DPRD Sumbar Minta Harga Premium Tak Dinaikkan


Kamis, 11 Oktober 2018 - 13:36:51 WIB
Reporter : Tim Redaksi
DPRD Sumbar Minta Harga Premium Tak Dinaikkan BATAL NAIK – Petugas sedang melayani pembeli BBM di SPBU Simpang DPRD Sumbar, Padang, Rabu (10/10). Kabar kenaikkan harga BBM yang sempat dinyatakan Menteri ESDM memicu gelombang protes berbagai kalangan. Namun kebijakan itu dianulir Presiden Jokowi. Harga BBM tak jadi naik. TIO FURQAN

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Kendati Presiden Jokowi sudah menunda keputusan Menteri ESDM yang menaikkan harga BBM jenis premium menjadi Rp7.000, Wakil Ketua Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus masih berharap pusat tidak merealisasikan rencana kenaikan harga BBM subsidi itu.

Disebut Guspardi langkah pemerintah mengambil ancang menaikkan BBM jenis premium adalah suatu yang tidak tepat. Di tengah ekonomi yang sulit seperti sekarang ia menilai ini akan membuat kehidupan masyarakat  terpuruk.

"Jika itu dilakukan, yang susah adalah masyarakat bawah, sebab pemakai premium umumnya adalah kalangan bawah," kata Guspardi, Rabu (10/10).

Ia menuturkan, menaikkan harga BBM mungkin adalah suatu yang mudah, namun efek yang ditimbulkan akan sangat luas. Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN ini berpandangan, jika pemerintah tetap menaikkan premium, ongkos dan harga barang akan naik, daya beli masyarakat menurun, dan yang lebih mengkuatirkan kenaikan BBM premium dinilai bisa membuat jumlah pengangguran meningkat.

"Rencana ini bukanlah suatu yang strategis untuk dijalankan, harus dikaji lagi," ujarnya.

Selain akan membuat masyarakat kecil jadi korban, Guspardi juga menilai, jika  rencana menaikkan premium tetap dijalankan ini akan berpengaruh pada elektabilitas Jokowi jelang Pilpres. Ia melihat, ini bisa menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Jokowi sebagai calon presiden.

"Ini akan jadi suatu yang amat pahit dan berat untuk masyarakat, agar masyarakat tidak kecewa sebaiknya pemerintahan Jokowi mencari solusi yang lain," ulasnya.

Menurut Guspardi beberapa solusi yang bisa diambil diantaranya, menekan impor barang serta mengurangi kebocoran dalam internal pertamina, salah satunya dalam bentuk membenahi manajemen pertamina agar cost nya bisa dikurangi.

Sebelumnya, melalui pengesahan Ranperda perubahan atas peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), DPRD Sumbar setuju tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB) non subsidi dinaikkan, dari yang semula 5 persen, menjadi 10 persen. Jenis BBKB non subsidi yang mengalami kenaikan harga adalah, pertalite, pertamax, dexlite.

Tujuan kenaikan tarif pajak BBM non subsidi ini adalah untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dari pajak BBM.

Anggota tim pembahasan Ranperda terkait, Darman Sahladi mengatakan, meskipun tarif pajak BBM Non Subsidi dinaikkan, untuk BBM subsidi seperti solar dan premium, pemerintahan daerah menginginkan harga tetap. Untuk BBM bersubsidi seperti premium, Darman menegaskan pertamina harus menjamin ketersediaan stok di tingkat SPBU. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 17 Oktober 2018 - 12:14:46 WIB

    DPRD desak TAPD Tanyakan Evaluasi APBD-P 2018

    DPRD desak TAPD Tanyakan Evaluasi APBD-P 2018 PADANG, HARIANHALUAN.COM- DPRD Sumbar meminta Sekretaris Daerah (Sekda) mengintruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar untuk proaktif mempertanyakan hasil evaluasi APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2018 ke .
  • Senin, 03 September 2018 - 19:25:07 WIB

    DPRD Sumbar:  Petani Belum Sejahtera

    DPRD Sumbar:  Petani Belum Sejahtera PADANG, HARIANHALUAN.COM-Nasib para nelayan dan petani, termasuk di Kota Padang masih banyak yang belum terangkat dan cenderung belum sejahtera. Sebagian besar dari mereka masih hidup berbalut kemiskinan. Hal ini ditampung da.
  • Kamis, 30 Agustus 2018 - 14:06:42 WIB

    DPRD Sumbar Imbau Forkopimda Tingkatkan Kordinasi

    DPRD Sumbar Imbau Forkopimda Tingkatkan Kordinasi PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hendra Irwan Rahim mengimbau forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) untuk terus meningkatkan kordinasi. Menurutnya upaya tersebut dapat berd.
  • Rabu, 29 Agustus 2018 - 11:08:49 WIB

    Tujuh BUMD Tak Mampu Berikan Deviden, DPRD: Kaji Lagi Pemberian Modal

    PADANG, HARIANHALUAN.COM-Kalangan DPRD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mendorong penerimaan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika tidak mampu memberikan deviden, penambahan modal untuk BUMD y.
  • Jumat, 24 Agustus 2018 - 10:40:00 WIB

    Tuan Rumah MTQ Nasional 2020, DPRD: Sumbar Jangan Gagal Lagi 

    Tuan Rumah MTQ Nasional 2020, DPRD: Sumbar Jangan Gagal Lagi  Kalangan DPRD meminta keinginan Sumbar jadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2020 diiringi langkah sigap gubernur dan jajaran memperjuangkan ke pusat. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM