Heboh Plin-plan Penetapan Harga BBM Jenis Premium


Kamis, 11 Oktober 2018 - 11:39:38 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Heboh Plin-plan Penetapan Harga BBM Jenis Premium Seorang karyawan SPBU di Padang mengisi tangki sepedamotor. dok. HALUAN

NUSA DUA, HARIANHALUAN.COM-  Pemerintah bisa dibilang plin-plan setelah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium sekitar 7%.  Namun tak sampai satu jam kemudian keputusan itu  dibatalkan lagi.


Pengumuman dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Sofitel Luxury Hotel Nusa Dua Bali, dan dirinya pula yang mengabarkan penundaan kenaikan harga Premium.

Semula diberitakan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Sejurus kemudian, pengumuman baru muncul yang isinya mengatakan bahwa kenaikan harga BBM jenis premium ditunda. 

Di loby hotel Sofitel Bali,Menteri ESDM pada awak media mengatakan, pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium sekitar 7%. "Tak ada tanya jawab," ujar Jonan menyudahi paparannya dan langsung menuju mobil yang sudah sedari tadi menantinya.
 
Tak lama kemudian, muncul informasi bahwa keputusan tersebut ditunda sambil menunggu kesiapan PT Pertamina selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang punya tanggung jawab terkait BBM tersebut.

"Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga Premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda," sahut Jonan seperiti dikutip detikfinance


Sementara Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan ada tiga alasan yang mendasari penundaan kenaikan harga Premium.

"Bu Menteri (BUMN, Rini Soemarno) meng-crosscheck dengan Pertamina dan menyampaikan bahwa kami tidak siap untuk melakukan dua kali kenaikan dalam waktu satu hari. Jadi perlu waktu," kata Fajar.

Menurut Fajar, kenaikan harga BBM Premium harus dilihat dari tiga aspek yang mendasari dan tertuang dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2018.

"Ada tiga syarat pertimbangan yang perlu diperhatikan pertama kondisi keuangan negara dan kedua adalah kemampuan daya beli masyarakat, serta yang ketiga adalah kondisi real ekonomi," tambah dia.

Dari Kementerian BUMN sendiri, kata Fajar, lebih mempertimbangkan dengan melihat keputusan tersebut secara korporasi, seperti dari keputusan kenaikan dampak ke pendapatan perusahaan seperti apa, dan dikaitkan juga dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. (dn/dtc)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM