Tingkat Kecelekaan Tinggi, Pemda dan KAI Harus Perhatikan Keselamatan Warga


Rabu, 10 Oktober 2018 - 12:17:09 WIB
Tingkat Kecelekaan Tinggi, Pemda dan KAI Harus Perhatikan Keselamatan Warga Ilustrasi (haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM-Tingginya tingkat kecelakaan kereta api di jalur perlintasan kereta api Padang-Pariaman serta jalur Minangkabau Ekspres yang baru-baru ini mulai dioperasikan mendapat sorotan dari kalangan DPRD.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Taufik Hidayat meminta, pemerintah daerah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) konsisten memperhatikan keselamatan masyarakat yang ada di jalur perlintasan. Sebab, Taufik melihat kecelakaan ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya karena kelalaian PT KAI, kelalaian pemerintah daerah, dan kelalaian masyarakat sendiri.

Untuk PT KAI, Taufik Hidayat mengimbau instansi ini meningkatkan keamanan di kawasan yang padat penduduk. Ia menilai beberapa langkah bisa diambil, di antaranya memasang papan peringatan, mengurangi kecepatan kereta di daerah pemukiman, kemudian masinis harus lebih sering membunyikan klakson saat kereta melintas.

"Kita menyadari kondisi dan posisi jalur kereta api sangat membahayakan keselamatan, karenanya pemerintah daerah dan PT KAI mesti konsisten memperhatikan persoalan ini, Sementara itu, masyarakat juga harus lebih mawas diri serta waspada terhadap bahaya kecelakaan kereta api," ujar Taufik saat berbincang dengan Haluan, Senin (8/10). 

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Ahmad Khaidir meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) meningkatkan sistem keamanan pada jalur perlintasan kereta api. Menurut Ahmad, untuk meminimalisir tingginya kecelakaan salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membangun pagar pembatas pada tepi rel.

Ia menuturkan, banyak faktor yang bisa memicu terjadinya kecelakaan, di antaranya karena lemahnya sistem pengamanan pada perlintasan sebidang dan tidak dipagarnya tepi rel.

"Berangkat dari hal itu perlu adanya pembaharuan pada sistem tersebut,” ujar Ahmad.

Menurut dia sistem keamanan perlintasan kereta api di Sumbar harusnya dibuat seperti di Kota Jakarta. Di Jakarta tranportasi masal seperti KA sangat diminati, intensitas penggunaan rel cukup tinggi. Guna meminimalisir kecelakaan PT KAI memagar seluruh perlintasan.

"Seharusnya hal yang sama bisa diterapkan di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman," katanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Demokrat M Nurnas menegaskan, secara Undang-undang pihak PT KAI memang tak bisa disalahkan saat terjadi kecelakaan dijalurnya. Namun demikian, pemerintah wajib melindungi masyarakatnya. Setiap permasalahan yang membahayakan masyarakat pemerintah harus hadir untuk melindungi. Baik lewat regulasi maupun pemenuhan infrastruktur yang memadai. Apalagi ini menyangkut nyawa manusia.

Untuk persoalan seringnya terjadi kecelakaan kereta api ini, ia mengatakan gubernur harus memanggil pihak terkait dan duduk semeja membicarakan. Evaluasi mesti dilakukan, baik terhadap kinerja masinis PT KAI, mereka yang berkewajiban menyediakan palang pintu, serta sarana prasana penunjang lainnya. Terkait ini, hampir setiap bulan jalur perlintasan kereta api Padang Pariaman yang sekarang ini juga difungsikan sebagai jalur Minangkabau Ekspres selalu memakan korban kecelakaan. (h/len)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 18 September 2019 - 16:50:13 WIB

    Tingkatkan Produksi Padi, Pemkab Tanah Datar Galakkan Jarwo 21

    Tingkatkan Produksi Padi, Pemkab Tanah Datar Galakkan Jarwo 21 TANAH DATAR, HARIANHALUAN.COM - Guna meningkatkan populasi tanaman dan produksi hasil padi sawah, berbagai upaya dan teknologi terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya pola tanam Jajar Legowo (Jar.
  • Kamis, 05 September 2019 - 12:59:01 WIB

    Tingkat Kunjungan ke Samsat Padang Panjang Membludak

    Tingkat Kunjungan ke Samsat Padang Panjang Membludak PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.COM - Kunjungan masyarakat ke kantor Samsat Kota Padang Panjang membludak, seiringan dengan adanya edaran dari Pemprov Sumbar terkait penghapusan denda dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB.
  • Rabu, 04 September 2019 - 20:13:36 WIB

    Penilaian Kompetensi Tingkat Provinsi, Inilah Enam Camat yang Lolos Tahap I

    Penilaian Kompetensi Tingkat Provinsi, Inilah Enam Camat yang Lolos Tahap I PADANG, HARIANHALUAN.COM—Sebanyak enam orang Camat dinyatakan lolos seleksi tahap I dalam penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2019 yang digelar pada 26–27 Agustus lalu. .
  • Senin, 02 September 2019 - 16:33:07 WIB

    Stok Beras Aman, Agam Sukses Tingkatkan Produksi  

    Stok Beras  Aman,  Agam Sukses Tingkatkan Produksi   AGAM,HARIANHALUAN.COM- Potensi produksi beras selama Oktober, November dan Desember 2019 diperkirakan lebih kurang sebesar 55.647 ton dengan luas tanam 19.749 hektar. Jumlah sebanyak ini dinilai sangat cukup hingga pergantian.
  • Rabu, 28 Agustus 2019 - 16:22:05 WIB

    Baznas Pasbar Terbaik Tingkat Nasional

    Baznas Pasbar Terbaik Tingkat Nasional PASBAR, HARIANHALUAN.COM - Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) kembali ukir prestasi di tingkat nasional. Kali ini giliran Baznas Pasbar yang mendapatkan penghargaan Kabupaten dengan Baznas Terbaik se-Indonesia dalam kategori Pe.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM