Nevi Zuairina Penuhi Panggilan Bawaslu


Rabu, 03 Oktober 2018 - 08:50:44 WIB
Nevi Zuairina Penuhi Panggilan Bawaslu Nevi Zuairina menyampaikan keterangannya kepada komisioner Bawaslu Sumbar, Selasa (2/10) pagi. IST

PADANG, HARIANHALUAN.COM– Calon anggota DPR RI dari PKS, Nevi Zuairina  memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Selasa (2/10) pagi. Nevi dimintai keterangan sekaitan dugaan curi start kampanye dengan memasang iklan di salah satu media cetak.

Sesuai keterangan Alni, Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Nevi  mengakui kalau dirinya memasang iklan di salah satu media cetak. Meski ada pengakuan, Bawaslu belum memutuskan, apakah pemasangan iklan tersebut masuk ranah pelanggaran atau tidak. "Bawaslu sudah meminta keterangan dan memastikan iklan kampanye pada yang bersangkutan (Nevi).

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

Poinnya sesuai dengan yang ada di tampilan iklan tersebut, yang bersangkutan memang mengakui. Ini belum dijadikan dugaan pelanggaran karena Bawaslu masih melakukan pengawasan dan investigasi," jelas Alni.

Rencananya, keputusan terkait persoalan ini diambil pada Rabu (hari ini-red), tepatnya setelah Bawaslu melakukan pleno. “Keputusannya hanya dua. Yakni, dilanjutkan atau tidak. Jika memenuhi unsur dugaan pelanggaran, akan dilanjutkan, kalau tidak, ya dihentikan. Kini baru sebatas mengumpulkan keterangan dan alat-alat bukti, nanti bagaimana keputusannya akan diumumkan" tegas Alni.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Diumumkan dalam pengertian, kalau seandainya lanjut , maka Bawaslu punya waktu 14 hari untuk melakukan proses kajian. Pada kajian melakukan klarifikasi, pemanggilan untuk mengumpulkan alat bukti, hasil kajian baru memutuskan bahwa dugaan itu terbukti atau tidak. Merujuk pada Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jika ada calon anggota DPR yang melakukan kampanye di luar jadwal, bisa terancam pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000,000. Larangan lainnya diatur dalam pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.

“Kalau terbukti masuk dalam pelanggaran, ancamannya pidana dan denda.  Namun jika berupa pelanggaran administrasi, sanksinya berupa teguran, peringatan dan tidak boleh membuat  iklan atau penghentian pembuatan iklan, jika berlangsung secara terus menerus,” sebut Alni.

Alni juga menerangkan, ada beberapa metode kampanye, salah satunya iklan di media masa cetak, elektronik atau internet. Penyelenggara pemilu hanya mengizinkannya selama 21 hari, tepatnya dari 23 September sampai 13 April 2019. 

Di waktu lain, Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay mengatakan, sepanjang iklan mengandung unsur kampanye, tidak diperbolehkan. Bagaimana pun media mensiasati, kalau namanya berita berbayar dan ada di dalamnya tersebut sebagai caleg, nomor urut dan sebagainya maka tetap saja melanggar aturan. "Bagi media memang tidak ada sanksi, tapi bagi peserta pemilu itu bisa dikategorikan dalam kampanye di luar jadwal dan tantangannya adalah tindak pidana bagi peserta pemilu," ulasnya.

Terkait kedatangannya ke Bawaslu, Nevi belum berkomentar dan tidak membalas pesan WhatsApp atau panggilan telepon dari Haluan. Namun, sehari sebelumnya, Senin (1/10), Nevi mengakui kalau dirinya dipanggil Bawaslu. Dia mengakui memasang iklan di salah satu media cetak.

Terkait proses di Bawaslu, Nevi memastikan akan kooperatif dan memenuhi panggilan. “Memang memasang iklan, tapi saya baru mengetahui soal larangan masang iklan tersebut di media,” papar Nevi, Senin siang. (h/rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]