Dugaan Kampanye di Luar Jadwal, Nevi Zuairina Dipanggil Bawaslu


Selasa, 02 Oktober 2018 - 08:00:15 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Dugaan Kampanye di Luar Jadwal, Nevi Zuairina Dipanggil Bawaslu Nevi Zuarina

PADANG,HARIANHALUAN.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melayangkan panggilan kepada Nevi Zuairina, calon anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemanggilan istri Gubernur Sumbar ini terkait dugaan kampanye di luar jadwal.

Adanya pemanggilan terhadap Nevi dibenarkan Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Alni. Bawaslu, menurut Alni telah menyurati Neviuntuk dimintai keterangan terkait kampanye yang dilakukan di salah satu media cetak.

"Wah, dapat dari mana informasinya? Iya memang kami menyurati yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang akan ditanyakan," ujarnya.

Saat ditanyakan perihal rencana pemanggilan Nevi, Alni enggan berbicara banyak, namun yang jelas ia mengatakan pemanggilan Nevi hanya ada beberapa hal yang akan dikonfirmasi oleh Bawaslu terkait kampanye.

"Nanti lah ya. Hanya ada beberapa hal yang akan kami konfirmasi, terkait masalah kampanye di salah satu media cetak," ujarnya singkat.

Alni juga mengatakan, sudah memanggil dan meminta sejumlah keterangan pada pimpinan dan bagian iklan media cetak yang menerbitkan iklan Nevi tersebut.

"Kita sudah tanyakan beberapa hal pada pimpinan media dan termasuk juga bagian periklanannya. Sekarang kita menunggu konfirmasi dari calon saja lagi untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Nevi mengaku memang beberapa waktu lalu memasang iklan di salah satu media cetak. Ia juga terkejut dan baru mengetahui soal larangan masang iklan tersebut di media. Saat ditanyakan kapan rencana akan memenuhi panggilan Bawaslu, Nevi mengatakan berencana akan memenuhi panggilan tersebut pada Selasa (hari ini-red).

"Iya nih, ibuk juga baru tahu," ungkap Nevi.

Sesuai dengan aturan, KPU menetapkan jadwal kampanye dimulai pada 23 September sampai 13 April 2019, namun untuk berkampanye atau semacam iklan kampanye di media massa baru diperbolehkan 21 hari sebelum dimulainya masa tenang, yakni 4 Maret hingga 13 April 2019.

"Jadi ada waktu 21 hari untuk melakukan kampanye atau semacam iklan di media, dan untuk rapat umum nanti akan diatur jadwal, serta tempatnya oleh KPU," ujar Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay.

Sepanjang itu mengandung unsur kampanye dalam pemberitaan di media, tidak diperbolehkan. Bagaimana pun media mensiasati, kalau namanya berita berbayar dan ada di dalamnya tersebut sebagai caleg, nomor urut dan sebagainya maka tetap saja melanggar aturan.

"Bagi media memang tidak ada sanksi, tapi bagi peserta pemilu itu bisa dikategorikan dalam kampanye di luar jadwal dan tantangannya adalah tindak pidana bagi peserta pemilu, baik parpol atau calon," ulasnya. (h/rin)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM