Terkait Pemilu 2019, Sumbar Nomor Tiga  Rawan


Jumat, 05 Oktober 2018 - 13:36:44 WIB
Terkait Pemilu 2019, Sumbar Nomor Tiga  Rawan Ilustrasi (haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar melakukan pemetaan potensi rawan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Secara nasional, sesuai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dirilis Bawaslu RI, Sumbar menempati posisi nomor tiga sebagai provinsi yang rawan.

Komisioner Bawaslu Sumbar, Vifner menuturkan, IKP yang dirilis Bawaslu RI menjadi pedoman dalam pemetaan potensi kerawanan. “Memang, Sumbar termasuk daerah yang rawan. Bahkan, dalam sesuai dengan IKP 2019, Sumbar menempati urutan tiga sebagai daerah yang rawan,” terang Vifner, Kamis (4/10).

Beranjak dari IPK 2019 itulah Bawaslu Sumbar melakukan pemetaan. Secara dimensi, ada empat aspek yang menjadi titik pemetaan, yakninya konteks sosial politik, penyelengaraan yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi. Empat dimensi itu diturunkan menjadi subdimensi. Mulai dari netralitas aparatur sipil negara, keamanan, ujaran kebencian dan politisasi SARA.

 Ia melihat, dari berbagai dimensi dari IKP itu tidak semuanya terjadi di Sumbar, namun ada sejumlah hal yang memang terjadi, misalnya persoalan daftar pemilih tetap, persoalan hak pilih, penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara. Faktanya persoalan itu memang mulai dirasakannya saat ini. Misalnya persoalan daftar pemilih yang tak kunjung selesai, persoalan penyelenggara negara yang terkesan berpihak, dan akhirnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat. "Misalnya yang akhir-akhir ini menjadi viral, ada sejumlah kepala daerah deklarasikan diri, walinagari, hal-hal ini menjadi titik rawan dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi di Sumbar," ungkapnya.

Dengan kian panasnya suhu politik, Bawaslu Sumbar berkomitmen dengan semua pihak dalam rangka melakukan upaya pencegahan. Jika ada pelanggaran, Bawaslu akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. "Selain sanksi yang diatur dalam internal, juga diberikan sanksi pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang. Apalagi bagi kepala daerah yang menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan salah satu calon," ujarnya.

Bawaslu Sumbar juga memonitor media massa terkait penayangan iklan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU, pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang, dan kampanye di media sosial yang akunnya tidak didaftarkan ke KPU. "Disamping itu, penggunaan program dengan anggaran negara untuk kampanye pasangan calon tertentu. Ini bisa saja terjadi, karena peluangnya ada," ulasnya.(h/rin)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM