Tidak Serahkan LADK, KPU: Parpol Dibatalkan Ikut Pemilu


Jumat, 14 September 2018 - 15:06:35 WIB
Tidak Serahkan LADK, KPU: Parpol Dibatalkan Ikut Pemilu Pilpres. ILUSTRASI


PADANG,HARIANHALUAN.COM --Komisi Pemilihan Umum  (KPU ) Sumbar megaskan, bagi peserta pemilu (Partai politik) yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye  (LADK) rekening khusus dana kampanye akan dibatalkan sebagai peserta pemilu 2019.

"Yang harus dilakukan partai politik adalah membuka rekening khusus dana kampanye nanti fungsinya untuk aliran dana kampanye. Ladk cakupan informasinya adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran sejak rekening khusus dana kampanye itu dibuka harus dilaporkan jumlahnya. Terakhir laporan ladk tersebut tanggal 23 September," jelas Koordinator Divisi Umum, Keuangan, logistik KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani, Jumat (13/9).

Misalnya parpol baru membuka rekening tersebut tanggal 21 September, maka cuma dua hari kesempatan aktivitas penerimaan dan pengeluaran LADK karena pada tanggal 23 September pukul 18.00 WIB parpol wajib melaporkan LADK tersebut ke KPU.

Jika sampai batas waktu tersebut parpol tidak menyampaiakan, maka akan dibatalkan sebagai peserta pemilu partainya. "Yang melakukan pembatalan bukan KPU provinsi tapi KPU pusat,   KPU provinsi hanya membuat kronologis keterlambatan yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan ke kpu pusat. Nanti KPU pusat yang akan menerapkan keputusan tersebut," jelasnya.

Sementara itu, jika laporan penerimaan dan pengunaan dan pengeluaran dana kampanye tidak dilaporkan pada KPU maka sanksinya tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. "Itu yang sangat fatal konsekuensi hukumnya, periode lppdk ini tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai 25 april 2019," ulasnya.

Terkait nominal sumbangan dana kampanye, untuk DPD jumlah sumbangan dari perseorangan maksimal 500 juta. Jika melebihi dari ketentuan, maka dana tersebut akan dilaporkan ke KPU dan akan masuk pada kas negara. Pembatasan hanya untuk per orang bukan jumlah sumbangannya, namun total sumbangan tetap harus dilaporkan ke KPU.

Berbeda dengan DPD, untuk Parpol jumlah sumbangan perorangan maksimal 2,5 miliar, kalau untuk kelompok dan badan 25 miliar. Terkait aturan dana kampanye, peserta pemilu berkewajiban melaporkan dana kampanye ke KPU yang kemudian nanti akan diaudit oleh KAP.

"Seluruh biaya yang digunakan untuk kegiatan kampanye harus dilaporkan, dan juga ada aplikasi untuk dana kampanye ini. Seperti silon sipol dan yang lainnya, cuman aplikasi untuk dana kampanye ini sifatnya offline hukan online jadi nanti tidak ada alasan bagi peserta pemilu karena jaringan eror atau aplikasinya eror," pungkasnya. (h/rin)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM