2019,Anggaran BPBD Meningkat Jadi Rp15 M


Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:09:19 WIB
2019,Anggaran BPBD Meningkat Jadi Rp15 M Ilustrasi (haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar telah menganggarkan sebesar Rp 15 miliar untuk biaya operasional pada 2019 mendatang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun ini, di mana BPBD Sumbar hanya mendapat kucuran dana sebesar Rp 10,9 miliar.

"Kami telah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 kepada DPRD pada awal Oktober lalu. Total anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 15 miliar, dengan rincian belanja langsung sekitar Rp 12,5 miliar dan belanja tidak langsung sekitar Rp 2,5 miliar," ujar Sekretaris BPBD Sumbar, Eliyusman kepada Haluan, Kamis (18/10).

Sebelumnya, BPBD Sumbar juga telah mengalami satu kali perubahan anggaran. Pada awal 2018 lalu, total anggaran BPBD Sumbar ialah sebesar Rp 6,2 miliar dan setelah mengalami perubahan bertambah menjadi Rp 10,9 miliar.

"Anggaran BPBD dibagi atas 2, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah biaya operasional yang mencakup 3 program penanganan bencana, yakni pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Sementara belanja tidak langsung terdiri atas upah dan gaji karyawan," ujar Eliyusman.

Sebelum perubahan, anggaran untuk pra-bencana yang di dalamnya termasuk kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi adalah sebesar Rp 2,89 miliar. Setelah perubahan bertambah menjadi Rp 4,5 miliar. Untuk program darurat, yang semula adalah Rp 477 juta bertambah menjadi Rp 677 juta. Sedangkan program pemulihan pasca bencana, anggaran semula adalah Rp 711 juta dan kemudian bertambah menjadi Rp 1,1 miliar.

Eliyusman mengatakan bahwa meningkatnya anggaran BPBD Sumbar ialah imbas dari dikeluarkannya PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada peraturan tersebut program kebencanaan telah digolongkan ke dalam urusan wajib.

"Di tingkat daerah, kami telah menyiapkan SPM untuk kebencanaan. Sementara ini kami masih menunggu juklak/juknis dari Mendagri yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Seandainya ini lolos, maka dapat dipastikan, BPBD akan mendapatkan anggaran yang besarannya tidak akan jauh berbeda dari SKPD-SKPD urusan wajib lainnya, seperti kesehatan atau pendidikan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Rumainur menyebutkan pihaknya telah memantapkan mitigasi gempa dan tsunami. Saat ini peralatan sistem peringatan dini tengah berada dalam kondisi baik.

"Sekitar 90% peralatan Early Warning System (EWS) berada dalam kondisi baik. Setiap tanggal 26, kami selalu membunyikan sirine EWS sekaligus melalukan pengecekan apakah alat yang bersangkutan bekerja dengan baik atau tidak. Kadangkala dalam pengecekan tersebut ada kami temukan alat-alat yang rusak. Biasanya disebabkan oleh alam, entah itu karena badai atau tersambar petir," ujarnya.

Saat ini Sumbar memiliki 6 sirine pendeteksi tsunami yang tersebar di 6 kabupaten/kota di sepanjang pesisir pantai. Selain itu, BPBD Sumbar juga memiliki 32 unit sirine toa, yang tersebar di Padang sebanyak 23 unit dan Padang Pariaman sebanyak 9 unit. Sedangkan untuk perlindungan dari tsunami, Sumbar mempunyai 3 unit shelter dan 70 unit potential shelter. (h/mg-dan)

 





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM