerindra, Begini Tanggapan Sandiaga JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengklaim beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mendukungnya untuk maju sebagai calon ketua umum lewat kongres tahun ini..
  • Ahad, 09 Februari 2020 - 18:25:35 WIB

    Wah..! Sandiaga Angkat Bicara soal Perkara Andre Rosiade

    Wah..! Sandiaga Angkat Bicara soal Perkara Andre Rosiade JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno angkat bicara terkait Andre Rosiade yang menghadapi polemik penjebakan PSK online. Sandiaga menilai penggerebekan PSK itu bukan tugas anggota .
  • Sabtu, 25 Januari 2020 - 14:35:19 WIB

    Menhan Malaysia Curhat pada Prabowo, Soal Apa?

    Menhan Malaysia Curhat pada Prabowo, Soal Apa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu mengatakan penyanderaan nelayan Indonesia yang terjadi berulang kali oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Sabah yang berbatasan dengan Filipina menjadi sala.
  • Kamis, 19 Desember 2019 - 13:17:29 WIB

    PD ke Jokowi: Silakan Tuan Perintahkan Usut, Soal Apa?

    PD ke Jokowi: Silakan Tuan Perintahkan Usut, Soal Apa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menyalahkan sejarah dengan menyalahkan pemerintah sebelumnya terkait kasus dugaan korupsi PT Asura.
  • Ahad, 15 Desember 2019 - 11:37:32 WIB

    MKD DPR Persilakan Andre Laporkan Istri Gubernur Sumbar soal 'Tembak Mati'

    MKD DPR Persilakan Andre Laporkan Istri Gubernur Sumbar soal 'Tembak Mati' JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Respons istri Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Nevi Zuariana, atas manuver Gerindra Sumbar menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno bikin heboh. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM