ICW DESAK BARESKRIM

KPK Bisa Ambil Alih Kasus SPj Fiktif


Kamis, 27 September 2018 - 08:56:44 WIB
KPK Bisa Ambil Alih Kasus SPj Fiktif JURU bicara KPK, Febri Diansyah bersama Koordinator Hukum Politik ICW, Donal Fariz menjadi pembicara di Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (25/9). IST

 

Penelaahan ICW, menurut Donal, Yusafni Ajo, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar yang sudah divonis dalam kasus ini, diyakini bukan aktor tunggal, atau aktor intelektual. Ia bisa jadi hanya pesuruh.

PADANG, HARIANHALUAN.COM– Penanganan kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif jilid II di lingkungan Pemprov Sumbar sejauh ini belum menemui titik terang di Bareskrim Polri. Jika terus mandek, tidak menutup kemungkinan penanganannya diambilalih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan, pihaknya bisa mengambil alih kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif jilid II jika memang penanganan macet di Bareskrim Polri. “Kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian ataupun kejaksaan harus ditangani dengan autentik, meskipun memang dalam pembuktian ada kendala-kendala yang dihadapi,” terang Febri Diansyah usai menjadi pembicara dalam seminar penindakan korupsi yang dilaksanakan di Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (25/9) sore.

Setiap penanganan kasus korupsi, termasuk kasus SPj fiktif, menurut Febri memang harus dituntaskan. "Pastinya masyarakat sangat menunggu bagaimana hasilnya, sama seperti perkara-perkara lainnya. Sebab itu, setiap penegak hukum, termasuk KPK punya kewajiban untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi yang sudah ditangani. Penegak hukum wajib bekerja maksimal dalam menangani perkara, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya," kata Febri.

Febri mengatakan, KPK bisa mengambil alih penyelesaian perkara korupsi apabila ada permasalahan dalam penanganannya. Begitu juga dengan kasus SPj fiktif yang baru menyeret satu nama ke balik jeruji besi. “Bisa saja diambil alih kalau memang macet. Namun sejauh ini kami (KPK) menilai Polri masih bagus dalam menangani kasus ini (SPj) fiktif. KPK siap membantu jika memang dibutuhkan," tambahnya lagi.

KPK dalam posisi menunggu jika Bareskrim Polri meminta dukungan dalam upaya pengusutan kasus SPj fiktif. Jauh-jauh hari, KPK telah memberikan dukungan berupa fasilitasi ahli pada jilid pertama kasus tersebut yeng telah tuntas bersidang dengan jatuhnya vonis sembilan tahun untuk terpidana Yusafni Ajo.

KPK juga menilai, jika ditemukan sejumlah fakta baru di persidangan kasus tersebut pada jilid pertama, maka sudah pada tempatnya ditindaklanjuti oleh penegak hukum yang berwenang atas kasus tersebut. “Jika sebuah kasus yang ditangani dipersidangan memunculkan sejumlah fakta baru, tentu sebaiknya ditindaklanjuti. Namun, hal ini menjadi domain penegak hukum yang menangani kasusnya. KPK pada prinsipnya, dapat memberikan dukungan, sesuai kewenangan koordinasi dan supervisi yang diatur undang-undang,” kata Febri.

Febri pernah menyampaikan, Unit Koordinasi dan Supervisi bidang penindakan KPK telah memberikan dukungan berupa fasilitasi ahli pada penanganan kasus jilid pertama SPj fiktif dengan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah tersebut. “Jika nanti ada permintaan dukungan lagi, sesuai kewenangan KPK tentu akan kami tindaklanjuti,” sebutnya lagi.

ICW mendesak

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mendesak penyidik Bareskrim Polri membawa aktor intelektual dalam kasus ini ke meja persidangan. Disebutkan Donal,  penyidik harus mempercepat penanganan dan menangkap aktor intelektual dalam kasus yang merugikan negara Rp62 miliar lebih ini. “Ini kasus besar. Bahkan di Sumbar menjadi kasus korupsi yang paling besar. Jangan didiamkan begitu saja. Penyidik punya utang untuk menuntaskannya, sekaligus mengungkap, siapa dalang atau aktor intelektual dalam kasus ini,” tegas Donal Fariz

Dijelaskan Donal, sebenarnya tidak ada alasan penegak hukum untuk melakukan penundaan penanganan suatu perkara.  "Dalam kasus ini, penyidik tidak punya alasan untuk menunda, ini harus segera diselesaikan. Kalau alasannya ada kasus lain yang lebih besar sedang dikerjakan, lebih tidak masuk akal. Penyidik di Bareskrim itu tidak satu atau dua, tapi banyak. Kan bisa diatur timnya,” tutur Donal.

Penelaahan ICW, menurut Donal, Yusafni Ajo, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar yang sudah divonis dalam kasus ini, diyakini bukan aktor tunggal, atau aktor intelektual. Ia bisa jadi hanya pesuruh. "Kita menyakini dia bukan merupakan aktor intelektualnya, untuk itu penyidik harus segera menangkap dan menghukum aktor intelektual yang menjadi otak dari kasus yang terbesar pernah ada di sumbar ini," katanya.

Dengan dituntaskannya kasus ini, menurut Donal, Polri bisa clear dari bermacam dugaan buruk. “Jadi, pihak kejaksaaan ataupun Polri bisa clear dan tidak dianggap seolah-olah hanya menyeret pihak-pihak yang dijadikan dijadikan tumbal. ICW akan mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas, mengingat kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar,” tutur Donal, aktivis asal Solok tersebut.

Sebelumnya, Subdit Dit Tipidkor Bareskrim Polri mengaku menunda sementara penyelidikan kasus SPj fiktif  karena harus membagi fokus untuk penanganan kasus dugaan korupsi di PT Pertamina EP Cepu Blok Alas Dara Kemuning dengan kerugian negara mencapai Rp178 miliar. Namun, polisi memastikan kasus ini akan dituntaskan. “Mesk fokus terbagi, penyidik masih terus mendalami kasus ini dengan mengumpulkan keterangan dan bukti,” terang Kepala Subdit Dit Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Totok Suharyanto kepada Haluan beberapa waktu lalu.

Lebih jauh Totok menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya tengah menangi empat kasus, salah satunya kasus PT PEPC ADK. Setelah menyelesaikan kasus-kasus tersebut, pihaknya akan kembali berkonsentrasi penuh untuk membongkar keterlibatan pihak lain pada kasus SPj Fiktif yang masih dalam tahap penyelidikan. “Semoga tahun ini empat kasus yang sedang kami tangani selesai, dan tahun depan pendalaman untuk SPj fiktif jilid II dikebut. Kasus ini tidak berhenti pada jilid I dengan tersangka Yusafni saja. Keterlibatan pihak lain tentu ada. Mohon terus dukungannya. Kami jaga komitmen untuk ini,” kata Totok.

Penyelidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri, AKBP Rahmat sebelumnya memastikan, dugaan aliran uang ke banyak pihak bukan sekadar ocehan Yusafni saja. Dalam pengembangan kasus, Bareskrim juga menemukan praktik tersebut.  “Aliran uang ke sejumlah orang itu jelas ada, karena selain Tipidkor ini juga masuk ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Yusafni tidak bekerja sendiri. Dia hanya bagian dari dugaan tindak kejahatan yang terstruktur,” katanya beberapa waktu lalu.

Proses pengembangan kasus ini tetap akan terus dilakukan, karena menyangkut kerugian keuangan negara dengan jumlah cukup banyak. Perhitungan BPK RI, SPj Fiktif dengan pelaku utama Yusafni  tersebut merugikan negara hingga Rp62,5 miliar. “Kami masih mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Gunanya tentu untuk melihat keterlibatan pihak-pihak lain. InsyaAllah kami terus fokus. Kami berharap semua pihak terus mendorong dan mendukung pengungkapan kasus ini,” katanya.

Informasi terakhir, penyidik yang sebagian besar anggotanya mantan penyelidik dan penyidik KPK, telah memeriksa setidaknya 30 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam pengusutan kasus SPj Fiktif jilid II ini. Setelah penyelidikan tuntas dilakukan, sesuai tahapan yang berlaku, akan dilakukan gelar perkara untuk memastikan siapa yang terlibat dan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. (h/mg-hen)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM