Pakar Hukum: LGBT di Sumbar Diberantas dengan Hukum Adat


Kamis, 08 November 2018 - 20:35:10 WIB
Pakar Hukum: LGBT di Sumbar Diberantas dengan Hukum Adat Ilustrasi (warga net)

PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.COM--Akhir-akhir ini, persoalan LGBT menjadi perhatian masyarakat Sumbar. Apalagi setelah Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) merilis angka pelaku LGBT di ranah minang mencapai jumlah yang fantastis, 15.501 orang.

Fenomena tersebut direspon masyarakat. Di Kota Payakumbuh, puluhan ribu massa turun ke jalan menyuarakan aksi tolak LGBT. Salah satu tuntutan massa adalah revisi Perda Pekat agar mengakomodir pasal tentang LGBT. 

Namun, persoalan LGBT belum tentu selesai dengan hanya merevisi Perda ataupun menegakkannya. Pakar Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH memiliki pendapat yang berbeda.

Menurutnya, masalah LGBT di Sumbar sebenarnya lebih efektif diberantas melalui penerapan hukum adat dibandingkan Perda Pekat yang dilahirkan oleh pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah itu terbatas perangkat dan anggarannya. Sampai sejauh mana aparatur pemerintah bisa menegakkan perda secara baik dan serius.  Walau tiap jam Gubernur maupun Wali Kota menyuruh Satpol PP razia, saya tidak percaya LGBT dapat diberantas tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk memberantasnya," tuturnya.

Wendra menjelaskan, saat ini muncul kesan bahwa segala persoalan masyarakat termasuk LGBT seolah hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah. "Padahal tidak. LGBT adalah masalah sosial. Masalah sosial mestinya juga diselesaikan dengan pendekatan sosial. Yang paling efektif memberantas LGBT adalah melalui kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam konteks Sumbar, yaitu dengan penerapan hukum adat," ucapnya.

Wendra yang meraih gelar Doktor dengan disertasi tentang masyarakat hukum adat itu mengatakan, dasar hukum untuk memberlakukan hukum atau sanksi adat bagi pelaku LGBT adalah Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

"Pada perda tersebut disebutkan hukum adat adalah hukum asli. Dalam hukum adat Minang kan ada undang nan 20. Bisa dipakai itu," tuturnya.

Lebih lanjut Wendra menjelaskan, pemberlakuan hukum adat juga dijamin oleh konstitusi. Dalam UUD 1945 pasal 18b ayat 2 disebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang. "Sekarang persoalannya, berani tidak perangkat-perangkat adat ini memberikan sanksi kepada pelaku LGBT," ucapnya.

Oleh karena itu, Putra Koto Nan Ampek Payakumbuh itu berpendapat, sudah saatnya pranata hukum adat dikuatkan. Aturan di Indonesia membuka peluang untuk membuat peradilan adat.  "Bahkan dalam pertemuan MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia) di UNAND, April lalu, mereka mendorong pemberlakuan hukum pidana adat.  Jadi ini kan semangatnya sama," katanya.

Wendra menyontohkan, pada beberapa nagari di Payakumbuh, walaupun tidak bernama pengadilan adat, berlaku yang namanya sumbang salah. "Sumbang salah itu kan masih berlaku di Koto Nan Gadang? Di Aua Kuniang, Lampasi Tigo Nagari dan seterusnya. Walaupun tidak ternorma dalam bentuk peradilan, tetapi dalam persoalan sengketa sosial dan kemasyarakatan, ada orang yang mengerti dan menyelesaikan secara hukum adat sampai sekarang," ucapnya.

Calon Wali Kota di Pilkada Payakumbuh 2017 itu menyampaikan, kesadaran masyarakat Minang seperti tempo dulu yang perlu dibangkitkan. "Saya masih ingat, beberapa tahun yang lalu di Koto Nan Gadang, jika ada laki-laki yang bertamu ke rumah seorang perempuan dan laki-laki itu bukan mahramnya, lewat saja dari jam sepuluh malam diberi sanksi sosial oleh warga. Tak perlu Satpol PP menyelesaikannya bukan? Sekarang kesadaran seperti itu yang sudah kurang. Banyak yang tidak peduli lagi," tuturnya.

Kesimpulannya menurut Wendra, untuk memberantas dan menindak pelaku LGBT, maka terapkan sanksi adat. Konsekuensinya perangkat adat harus lebih berperan untuk menegakkan hukum adat. "Sekarang pertanyaannya, kalau masih mengaku orang Minang, percaya tidak dengan hukum adatnya? Kalau percaya mari kita tegakkan," ujarnya. (mg-ari)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM