Dugaan Keselahan Administrasi CPNS

Ombudsman Sumbar: Jauh Hari Sudah Kami Ingatkan


Selasa, 23 Oktober 2018 - 13:32:17 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Ombudsman Sumbar: Jauh Hari Sudah Kami Ingatkan Plt Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi saat menerima laporan sejumlah pelamar CPNS di Kantor Ombudsman Sumbar, Jalan Sawahan, Padang, Senin (23/10). Tio Furqan

PADANG, HARIANHALUAN.COM--Selain mendatangi BKD, Ombudsman juga menerima laporan dari puluhan pelamar CPNS. Mereka yang melapor merupakan pihak yang dinyatakan tidak lulus administrasi dan mengambil formasi di Padang.

"Kedatangan mereka (pelamar) untuk melaporkan beberapa keluhan dalam proses CPNS di Padang," kata plt Kepala Ombudsman Sumbar Adel.

Dilihat dari pengaduan yang telah diterima oleh pihak Ombudsman, terdapat beberapa klasifikasinya permasalahan yang dialami oleh pelapor. 

"Pertama masalah akreditasi kampus saat lulus. Namun yang mereka lampirkan adalah akreditasi saat ini. Selanjutnya ada juga berkas lamaran yang dikirim melalui pos, ternyata semua persyaratan itu tidak ada diterima oleh BKD. Padahal mereka sudah datang ke pos dan ada bukti pengiriman dari Pos. Jadi kami belum tau ini dimana kesalahan, kenapa pihak BKD menyatakan tidak menerima berkas lamaran," kata Adel.

Kemudian kata Adel melanjutkan, ada juga alumni Universitas Negeri Padang (UNP) yang dianggap tidak lulus karena adanya perbedaan nama jurusan antara Pendidikan Guru Kelas Sekolah Dasar (PGKSD) dengan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

"Jadi karena ada berbeda kata kelas pada ijazah mereka, maka dinyatakan tidak lulus. Tadi sempat kami tanyakan kepada teman-teman, memang ada nomenklatur yang menyatakan nama jurusan itu telah berubah. Dulu pendidikan guru selas sekolah dasar dan sekarang telah berubah," kata Adel.

Selanjutnya permasalahannya adalah mereka tidak diterima karena tidak melampirkan sertifikat register untuk tenaga kesehatan. Namun yang mereka lamar adalah guru. Sebaliknya, ada yang melamar bidan tetapi tidak dinyatakan lolos karena tidak melampirkan sertifikat pendidik.

"Jadi sepertinya seperti ada yang terbalik dari klasifikasi itu. Selanjutnya juga ada beberapa permasalahan yang dilaporkan seperti dinyatakan tidak melampirkan ijazah, padahal sudah.  Dikatakannya, dugaan hal ini terjadi karena kurangnya kecermatan verifikator saat melakukan verifikasi berkas para pelamar CPNS.

"Jauh-jauh hari sebenarnya kami sudah ingatkan panitia, karena ini pekerjaan yang sangat berat. Contohnya saja di BKD Sumbar hanya ada 40 orang panitia sedangkan berkas yang masuk itu sekitar 12 ribu. Jadi mereka harus hati-hati, saya justru menduga kesalahannya pada ketidakcermatan dalam meneliti berkas ini," ujar Adel.

Mengingat waktunya terlalu sempit, pihaknya telah komitmen dengan BKD Padang agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cepat. 

"BKD Padang harus berkoordinasi dengan BKD pusat, terkait adanya kesalahan seperti ini. Ini adalah hal dari para pelamar, untuk itu perlu dilindungi dan bisa mengikuti tes, sepanjang proses dan pemberkasannya benar," katanya.

Toni Gusmiran, selah satu pelapor yang datang ke Ombudsman mengatakan, dia bersama puluhan pelamar lainnya ingin memperjuangkan haknya sebagai warga negara.

"Banyak hal yang tidak sesuai dalam proses CPNS, makanya kami datang ke Ombudsman agar bisa menyelesaikan permasalahan yang kami alami," kata Toni.

Alumni UIN Imam Bonjol Padang ini berharap persoalan ini bisa diselesaikan dan ia bersama rekanya yang lain bisa mengikuti ujian, sebagaimana yang telah dijadwalkan.

"Kami sangat berharap kepada Ombudsman, melihat apa yang kami alami, sepertinya ada kelalaian. Sehingga kami dinyatakan tidak lolos, kalau dilihat juga di beberapa kabupaten di Sumbar, tidak ada ditemukannya permasalahan seperti ini, hanya di Padang saja,"  kata Toni yang mengaku warga Sawahlunto.(h/mam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 23 Oktober 2018 - 10:47:42 WIB
    Menelusuri Data CPNS Bocor

    Ombudsman Sumbar: Properti di Foto yang Beredar Mirip di BKD Padang

    Ombudsman Sumbar: Properti di Foto yang Beredar Mirip di BKD Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM –Ombudsman RI Perwakilan Sumbar mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengungkap dalang yang membocorkan informasi data kelulusan seleksi CPNS tahap administrasi dalam tenggat waktu dua hari.
  • Senin, 22 Oktober 2018 - 11:40:01 WIB

    Ombudsman Sumbar Telusuri Dugaan Kebocoran Data CPNS

    Ombudsman Sumbar Telusuri Dugaan Kebocoran Data CPNS PADANG, HARIANHALUAN.COM--Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumbar juga mendapatkan informasi dugaan kebocoran data CPNS dan akan mendatangi BKD Sumbar. .
  • Senin, 08 Oktober 2018 - 14:28:27 WIB

    6 Tahun Ombudsman Sumbar, Adel: Banyak Laporan Masuk, Itu Pertanda Baik

    6 Tahun Ombudsman Sumbar, Adel: Banyak Laporan Masuk, Itu Pertanda Baik PADANG,HALUAN.COM-Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat genap berusia 6 tahun pada 08 Oktober 2018 ini. Selama 6 tahun hadir mengawasi pelayanan publik di Sumatera Barat, banyak pengaduan masyarakat diterima, diperiksa dan d.
  • Selasa, 25 September 2018 - 16:34:30 WIB

    KONI Pessel Dilapor ke Ombudsman Sumbar

    KONI Pessel Dilapor ke Ombudsman Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM - Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Pessel, melaporkan hasil rapat pleno diperluas yang digelar pemerintah daerah bersama dinas pemuda dan olahraga ke Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat, S.
  • Senin, 04 Juni 2018 - 21:03:20 WIB

    Ombudsman Temukan 8 Potensi Malaadministrasi di 6 Kawasan Wisata Padang

    Ombudsman Temukan 8 Potensi Malaadministrasi di 6 Kawasan Wisata Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM-- Berdasarkan hasil penyelidikan Ombudsman RI perwakilan provinsi Sumbar, dari 93 titik parkir yang ada di Kota Padang, 6 titik parkir diantaranya terpantau lakukan Maladmistrasi. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM