Ada Puluhan Ribu DPT Ganda di Sumbar, Mulyadi: Harus Segera Dituntaskan


Kamis, 13 September 2018 - 09:28:26 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Ada Puluhan Ribu DPT Ganda di Sumbar, Mulyadi: Harus Segera Dituntaskan Pilpres 2019. ILUSTRASI

 

Kisruh DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda juga berimbas di Sumbar. Pihak terkait punya klaim terkait jumlah DPT Ganda tersebut. Perlu percepatan proses sebelum DPT disahkan.

PADANG, HARIANHALUAN.COM-Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Sumbar lakukan verifikasi ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019, karena adanya indikasi DPT ganda lebih kurang 28 ribu pemilih di Sumbar.

"KPU RI langsung memerintahkan pada KPU Sumbar dan Kabupaten/kota agar mencermati DPT,  tanggal 6 kami langsung lakukan Rakor.  Tanggal 7 nya kami langsung lakukan Rakor dengan Kabupaten kota, " ungkap Koordinator Divisi Perencanaan dan Data KPU Sumbar, Nova Indra saat ditemui,  Rabu (12/9).

Menurutnya, ada empat hal yang disampaikan dalam Rakor,  yang pertama melakukan koordinasi dengan Bawaslu berapa jumlah kegandaan DPT yang menjadi temuannya.  Kemudian,  peserta pemilu dan Dukcapil sebagai lembaga yang selalu membantu KPU dalam proses memvalidasi data.

"Sepanjang data tersebut bisa dicek melalui Sidalih (Sistem Data Pemilih) dan DP4 kalau memang ada yang ragu kita memang melakukan verifikasi faktual melalui PPK dan PPS. Dari tanggal 10,11 dan 12 teman-teman sudah melakukan Rakor bersama Bawaslu. Peserta pemilu dan Dukcapil untuk melakukan penghapusan bersama, saya berharap hari ini tuntas karena besok (Kamis ini-red), jadwal terakhir pleno tingkat kabupaten kota, " jelasnya.

Ia juga menilai, dari laporan DPT ganda yang dimasukkan Bawaslu dan parpol belum bisa dipastikan kebenaran angkanya karena yang lebih memahami data tersebut adalah KPU. Ia juga berharap, hasil tersebut akan ditemukan angka yang rasional dan tidak sebesar estimasi yang ditemukan.

"Saya berharap ini tuntas karena Jumat ini kita akan laksanakan Rakor di tingkat provinsi,  dan sudah menetapkan hasilnya (DPT), " ujarnya.

Terkait adanya temuan DPT ganda tersebut, ia mengatakan bisa saja hal tersebut terjadi karena adanya masyarakat yang memiliki KTP ganda ataupun memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang ganda." Misalnya memiliki nama yang sama,  atau NIK sama tapi setelah di cek ke sidalih malah beda, " ulasnya.

Perkiraan DPT ganda dari hasil laporan parpol ada lebih kurang 85.913, temuan  Bawaslu lebih kurang 1.556, dan dari hasil pencermatan KPU sendiri ada lebih kurang 28.000 indikasi DPT ganda. 

Untuk jumlah temuan indikasi DPT ganda masing-masing kabapaten kota berbeda-beda,  misalnya saja di Kota Padang Panjang yakni, rekomendasi Bawaslu ada 16, dari parpol ada 10 orang, bahkan dari pengamatan dari KPU ada sekitar 30 orang.

"Kalau di Kota Padang ada sekitar 785. Data ini yang mesti diperbaiki. Termasuk juga ditemukan ada orang yang meninggal dan berpindah status," pungkasnya.

Menanggapi hal ini Ketua DPW Partai Demokrat Sumbar, Ir H Mulyadi melihat persoalan ini mesti  diklarifikasi kenapa bisa ganda seperti itu. Menurutnya, potensi kesalahan administrasi harus diselesaikan sebelum DPT (Daftar Pemilih Tetap) disahkan dan diumumkan kepada publik.

“Mestinya sebelum pengumuman DPT ini sudah tuntas. Jangan sampai masyarakat yang memang punya hak pilih, justru tak tersalurkan. Karenanya, masyarakat yang mempunyai hak pilih harus disalurkan hak pilihnya. Karenanya, pihak terkait harus segera melakukan perbaikan,”katanya.

Kemungkinan, katanya bisa saja masih ada pemilih yang belum terdaftar begitu DPT diumumkan. Perlu ada kesepakatan dan keyakinan bersama dari komponen terkait agar hak suara masyarakat bisa tersalurkan.

“Ada mekanisme penggunaan surat suara cadangan. Tapi itu tentunya harus diyakini semua pihak,” kata Mulyadi lagi.

Ia menyebutkan kepastian soal DPT itu terkait erat dengan kualitas pemilu. Jadi hal itu tentunya harus dituntaskan. Untuk masyarakat Sumbar sendiri, dengan semangat egaliter yang mereka miliki, dengan daya kritis yang mereka miliki, tentunya mereka akan ikut mengawasi jalannya pemilu nantinya. 

Di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri masih menyisir laporan temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. Proses penyempurnaan DPT Pemilu 2019 dijamin KPU selesai tepat waktu.

"Ada (target) sampai tanggal 15 (September) harus sudah selesai semua. Tanggal 16 (September) kalau memang ada yang berubah, dimulai dari kabupaten kota, provisi, dilakukan pembuatan berita acara perbaikannya," ujar Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).

Namun Arief belum menjelaskan ada-tidaknya temuan DPT ganda dalam penyisiran KPU. Dia hanya menegaskan proses penyempurnaan DPT masih berlangsung.  "Masih jalan, masih proses ini. nanti terakhir tanggal 16 kita tetapkan lagi," sambungnya.

KPU menggunakan dua cara dalam proses penyisiran DPT ganda. Mereka lakukan secara sistem dan verifikasi ke lapangan.

"Pertama kan by sistem, nama mu dan namanya dia semua kembar, sama, pasti ini orang sama. Nama sama, tanggal lahir sama, jenis kelamin sama, alamat sama, terus NIK (Nomor Induk Kependudukan) sama. kalau sama semua, kita langsung bersihkan by sistem," kata Arief.

"Tetapi kalau NIK beda, nama sama, alamat sama. Jangan-jangan orangnya beda. Nah, kita lakukan dengan cara faktual. Jadi ke lapangan langsung," sambungnya.

Sebelumnya, parpol koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak jumlah DPT yang telah ditetapkan KPU. Alasannya, dalam DPS yang dirilis KPU sebelumnya masih ditemukan sejumlah kesalahan. PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.

Sedangkan, KPU telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 185 juta pemilih pada Rabu (5/9) . Namun KPU tetap akan menyempurnakan DPT dalam waktu 10 hari. (h/rin/mat)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 20 September 2018 - 12:09:48 WIB

    Badan Pemenangan Koalisi Prabowo-Sandi (PAS) Payakumbuh Dideklarasikan  

    Badan Pemenangan Koalisi Prabowo-Sandi (PAS) Payakumbuh Dideklarasikan   PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.COM-Para pemimpin partai politik di Kota Payakumbuh yang mendukung pasangan Capres Prabowo-Sandiaga Uno, berkumpul untuk membentuk  dan mendeklarasikan Badan Pemenangan Koalisi Prabowo-Sandi (PAS) Pa.
  • Senin, 10 September 2018 - 10:34:42 WIB

    Suir Syam Ajak Warga Sadar Pangan Aman

    Suir Syam Ajak Warga Sadar Pangan Aman PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.COM—Masyarakat makin terdesak oleh produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang belum terjamin keamanannya. Karena itu, warga diminta cerdas memilih produk dan saling mengingatkan satu sama .
  • Selasa, 14 Agustus 2018 - 09:31:11 WIB

    Soal DCS, Belum Ada Pengaduan Parpol ke Bawaslu Sumbar

    Soal DCS, Belum Ada Pengaduan Parpol ke Bawaslu Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM –Setelah ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, hingga Senin (13/8) malam belum satupun partai politik yang memasukkan laporannya ke Badan Pengawas Pemil.
  • Senin, 13 Agustus 2018 - 13:52:34 WIB

    Ditetapkan KPU Sebagai Pemenang Pilkada, Fadly-Asrul Dilantik Desember

    Ditetapkan KPU Sebagai  Pemenang  Pilkada, Fadly-Asrul Dilantik Desember Penetapan ini digelar KPU Padang Panjang setalah ada putusan MK NOMOR 9/PHP.KOT-XVI/2018, tentang perselisihan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang yang sempat digugat oleh paslon no 2 yakni Hendri Arn.
  • Kamis, 26 Juli 2018 - 11:48:00 WIB
    HARI INI BERSIDANG DI MK

    Hendri Arnis Gugat Hasil Pilkada

    Hendri Arnis Gugat Hasil Pilkada PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.COM – Tidak puas dengan hasil penghitungan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Hendri Arnis – Eko Furqani (Hebat) melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) .

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM