Mendagri Dalami Video Bupati Pessel


Kamis, 27 September 2018 - 13:08:04 WIB
Mendagri Dalami Video Bupati Pessel Bupati Pessel Hendra Joni

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah mengetahui video Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni yang viral di media sosial. Dalam video berdurasi 41 detik ini, Hendrajoni tampak sedang memberikan bantuan dana kepada beberapa orang dan mengatakan bahwa bantuan itu dari Presiden Joko Widodo.

Meski tahu, Mendagri belum mau bicara detail ihwal kasus tersebut. Tjahjo menyebut sudah meminta jajarannya untuk melakukan pengecekan serta mendalami polemik ini. "Saya suruh Dirjen Otonomi Daerah untuk cek," ujarnya di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (26/9).

Menurut Tjahjo, pihaknya menunggu laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait video itu. Sebab, kata dia, Bawaslu lah yang punya kewenangan untuk menyatakan adanya pelanggaran kampanye atau tidak. "Saya belum tahu ya kalau kaitkan kampanye ya ada Panwas dan Bawaslu. Kami menunggu Bawaslu karena itu bukan kewenangan kami," kata dia.

Sebelumnya, Mendagri menilai keinginan kepala daerah untuk mendukung salah satu paslon capres-cawapres di Pilpres 2019 merupakan suatu hal yang sah-sah saja. Sebab, kata dia, kepala daerah adalah pejabat politik yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Adapun partai politik juga sudah memiliki sikap untuk merapat ke salah satu kubu di Pilpres 2019.

Meski begitu, Tjahjo menilai, kepala daerah harus bisa memisahkan dirinya sebagai kader parpol dan pimpinan daerah. Jangan sampai pilihan pribadi dimaknai sebagai dukungan instansi pemerintah daerah kepada pasangan capres-cawapres tertentu.

Video berdurasi 41 detik yang viral itu memperlihatkan Hendrajoni tengah menyerahkan bantuan berupa dana kepada masyakarat di suatu upacara. Dia kemudian menekankan kepada penerima bahwa bantuan tersebut berasal dari Jokowi.  "Dari mana bantuan ini?" tanya Hendrajoni kepada salah satu penerima. "Dari Jokowi" ucap salah satu orang dalam video itu.

Kubu Prabowo meradang

Kubu Prabowo bereaksi keras terhadap video yang beredar dan menganggap itu sebagai pelanggaran Pemilu yang mesti diproses. Sekretaris Dewan Penasehat Badan Pemenangan Prabowo – Sandiaga Sumbar, Desrio Putra bahkan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bertindak.

“Apa yang dilakukan oleh Bupati Pessel tersebut sudah termasuk pelanggaran Pemilu, kehadirannya dalam acara yang terekam dalam video sebagai kepala pemerintah, tapi dari bahasanya jelas mempelrihatkan dukungan terhadap Jokowi sebagai capres. Ini tak bisa dibiarkan. Bawaslu semestinya bertindak,” tegas Desrio dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media, Rabu (26/9) sore.

Dijelaskan Desrio, penyebutan kalau bantuan yang diberikan berasal dari Jokowi, juga tidak relevan. “Kalau pun ada bantuan dari pemerintah pusat, itu kan bantuan Presiden sebagai kepala pemerintahan bukan bantuan Jokowi secara pribadi,” tulis Desrio.

Dalam pandangan Desrio, Hendrajoni sebagai bupati seolah sedang menunjukkan bahwa dirinya memiliki kekuasaan.

“Sikap arogansi seperti itu akan memancing tindakan-tindakan pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh kepala daerah lainnya, yang sudah mendeklarasikan dukungan pada Jokowi. Bawaslu Sumbar harus menindak tegas dan melakukan proses, termasuk oleh kejaksaan dan kepolisian. Jika ini didiamkan, bisa akan berefek domino dan akan menjadi yurisprudensi oleh pihak tertentu untuk melakukan hal yang sama,” terang Desrio.

Video tersebut juga dianggap Desrio juga bisa memancing kekisruhan dan merusak suasana pemilu damai yang sudah dideklarasikan oleh KPU.

“Jangan memancing-mancing kekisruhan. Kita sudah sama-sama deklarasi pemilu damai, maka bertindaklah dengan pola dan tingkah yang damai. Jangan keluar jalur,” katanya.

Sedangkan juru bicara timses Jokowi, Ade Irma Suryani mengatakan tak ada masalah dengan video tersebut. Bagi dia, ucapan Bupati Pesisir Selatan sah menyampaikan seperti yang di dalam video.

"Saya kira sah-sah saja beliau menyampaikan seperti itu. Karena selama ini di Sumbar khususnya masyarakat tidak terinformasikan apa saja kinerja supporting presiden pada Sumbar," kata Irma kepada VIVA, Rabu (26/9).

Irma menambahkan, disinyalir selama ini informasi tentang kinerja Jokowi untuk Sumbar terhambat. Ia menduga ada beberapa pimpinan wilayah di Sumbar mengklaim pembangunan infrastruktur sebagai hasil kerja mereka.

"Tidak sama sekali menyebut dan menyampaikan pada publik bahwa itu atas support, perhatian, dan kinerja Jokowi sebagai presiden," sebut Irma.

Terkait videonya yang beredar, Hendrajoni belum memberikan penjelasan secara panjang lebar. Hendrajoni belum menjelaskan di mana dan kapan kegiatan penyerangan bantuan tersebut berlangsung.  Namun, ia membantah bantuan tersebut diberikan kepada ASN.

"Bantuannya untuk Wali Nagari dari Pemerintah Pusat. Bukan untuk PNS," kata Hendrajoni, dilansir Republika, Selasa (25/9).

Kepala Bagian Humas Pemkab Pesisir Selatan Wendi mengatakan peristiwa di video viral itu terjadi saat upacara gabungan di halaman kantor bupati, Senin (24/9) pagi. Selain apel biasa, kesempatan itu dimanfaatkan untuk menyerahkan berbagai piagam penghargaan untuk pegawai dan unsur masyarakat lainnya Penghargaan itu antara lain berkaitan dengan kejuaraan karate di Bangka Belitung, penghargaan Genre BKKBN, dan SK kenaikan pangkat untuk sejumlah ASN.

"Termasuk juga bantuan keuangan untuk badan usaha milik nagari (BUMNag) dan pengembangan pariwisata, di mana dalam video terdengar bupati mempertegas soal bantuan dari Jokowi," katanya.

Menurut Wendi, video yang beredar itu bukan diambil oleh tim Humas Pemda. Pemkab sedang menelusuri pembuat dan penyebar video tersebut.  "Sepertinya ada pihak yang sengaja mengambil dan menyebarkannya dengan tidak utuh," kata Wendi dilansir detik.com. (h/ben)




Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 21 Agustus 2017 - 02:03:02 WIB

    Soal Mutasi Jabatan, Mendagri Sebut Wabup Limapuluh Kota Tak Paham Aturan

    Soal Mutasi Jabatan, Mendagri Sebut Wabup Limapuluh Kota Tak Paham Aturan PADANG, HALUAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, pelantikan tiga pejabat yang dilakukan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, cacat secara prosedur. Surat izin yang dikeluarkan Kemendagri ti.
  • Rabu, 19 April 2017 - 01:41:17 WIB

    DRPD Sambut Baik Pembatalan Kewenangan Mendagri Cabut Perda

    PADANG, HALUAN-Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencabut peraturan daerah (Perda) yang ada di daerah..
  • Ahad, 04 Oktober 2015 - 19:32:49 WIB

    Mendagri: Jangan Sunat Dana Desa

    SERANG, HALUAN — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta daerah tidak mempersulit dengan birokrasi yang rumit, terlebih lagi ada potongan dalam penyaluran dana untuk desa.

    “Salurkan dana desa ter­masuk yang.

  • Senin, 28 September 2015 - 20:20:42 WIB

    Mendagri: Percepat Penyerapan Anggaran

    JAKARTA, HALUAN — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran mengingat sudah memasuki akhir tahun 2015.

    “Kepada seluruh pejabat dan staf Kem.

  • Kamis, 25 Juni 2015 - 18:56:46 WIB

    Mendagri: Masih Ada Permasalahan Anggaran di Bawaslu

    JAKARTA, HALUAN — Menteri  Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo me­negaskan anggaran untuk pelak­sanaan pemilihan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah selesai. Sebab, seluruh dana hibah untuk pen.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM