Tujuh BUMD Tak Mampu Berikan Deviden, DPRD: Kaji Lagi Pemberian Modal


Rabu, 29 Agustus 2018 - 11:08:49 WIB
Tujuh BUMD Tak Mampu Berikan Deviden, DPRD:  Kaji Lagi Pemberian Modal Gedung DPRD Sumbar


PADANG, HARIANHALUAN.COM-Kalangan DPRD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mendorong penerimaan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika tidak mampu memberikan deviden, penambahan modal untuk BUMD yang dimiliki Sumbar diminta dikaji lagi.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar, Taufik Hidayat mengatakan, hingga saat ini tujuh BUMD yang dimiliki Sumbar hampir tidak ada yang memberi deviden untuk daerah.

"Beban keuangan kita saat ini sangat berat, kita dituntut meningkatkan pendapatan baik dari pajak, dana perimbangan, dan dari BUMD. Sementara BUMD kita masih belum mampu memberikan kontribusi untuk daerah," ujar Taufik belum lama ini di Padang.
Dewan dari Fraksi Hanura ini menambahkan, saat ini ada sekitar tujuh BUMD yang dimiliki Sumbar. Dari ketujuh perusahaan daerah itu, hanya Bank Nagari yang mampu memberikan deviden .

Meski telah bisa mendatangkan deviden atau keuntungan, kata dia, keuntungan Bank Nagari bisa dikatakan hanya cukup untuk perputaran modal di Bank itu saja. Misalnya, jelas Taufik, kontribusi yang diberikan Bank Nagari pertahun itu adalah Rp50 miliar, di lain sisi suntikan dana dari APBD untuk tambahan modal Bank Nagari adalah Rp80 miliar.

"Kira-kira seperti itulah gambarannya. Aset yang kita miliki di Bank Nagari adalah sekitar Rp22 triliun, tapi kontribusinya untuk daerah hampir tidak ada," ulas dia.

Tak hanya Bank Nagari, lanjut dewan dari Dapil Padang itu, kondisi BUMD-BUMD lain juga tak jauh berbeda. Belum ada yang bisa mendatangkan keuntungan.

Disebut Taufik, DPRD berharap setiap BUMD yang dimiliki pemerintah provinsi hendaknya bisa berkembang dengan baik, seperti BUMD-BUMD lain di Indonesia.

"Provinsi lain banyak yang sudah berhasil mengelola BUMD mereka, diantaranya DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, dibeberapa daerah itu, BUMD telah jadi sumber pendapatan yang potensial untuk mereka,"ucap Taufik yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano juga mengatakan, DPRD terus mengkaji lebih dalam kebijakan penambahan modal terhadap sejumlah BUMD. Hal itu karena dewan menilai, deviden yang dihasilkan oleh sejumlah perusaan tersebut belum optimal.

“KUPA-PPAS APBD-P 2018 telah disahkan, namun untuk penambahan penyertaan modal kepada sejumlah BUMD masih menjadi sorotan DPRD Sumbar,” ujar Arkadius

Dia memaparkan pada KUPA-PPAS APBD-P 2018, Bank Nagari mendapatkan tambahan modal sebesar Rp 65 milar, PT. Jamkrida Rp 15 miliar sedangkan PT. Askrida sebanyak Rp 3,4 miliar. Kebijakan penambahan modal tersebut belum disertai dengan hasil evaluasi kinerja. Berangkat dari itu, DPRD masih menunggu hasil evaluasi dan mengakaji lebih dalam agar penambahan modal ini dapat lebih menghasilkan deviden yang lebih optimal.

Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Sumbar dengan tegas meminta, Pemprov mengoptimalkan kinerja seluruh BUMD. Deviden setiap BUMD diminta sebanding dengan penyertaan modal yang diberi.

Fraksi PAN melalui juru bicara Bukhari Dt Tuo menuturkan, salah satu BUMD yang harus memperbaiki kinerja adalah PT Bank Nagari. Hal ini disampaikan karena perkembangan aset Bank Nagari dilihat cukup pesat. Namun kredit dan laba tidak sesuai dengan target yang pernah diputuskan.
Fraksi PPP dengan juru bicara Yuliarman menyebut, kontrol harus dilakukan terhadap usaha BUMD yang sedang berjalan, bukannya malah menunggu BUMD yang ada itu gagal dulu, baru dilakukan kontrol.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit belum lama ini menyampaikan, sepanjang tujuh tahun penyertaan modal Pemprov untuk tujuh BUMD, yakninya dari tahun 2010 sampai 2017, deviden yang disumbangkan masih bawah di bawah 80 persen. (h/len)
 

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]