Komunitas Adat di Sumbar Perlu Diberdayakan


Rabu, 24 Oktober 2018 - 11:36:13 WIB
Komunitas Adat di Sumbar Perlu Diberdayakan Ilustrasi (haluan)

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Pemberdayaan terhadap komunitas adat sangat diperlukan agar persoalan yang timbul saat komunitas berupaya mengelola sumber daya alamnya dapat terpecahkan. Hal itu melatarbelakangi digelarnya Seminar Pemberdayaan Komunitas Adat dengan Advokasi Perubahan Kebijakan Pemerintah: Pengalaman Aktivis, oleh Program Magister (Promag) Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas (Unand).

Seminar pada Senin (22/10) di Aula Pascasarjana FISIP Unand tersebut mengadirkan R. Yando Zakaria, pendiri dan peneliti pada Pusat Kajian Etnografi Hak Komunitas Adat sebagai narasumber. Ia merupakan aktivis yang malang melintang pada berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan menjalankan berbagai macam program penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

“Seminar ini tentu memberikan pencerahan terkait pemberdayaan komunitas adat dengan advokasi perubahan kebijakan pemerintah kepada para peserta, baik bagi para aktivis, akademikus, peneliti, dan mahasiswa pascasarjana,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand, Alfan Miko.

Miko menyatakan, selama ini sebagian besar mahasiswa kerap berkutat dengan teori di bangku perkuliahan sehingga informasi-informasi yang diberikan oleh aktivis yang matang di lapangan seperti R. Yando Zakaria dinilai akan memberikan manfaat yang sangat besar.

Sementara itu, Ketua Promag Sosiologi, Afrizal, menjelaskan, seminar tersebut digelar atas dasar semangat untuk menyuarakan bahwa usaha-usaha pemberdayaan terhadap komunitas adat perlu terus dilakukan. Dengan demikian, segala rintangan regulasi yang muncul saat komunitas adat memanfaatkan sumber daya alamnya dapat teratasi.

“Komunitas adat perlu mengelola sumber daya alam berdasarkan adat istiadat yang ia miliki. Tentu perlu pengkajian terhadap undang-undang yang berlaku. Contohnya, undang-undang desa dan peraturan daerah yang membuka peluang penyelenggaraan nagari adat di Sumatra Barat, yang nyatanya belum mengkoordinir peluang nagari menjadi nagari adat sehingga hanya menjadi nagari pemerintah,” tuturnya.

Dalam seminar yang dipandu oleh Indraddin tersebut, R. Yando Zakaria mengawali percakapan dengan memberikan alas tentang upaya pendampingan dan pemberdayaan yang telah ia terapkan selama bersitungkin di lapangan sebagai seorang aktivis.

“Pertama, pemberdayaan komunitas adat yang bersinggungan dengan pertanyaan mendasar, seperti siapa betul komunitas adat itu dan apa saja haknya, kemudian, soal advokasi kebijakan yang terkait isi, struktur, dan budaya hukum, serta, kebutuhan pada ilmuan yang peduli dan aktivis yang terdidik untuk mendampingi komunitas adat,” kata Yando.

Yando melihat banyak kesesatan berpikir dalam kerja perumusan berbagai kebijakan terkait dengan pengelolaan komunitas adat yang dilakoni oleh pemerintah. Ia mencontohkan, dalam perancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (MHA), ia melihat begitu banyak ketidakpahaman ahli atas pentingnya menyimak realitas komunitas adat dari sudut pandang sosiologis-antropologis.

“Banyak wacana tentang komunitas adat yang tidak sesuai dengan realitas sosiologis-antropologisnya. Contoh, pengakuan atas hak komunitas adat yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/2012. Logika hukum yang dibangun saat merancang regulasi itu patut untuk diuji lagi karena kerap kali regulasi itu membentur hal paling prinsip di tengah masyarakat,” ucapnya. (h/isq)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]