Sidang Korupsi IAIN Jidil II, Dua Nama Tak Terdaftar Sebagai Penerima Ganti Rugi


Jumat, 14 September 2018 - 17:55:26 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Sidang Korupsi IAIN Jidil II, Dua Nama Tak Terdaftar Sebagai Penerima Ganti Rugi Ilustrasi (haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Sidang dugaan korupsi kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) jilid II yang kini Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB) Padang, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Kamis (13/9). Dalam sidang lanjutan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hadirkan empat orang saksi.

Dimana dua saksi yaitu Veni Renaldi dan Abdul Salim merupakan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro dan Rekan-Add Consulting sebagai tim appraisal atau penilai harga untuk pengadaan tanah kampus tersebut. "Dalam hal ini, kami hanya melakukan penilaian taksir harga tanah setelah itu hasil tersebut kami serahkan kepada panitia pengadaan tanah tersebut," kata Veni Renaldi.

Saat itu, katanya, pihaknya melakukan penilaian harga tanah sekitar 81,8 ha. Jumlah tanah tersebut dibagi menjadi dua zona A dan zona B. Hal itu berdasarkan letak tanah tersebut.

"Zona A itu 0 meter sampai 400 meter dari akses jalan. Dan sisanya termasuk Zona B. Berdasarkan daftar nominatif tanah yang berada di Zona A milik 28 orang dan Zona B 26 orang," katanya.

Penentuan zona A dan B itu salah satu dasarnya adalah perbedaan harga. Selain perbedaan harga per zona, harga tanah itu juga ditentukan apakah sudah memiliki sertifikat atau belum, serta topografi tanah itu sendiri. "Untuk tanah milik Adrian Asril ada tiga bidang, namun hanya 20% yang berada di zona A, sisa tanah itu terdapat di zona B. Tidak pernah ada panitia meminta untuk menyatakan seluruh tanahnya di zona dan kami juga tidak pernah mengubah," ujar Veni.

Lanjutnya, nama Yusmi dan Yeni Syofyan tidak pernah ada di daftar nominatif nama yang ada pada tim penilai. Jadi pihaknya tidak pernah melakukan penaksiran tanah atas nama-nama itu.

"Saya hanya melakukan survei visik di lapangan, hasil survei saya laporkan. Saat ke lapangan saya bertemu dengan enam orang, salah satunya Syaflinda. Survei dilakukan berdasarkan dokumen peta dan daftar nominatif dari panitia," tambah Abdul Salim.

Selanjutnya, dua saksi lain Karmelita dan Leni Mardiana merupakan staf dari Eli Satria Pilo selaku notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengaku hanya mengurus tanah Syaflinda, Yusmi dan Yeni Syofyan. "Saat itu kami menerima kuasa dari pemilik tanah untuk pengurusan pelepasan hak dan sertifikat ke BPN. Dalam hal ini, kami hanya mengurus tanah Syaflinda, Yusmi dan Yeni Syofyan, sementara untuk tanah Adrian Asril permohonan sertifikat diurus sendiri," kata Karmelita.

Tahun 2010, lanjut Karmelita, ia pernah turun ke lapangan bersama pemilik tanah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran tanah tersebut. Hasil dari pengukuran tersebut hanya diberikan hasil ukur berwarna biru. “Selanjutnya kami disuruh untuk minta tanda tangan kepada pemilik tanah dan tapal batas masing-masing pemilik tanah. Setelah itu saya tidak mengetahui lagi, karena saya tidak bekerja di sana lagi," kata Karmelita.

Saksi Leni Mardiana yang merupakan penganti Karmelita mengatakan, pernah menerima pengembalian berkas dari BPN pada tahun 2015. Hal itu karena adanya persyaratan yang tidak lengkap, jadi tidak bisa diproses.

"Sidang akan kita lanjutkan Senin depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi. JPU diperintahkan untuk menghadirkan saksi lainnya dan para terdakwa diperintahkan untuk kembali ke tahanan," kata Hakim Ketua, Sri Hartati didampingi oleh Hakim, M Takdir dan Emria.

Seperti diketahui, ketiga terdakwa menerima biaya ganti rugi tanah, namun tanah-tanah tersebut tidak sesuai dengan aturan yang semestinya sehingga, menimbulkan kerugian negara senilai Rp1,9 miliar. Akibatnya para terdakwa ini harus menjalani proses hukum.

Kasus tersebut merupakan pengembangan atas kasus IAIN IB jilid I, yang menjerat mantan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Salmadanis, yang juga Ketua Panitia Pengadaan dalam proyek tersebut, serta seorang notaris Ely Satria Pilo. Keduanya telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang pada tahun 2016. Keduanya divonis masing-masing 4 tahun kurungan penjara, serta denda masing-masing Rp200 juta, sudsidair 2 bulan.

Dalam sidang tersebut mejelis Hakim menilai, keduanya terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan pri­mair jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam kasus tersebut, Salmadanis dinilai terbukti memberi pekerjaan kepada Ely Satria Pilo selaku notaris, untuk membuat sertifikat atas beberapa objek tanah guna pem­ba­ngunan Kampus III IAIN IB Padang, yang beberapa objek dinyatakan fiktif, dan beberapa lain­nya dinyatakan dikerucutkan harga­nya. Perbuatan tersebut dianggap telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.946.701.050. (h/mg-hen)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 24 Juli 2018 - 20:55:35 WIB

    Sidang Kasus Bakar Mobil di Solok, Edi Cotok Cs Dituntut 7 Tahun Penjara

    Sidang Kasus Bakar Mobil di Solok, Edi Cotok Cs Dituntut 7 Tahun Penjara AROSUKA, HARIANHALUAN.COM--Tiga orang terdakwa yang terlibat dalam kasus pembakaran mobil operasional PT. Hitay Daya Energi, dituntut 7 tahun penjara oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negri Solok. Sidang pembacaan .
  • Selasa, 22 Mei 2018 - 11:08:40 WIB

    Kasus Besi Non-SNI Mulai Disidang

    Kasus Besi Non-SNI Mulai Disidang PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Terdakwa Widya Kasuma Lawrenzi (68) Alias Awi jalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Padang, Senin (21/5). Terdakwa diduga mengedarkan besi beton Non Standar Nasional Indonesia (SNI)..
  • Selasa, 15 Mei 2018 - 09:25:58 WIB

    Diduga Pungli, Eks Kepsek di Limapuluh Kota Disidang

    Diduga Pungli, Eks Kepsek di Limapuluh Kota Disidang PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Diduga melakukan Pungutan Liar (pungli) dalam penerimaan siswa baru, terdakwa Yondri (49) merupakan Kepala sekolah (kepsek) SMA 1 Guguak Lima Puluh Kota jalani sidang perdananya di Pengadilan Tinda.
  • Jumat, 04 Mei 2018 - 10:37:42 WIB

    Sidang Kasus Korupsi Rumdin Wako Padang Panjang, Audit BPK Penentu Kerugian Negara

    Sidang Kasus Korupsi Rumdin Wako Padang Panjang, Audit BPK Penentu Kerugian Negara PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pakar hukum pidana  Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof. Muzakir mengatakan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menentukan pihak-pihak yang dimintai pertanggungja.
  • Jumat, 27 April 2018 - 10:21:57 WIB

    SMS Cinta di Sidang Maria Feronica

    SMS Cinta di Sidang Maria Feronica PADANG, HARIANHALUAN.COM – Terdakwa korupsi anggaran kebersihan Rumah Dinas Walikota Padang Panjang, Richi Lima Saza jadi saksi mahkota untuk terdakwa Maria Feronica, istri Wako Padang Panjang non aktif, Hendri Arnis, Kamis.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM