Cegah Korupsi Swasta, KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah Sumbar


Jumat, 31 Agustus 2018 - 13:32:46 WIB
Cegah Korupsi Swasta, KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah Sumbar Ketua KPK RI, Sujanarko saat memberikan sambutan dalam pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (30/8). RIO

PADANG, HARIANHALUAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di Provinsi Sumbar sebagai salah satu upaya untuk mencegah korupsi khususnya di sektor bisnis.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, dalam sambutannya menyampaikan KPK berupaya mengajak pemerintah daerah dan pengusaha swasta duduk bersama mencari solusi terhadap permasalahan berusaha di Sumbar.

Baca Juga : Ratusan Tabung Gas Subsidi 3 Kg Disita Petugas Polsek

“Kami harap komite ini bisa jadi bentuk konkret aksi kolaborasi yang membuahkan solusi atas permasalahan berusaha di Sumatera Barat,” katanya saat pembentukan KAD di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (30/8).

Disampaikannya pembentukan KAD Antikorupsi yang digagas oleh KPK ini tidak hanya dibentuk di tingkat daerah tetapi juga tingkat nasional. Di tingkat nasional, komite ini bernama KAD Nasional Antikorupsi . sebagai permulaan pada tahun 2017 ini ada lima sekttor yang digarap di tingkat nasional yaitu minyak dan gas, pangan, infrastruktur, kesehatan dan kehutanan.

Baca Juga : Astaghfirullah, TKW di Malaysia Dianiaya Majikan, 5 Tahun Tak Digaji

Disampaikannya dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan KPK bersama asosiasi naungan Kadin Sumbar dan akademisi dari Universitas Andalas (Unand) ditemukan permasalahan seputar persaingan usaha yang tidak sehat, ketidak sesuaian regulasi antara pemerintah pusat dengan daerah, kurangnya perlindungan pemerintah daerah terhadap pengusaha lokal, indikasi penyelewengan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa dengan maraknya fee proyek, dan prosedur pemberian izin usaha yang lama, panjang serta tidak sesuai dengan peraturan.

Pertemuan ini dihadiri para pemangku kepentingan komite advokasi, yakni pemerintah provinsi, Kadin Sumbar, akademisi dan para pelaku usaha di Sumbar.

Baca Juga : Terduga Gembong 500 Gram Sabu Diciduk Polisi

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengucapkan terima kasih kepada KPK yang membantu dalam meningkatkan iklim usaha. “Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang tetap konsisten dalam mewujudkan komitmen tersebut. Kami ingin pengusaha bersama pemerintah dapat bersatu pembentukan karakter bangsa sehingga iklim usaha yang tidak hanya kondusif serta mampu menumbuhkan pengusaha baru,” ujarnya.

Di tingkat nasional, komite advokasi ini dibentuk pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian/lembaga terkait. Sementara di tingkat daerah, komite ini dibentuk berdasarkan geografis dengan melibatkan Kadin dan regulator daerah. Selain Sumbar, pada tahun 2018 ini KPK menargetkan 26 provinsi lainnya untuk membentuk komite advokasi.

Baca Juga : Simpan Sabu Dalam Koper, Sepasang Pasutri Dicokok Polisi

Gagasan pembentukan kedua komite ini berasal dari pengalaman KPK bahwa 80 persen penindakan yang ditangani KPK melibatkan para pelaku usaha dan sektor publik. Umumnya modus yang dilakukan berupa pemberian hadiah atau gratifikasi dan tindak pidana suap dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara, seperti dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Ketua Kadin Sumbar, Ramal Saleh, mengatakan bahwa pihaknya bersama Asosiasi pengusaha di Sumbar akan terus bersinergi dan berkomitmen untuk menghindari korupsi.”Khususnya pada badan usaha serta pemerintah Provinsi Sumbar bersama untuk mencegah terjadinya korupsi di provinsi Sumbar,” tegasnya. (h/mg-rio)

 

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]