Sudah Dua Kali MUI Sumbar Minta Ma'ruf Mundur dari Ketua MUI Pusat


Selasa, 25 September 2018 - 20:38:35 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Sudah Dua Kali  MUI Sumbar Minta Ma'ruf  Mundur dari  Ketua MUI Pusat Buya Gusrizal Gazahar (Dok pribadi)

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar mengatakan MUI Sumatera Barat telah dua kali mengirim surat ke MUI Pusat agar Ma'ruf Amin mundur dari jabatan Ketua Umum MUI.

"Kami memahami kegelisahan sebagian ulama dan umat dengan peran ulama dan mejelis ulama karena peran Ketum MUI Pusat (KH. Ma’ruf Amin) sebagai cawapres," ucap pria yang disapa Buya Gus itu.

Ia menambahkan, pemberian surat tersebut menyangkut peristiwa-peristiwa terakhir yang menyangkut wibawa keulamaan dan majelis.

"Maka sesuai dengan pembicaraan kami dengan MUI Kab/Kota dalam Mudzakarah dan pemberitahuan kepada kesekjenan MUI Pusat, kami memberitahukan kepada umat bahwa: MUI Sumatera Barat telah dua kali mengirim surat ke MUI Pusat agar KH. Ma'ruf Amin mundur dari jabatan Ketua Umum MUI," ujarnya.

Sebelumnya, pertanggal 13 Agustus 2018 lalu, MUI Sumbar sudah memberikan Surat pertama kepada MUI Pusat yang berisi pertimbangan pergantian kepemimpinan MUI sesuai aturan yang ada. Surat dengan Nomor : B.055/MUI-SB/VIII/2018 itu menjelaskan tentang menyikapi Pencalonan Ketua MUI sebagai Cawapres. 

Pada pasal tersebut terdapat dua pertimbangan. Pertama, Ketentuan pasal 6 poin 3 pedoman dasar MUI yang menegaskan bahwa diantara usaha-usaha yang dilakukan MUI adalah "memberikan peringatan nasehat, dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan. 

Kedua, demi menjaga independensi (istiqlaliyah) MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim di Indonesia dan juga untuk menjaga mur'ah MUI sendiri. 

Sedangkan untuk kedua kalinya, dengan sikap yang lebih tegas MUI Sumbar meminta KH.Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatan ketua MUI (bukan sekedar non-aktif) dan sesegera mungkin dilakukan pergantian kepemimpinan MUI sebagai mana aturan yang berlaku.

Surat dengan nomor B.61/MUI-SB/IX/2018 tersebut dibuat pada 05 september 2018.
Dalam surat yang dilayangkan kepada MUI Pusat tersebut terdapat empat poin yang disampaikan MUI Sumbar.

Poin pertama, Ketentuan pasal 6 poin 3 pedoman dasar MUI yang menegaskan bahwa diantara usaha-usaha yang dilakukan MUI adalah "memberikan peringatan nasehat, dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan. Poin kedua, ketentuan pasal 1 ayat (6) huruf (f), Pedoman Rumah Tangga MUI yang menegaskan bahwa jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik di eksekutif dan legislatif serta pengurus harian partai politik.

Poin ketiga, demi menjaga independensi (istiqlaliyah) MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim di Indonesia dan juga untuk menjaga mur'ah MUI sendiri.

Poin keempat, apabila status KH. Ma'ruf Amin sebatas non aktif dari jabatan ketua umum, maka narasi-narasi politik yang beliau sampaikan akan tetap menyeret MUI.

"Hal ini kami beritahukan kepada umat agar apapun tindakan yang terjadi setelah itu, tidak lagi menjadi alasan bagi umat untuk menuduh MUI Sumbar hanya diam dalam menjaga wibawa ulama dan majelis," tuturnya. (mg-yes)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM