Pascarusuh Tambang di Pasaman, Lima Warga Tersangka


Rabu, 15 Agustus 2018 - 17:34:47 WIB
Pascarusuh Tambang di Pasaman, Lima Warga Tersangka Ilustrasi (haluan)

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM – Rusuh persoalan tambang emas beberapa waktu lalu di Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto berbuntut panjang. Penyidik Satreskrim Polres Pasaman menetapkan lima warga Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto sebagai tersangka pengerusakan dan pembakaran basecamp milik PT Inexco Jaya Makmur (IJM), beberapa waktu lalu.

Kapolres Pasaman, AKBP Hasanuddin menjelaskan, kelima pelaku kini sudah ditahan. Kelima tersangka kini sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Pasaman. Masing-masing tersangka berinisial LW (29), LI (47), Wl (26), YY (27), dan LN (45). "Benar, kelimanya sudah diamankan usai pengembangan kasus ricuh terkait perusahaan tambang emas hingga berakhir pada pembakaran basecamp dan mobil polisi yang saat itu mengamankan massa," kata AKBP Hasanuddin, Selasa (14/8).

Kasat Reskrim Polres Pasaman, AKP Lazuardi mengatakan, pihaknya sedang melakukan pengembangan kasus tersebut dan melakukan pemeriksaan serta meminta keterangan sejumlah saksi lainnya.

"Tersangkadiancam dengan Pasal 160 jo 170 jo 406 KUHP, dengan dugaan menghasut dan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang. Tersangka ditahan untuk 20 hari dan bisa diperpanjang," katanya.

Ketua PBHI Sumbar, Wengki Purwanto  yang mendampingi para korban menduga ada keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh penyidik. Dijelaskannya, para saksi yang diperiksa mengaku tidak ada yang melihat langsung bagaimana peristiwa perusakan itu. Mereka tidak mengetahui detail.

“Sepertinya keterangan para saksi seolah tidak menjadi pertimbangan bagi penyidik, dalam laporan pihak PT IJTM itu,” katanya.

Wengki menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Maret 2018. Waktu itu PT IJM belum mengantongi izin untuk melakukan atifitas penambangan di Nagari Simpang Tonang. Masyarakat sudah berusaha mengingatkan secara resmi kepada pihak IJM, karena melakukan aktivitas tambang yang belum mengantongi izin.

“Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 544-99-2018, PT. IJM baru memiliki izin tambang emas di Nagari Simpang Tonang terhitung sejak tanggal 24 april 2018. Tapi, PT IJM telah melakukan rangkaian aktifitas pertambangan justru sejak tahun 2017,” katanya.

Saat mobil yang membawa alat berat masuk, seorang warga berusahan negosiasi dengan pihak PT IJM dan menyarankan untuk tidak memasukan alat kewilayah tersebut. Negosiasi sedang berlangsung, tiba-tiba ada lemparan yang mengakibatkan pecah kaca mobil milik PT IJM.

“Masyarakat melarang aktifitas tambang, karena PT IJM tidak mengantongi izin untuk melakukan tambang emas di sana. Sebelumnya, IJM 2017 mengantongi izin cuma di Nagari Duo Koto yang berbatasan langsung dengan Nagari Simpang Tonang. Namun IJM sudah melakukan aktivitas di nagari Simpang Tonang," ujarnya.

Sebelumnya, sejak Oktober dan November tahun 2017, pemangku adat bersama masyarakat Simpang Tonang telah tiga kali mengingatkan PT IJM dan pemerintah daerah secara resmi melalui surat, untuk tidak melakukan serta membiarkan PT IJM melakukan aktifitas tambang emas tanpaizin di Nagari Simpang Tonang. 

“Kemudian secara berturut-turut, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh PT IJM terus dilaporkan secara berkala oleh masyarakat, namun, laporan-laporan masyarakat tersebut tidak kunjung mendapat respon serius dari pihak-pihak terkait,” kata Wengki yang mendampingi warga.

Direktur Walhi Sumatera Barat Uslaini mengatakan, upaya masyarakat mestinya diapresiasi dan dipandang sebagai pelaksanaan mandat UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang juga sebagai bagian dari upaya proteksi terhadap pelanggaran HAM atas kepemilikan tanah ulayat dan lingkungan hidup yang baik dan bersih, yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Pada sisi lain, pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh PT IJM, berupa aktivitas tanpa izin di Nagari Simpang Tonang. Tapi, ketika kaca depan mobil PT IJM rusak, laporan langsung di proses dan masyarakat langsung ditahan setelah dtetapkan sebagai tersangka,” kata Uslaini.

Tentu, proses hukum harus dihormati, tapi Polres Pasaman selaku penyidik harus profesional. Jangan pernah berfikir, bahwa masyarakat yang mereka tahan adalah pelaku tindak pidana yang dilaporkan PT IJM.

“Sejak awal, masyarakat selalu bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum, jadi terhadap para tersangka tidak mesti dikenakan penahanan. Dengan demikian, beralasan hukum bagi polres pasaman untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan,”katanya. (h/yud/mg-hen)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM