KOMUNIKASI DALAM PEMBEBASAN LAHAN BERMASALAH

Start Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Beralih


Kamis, 08 November 2018 - 09:42:50 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Start Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Beralih  Gerbang awal pembangunan tol Padang Pekanbaru seksi 1 Padang-Sicincin, yang pengerjaannya dikabarkan berhenti sementara karena pengerjaan dialihkan dari Pekanbaru menuju Padang. TIO FURQAN

Terkait rencana pergeseran pembangunan tol Padang-Pekanbaru dari seksi 1 Padang-Sicincin ke seksi 1 Pekanbaru-Bangkinang, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengaku belum mendengar kabar tersebut. Menurutnya, pembangunan seksi 1 Padang-Sicincin masih berjalan hingga saat ini, dengan fokus masih soal pembebasan lahan dengan warga.

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Rencana pembangunan megaproyek tol Padang-Pekanbaru dengan seksi pembangunan pertama dari Padang menuju Sicincin dikabarkan batal dan bergeser ke Pekanbaru menuju Bangkinang. Pembebasan lahan yang tak kunjung tuntas disebut sebagai faktor utama pergeseran terjadi. Gaya komunikasi pemerintah daerah (Pemda) dengan masyarakat pemilik lahan jadi sorotan.

Kabar pergeseran seksi 1 proyek tersebut diterima Haluan Riau dari Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim. Selain masalah pembebasan lahan, besarnya biaya untuk memangkas perbukitan besar dan biaya pembuatan terowongan di jalur Padang-Sicincin juga jadi bahan perhitungan memulai pembangunan megaproyek tersebut dari Pekanbaru.

"Minggu kemarin saya terima tamu dari pusat, PT Hutama Karya sebagai kontraktor dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebagai penyandangan dana. Mereka menyampaikan tol Pekanbaru-Padang akan dimulai dari Pekanbaru. Kalau tol itu dibangun dari Sumbar, kendalanya lebih banyak. Riau InsyaAllah tidak ada kendala sampai menggali terowongan seperti di Sumbar,” ujar Wan Thamrin Hasyim, usai meninjau progres pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, Selasa (6/11).

Pembangunan Tol Pekanbaru-Padang sendiri, sebutnya, terbagi ke dalam 14 seksi, di mana seksi 1-2 terbentang dari Pekanbaru sampai ke Bangkinang. Kemudian seksi 3-4 di mulai dari Bangkinang sampai Pangkalan. "Kalau pembangunan tol Pekanbaru-Padang jadi dimulai di Pekanbaru, maka saya yakin Pekanbaru akan jadi ibukota di pulau Sumatera," jelasnya.

Sumbar Belum Dengar Kabar

Terkait rencana pergeseran tersebut, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengaku belum mendengar kabar tersebut. Menurutnya, tahapan pembangunan seksi 1 Padang-Sicincin masih berjalan hingga saat ini, dengan fokus masih soal pembebasan lahan dengan warga yang tanahnya terdampak pembangunan jalur.

“Saya tidak dengar soal itu. Informasi terakhir, dari 80 orang pemilik lahan yang dilewati pembangunan tol seksi 1 sepanjang 27 kilometer, 30 orang di antaranya telah menyetujui harga yang ditetapkan tim appraisal,” kata Nasrul, sebagaimana dilansir dari KBRN Padang, Rabu (7/11).

Terkait adanya mobilisasi peralatan milik PT Hutama Karya sebagai pelaksana proyek tol dari Padang menuju Pekanbaru, Nasrul Abit menyebutkan hal itu merupakan hal yang biasa. Sebab mungkin saja, peralatan tersebut akan digunakan untuk mengerjakan proyek lain di Pekanbaru. “Proyek Hutama Karya di Pekanbaru kan banyak, tidak hanya tol itu,” tuturnya lagi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumbar, Fathol Bari, juga mengaku tidak tahu-menahu perihal wacana pengalihan tersebut. Namun demikian, ia juga membenarkan bahwa PT Hutama Karya, perusahaan konstruksi yang ditunjuk untuk membangun tol Padang Pariaman-Pekanbaru, telah memindahkan semua peralatan ke Pekanbaru.

"Tapi itu untuk proyek yang lain, bukan pembangunan tol Padang Pariaman-Pekanbaru. Di Pekanbaru kan banyak proyek jalan tol yang lain. Salah satunya tol Pekanbaru-Dumai," kata Fathol.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pembebasan lahan di Padang Pariaman masih menjadi kendala utama. "Ada saran dari kementerian agar uang ganti rugi lahan tersebut dititipkan ke pengadilan. Bisa saja hal itu dilakukan. Namun kami takut, apabila uangnya dititipkan ke pengadilan, bakal ada pengadangan dari masyarakat. Masalahnya akan menjadi lebih runyam," ucapnya.

Oleh karena itulah, pihaknya bersikukuh untuk menyelesai masalah pembebasan lahan ini melalui jalan musyawarah. Hal inilah yang menurutnya membuat pembebasan lahan untuk proyek tol Padang Pariaman-Pekanbaru menjadi berlarut-larut.

Hal senada disampaikan Asisten III Pemkab Padang Pariaman, Fakhriyati, yang juga Ketua tim pembebasan lahan dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Ia mengaku belum menerima kabar resmi tentang pergeseran seksi 1 pembangunan tol Padang-Pekanbaru tersebut.

“Sampai saat ini belum ada kabar itu. Baik dari Kementrian PUPR mau pun dari PT Hutama Karya selaku kontraktor dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Bahkan sore ini saya baru siap rapat dengan perwakilan Kementrian PUPR terkait penanganan pembebasan lahan yang terkendala, ujarnya Fakhriyati.

Terkait kabar yang datang dari mulur Plt Gubernur Riau, Fakhriyati menyebutkan hal itu bisa saja terjadi karena pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru memang bisa dilakukan dari dua arah, dari Padang dan dari Pekanbaru.

"Dulunya kami bersama Kementrian PUPR dan PT Hutama Karya sudah sepakat untuk sama-sama memulai membangun baik di Padang mau pun di Pekanbaru, sehingga nanti bertemu di lokasi tertentu. Jadi terkait pemindahan itu bisa saja terjadi, tetapi saya belum dapat kabar," ujarnya lagi.

Ia juga menjelaskan, pembangunan tol Padang-Pekanbaru, idealnya hingga Desember 2018 sudah selesai sepanjang 14 kilometer. Namun, hingga November, pembangunan baru mencapai 2,4 kilometer karena terkendala pembebasan lahan di Kenagarian Kasang. "Sampai saat ini pembangunan tol Padang-Pekanbaru memang dihentikan sementara sampai waktu yang belum ditentukan," sebutnya.

Ia juga menambahkan, terkait penyelesaian pembebasan lahan di Kenagarian Kasang, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Sementara proses itu berjalan, pihaknya akan meneruskan pembagunan jalan tol Padang-Pekanbaru di titik yang tidak mengalami masalah pembebasan lahan. "Kami akan terus melakukan pembangunan tol itu, tentunya di lahan yang sudah dibebaskan,” sebutnya lagi.

Masalah Komunikasi

Pakar Komunikasi Universitas Andalas (Unand), Emeraldy Chatra menilai, terhambatnya pembebasan lahan lebih disebabkan masalah komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat pemilik lahan, sehingga masyarakat enggan menyerahkan lahan sesuai ketentuan pemerintah.

"Di Sumbar itu masyarakatnya muda-mudah sulit. Jika pemerintahnya mau komunikasi dengan baik, maka masyarakat akan mudah menuruti pemerintah. Begitu juga sebaliknya," kata Emeraldy kepada Haluan.

Tidak hanya untuk pembangunan tol saja, ia menilai hampir seluruh proyek pembangunan yang berkaitan dengan lahan milik masyarakat selalu menemui masalah serupa. Boleh disebut, komunikasi pemerintah terhadap masyarakat tidak menyesuaikan dengan kondisi dan harapan masyarakat itu sendiri.

"Masyarakat itu bukannya tidak mau, tetapi yang mereka inginkan adalah musyawarah intensif. Bukan hanya saat ada mau saja pemerintah baru komunikas. Umumnya, pemerintah kurang mengajak masyarakat berdialog. Kalau pun ada, jarang sepenuh hati. Padahal kalau dilihat, tipikal masyarakat Sumbar itu sebenarnya penurut dan tidak keras kepala. Tetapi pemerintah jangan pula manahan santiang,” katanya lagi.

Jalan tol Pekanbaru-Padang sendiri memiliki total panjang 254,80 kilometer yang juga terdiri dari sembilan terowongan panjang. Awalnya, pembangunan tol tersebut ditarget tuntas pada 2025. Tol tersebut akan memangkas jarak tempuh Pekanbaru-Padang dan sebaliknya, dari durasi sebelumnya 6-7 jam menjadi 3-4 jam. (h/mg-hen/mg-dan/mg-rul/hr)

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM