Sudah Dua Kali MUI Sumbar Minta Ma'ruf Mundur dari Ketua MUI Pusat


Selasa, 25 September 2018 - 20:38:35 WIB
Sudah Dua Kali  MUI Sumbar Minta Ma'ruf  Mundur dari  Ketua MUI Pusat Buya Gusrizal Gazahar (Dok pribadi)

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar mengatakan MUI Sumatera Barat telah dua kali mengirim surat ke MUI Pusat agar Ma'ruf Amin mundur dari jabatan Ketua Umum MUI.

"Kami memahami kegelisahan sebagian ulama dan umat dengan peran ulama dan mejelis ulama karena peran Ketum MUI Pusat (KH. Ma’ruf Amin) sebagai cawapres," ucap pria yang disapa Buya Gus itu.

Ia menambahkan, pemberian surat tersebut menyangkut peristiwa-peristiwa terakhir yang menyangkut wibawa keulamaan dan majelis.

"Maka sesuai dengan pembicaraan kami dengan MUI Kab/Kota dalam Mudzakarah dan pemberitahuan kepada kesekjenan MUI Pusat, kami memberitahukan kepada umat bahwa: MUI Sumatera Barat telah dua kali mengirim surat ke MUI Pusat agar KH. Ma'ruf Amin mundur dari jabatan Ketua Umum MUI," ujarnya.

Sebelumnya, pertanggal 13 Agustus 2018 lalu, MUI Sumbar sudah memberikan Surat pertama kepada MUI Pusat yang berisi pertimbangan pergantian kepemimpinan MUI sesuai aturan yang ada. Surat dengan Nomor : B.055/MUI-SB/VIII/2018 itu menjelaskan tentang menyikapi Pencalonan Ketua MUI sebagai Cawapres. 

Pada pasal tersebut terdapat dua pertimbangan. Pertama, Ketentuan pasal 6 poin 3 pedoman dasar MUI yang menegaskan bahwa diantara usaha-usaha yang dilakukan MUI adalah "memberikan peringatan nasehat, dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan. 

Kedua, demi menjaga independensi (istiqlaliyah) MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim di Indonesia dan juga untuk menjaga mur'ah MUI sendiri. 

Sedangkan untuk kedua kalinya, dengan sikap yang lebih tegas MUI Sumbar meminta KH.Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatan ketua MUI (bukan sekedar non-aktif) dan sesegera mungkin dilakukan pergantian kepemimpinan MUI sebagai mana aturan yang berlaku.

Surat dengan nomor B.61/MUI-SB/IX/2018 tersebut dibuat pada 05 september 2018.
Dalam surat yang dilayangkan kepada MUI Pusat tersebut terdapat empat poin yang disampaikan MUI Sumbar.

Poin pertama, Ketentuan pasal 6 poin 3 pedoman dasar MUI yang menegaskan bahwa diantara usaha-usaha yang dilakukan MUI adalah "memberikan peringatan nasehat, dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan. Poin kedua, ketentuan pasal 1 ayat (6) huruf (f), Pedoman Rumah Tangga MUI yang menegaskan bahwa jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik di eksekutif dan legislatif serta pengurus harian partai politik.

Poin ketiga, demi menjaga independensi (istiqlaliyah) MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim di Indonesia dan juga untuk menjaga mur'ah MUI sendiri.

Poin keempat, apabila status KH. Ma'ruf Amin sebatas non aktif dari jabatan ketua umum, maka narasi-narasi politik yang beliau sampaikan akan tetap menyeret MUI.

"Hal ini kami beritahukan kepada umat agar apapun tindakan yang terjadi setelah itu, tidak lagi menjadi alasan bagi umat untuk menuduh MUI Sumbar hanya diam dalam menjaga wibawa ulama dan majelis," tuturnya. (mg-yes)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 13 Juli 2019 - 11:26:11 WIB

    Dharmasraya Sudah Punya Pabrik NPK

    Dharmasraya Sudah Punya Pabrik NPK DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Dharmasraya khususnya, dan umumnya terhadap masyarakat Sumatera Barat di kalangan petani sawit untuk mendapatkan pupuk murah, kualitas tinggi dengan har.
  • Selasa, 09 Juli 2019 - 17:24:37 WIB

    Gunakan Sistem Jemput Bola, Imigrasi Agam Sudah Terbitkan 500 Paspor di Pasbar

    Gunakan Sistem Jemput Bola, Imigrasi Agam Sudah Terbitkan 500 Paspor di Pasbar PASBAR, HARIANHALUAN.COM - Layanan Paspor Jemput Bola kerjasama Kantor Imigrasi kelas II Agam dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang sudah berjalan selama 6 bulan sangat membantu masyarakat Pasbar. Hal ini terbukti de.
  • Ahad, 26 Mei 2019 - 16:11:49 WIB

    Jembatan Gudang Sudah Bisa Dilewati

    Jembatan Gudang Sudah Bisa Dilewati AGAM, HARIANHALUAN.COM - Jembatan Gudang di Jorong Bansa Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek sudah kembali normal, Sabtu, (25/5). Jembatan ini cukup vital bagi masyarakat..
  • Sabtu, 18 Mei 2019 - 12:10:52 WIB

    H-7 Lebaran, Jembatan Kayu Tanam Padangpariaman Sudah Bisa Dilewati

    H-7 Lebaran, Jembatan Kayu Tanam Padangpariaman Sudah Bisa Dilewati PADANG, HARIANHALUAN.COM - Jembatan Batang Kalu di Kayu Tanam, Padangpariaman, yang ambruk karena banjir pada Desember 2018, akan selesai dibangun ulang dan bisa dilewati mulai H-7 Lebaran 2019 sehingga tidak akan menjadi sa.
  • Rabu, 20 Februari 2019 - 11:04:16 WIB

    Sebagian Irigasi di Sumbar Sudah Uzur, Rehab Terhalang Anggaran

    Sebagian Irigasi di Sumbar Sudah Uzur, Rehab Terhalang Anggaran PADANG, HARIANHALUAN.COM—Perbaikan dan rehabilitasi irigasi di Sumbar menjadi salah satu catatan yang disuarakan kalangan DPRD Sumbar setelah tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Irwan Prayitno-Nasrul Abit .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM