UIN IB Tak Bisa Ikut CPNS dan Passing Grade Dianggap Terlalu Tinggi, DPD Datangi Kemenpan RB


Selasa, 13 November 2018 - 20:06:39 WIB
Reporter : Tim Redaksi
UIN IB Tak Bisa Ikut CPNS dan Passing Grade Dianggap Terlalu Tinggi, DPD Datangi Kemenpan RB Diskusi--Perwakilan Komite 1 DPD RI berdiskusi dengan Menpan RB Syafruddin menyikapi aspirasi masyarakat terkait standar kompetensi dasar kelulusan PNS yang dinilai terlalu tinggi di Kemenpan RB, Selasa (13/11). Ist

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM--Banyaknya peserta CPNS 2018 tidak lulus ujian PNS 2018 menimbulkan tanda tanya publik terkait Standar Kompetensi Dasar (SKD) yang dinilai terlalu tinggi. Tak hanya itu, adanya masalah beberapa alumni di univeristas yang tak bisa mendaftar juga menjadi sorotan.

Menyikapi itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui komite 1 DPD RI  menyambangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB),Selasa (13/11)

Dalam press release yang diterima Haluan, Menpan-RB Syafruddin mengatakan, standar kelulusan CPNS 2018 terebut bukanlah kebijakan baru, bahkan  standar ini sudah diterapkan pada ujian PNS untuk lembaga kementerian. Namun, untuk ujian CPNS secara keseluruhan, kebijakan ini baru diterapkan pada tes CPNS tahun 2018. 

Menurut Menpan RB, Syafruddin, alasan menaikkan standar kelulusan itu lantaran kualitas ASN di Indonesia nomor 9 di Asia Tenggara, diatas Myanmar—dengan nomor 54 di Asia Pasifik. Selain itu, sejak tahun 2005-2013 sekitar 1,1 juta ASN  diangkat tidak sesuai dengan kebutuhan birokrasi.

"Dengan menyamakan standar upaya Menpan-RB memperbaiki kualitas ASN dan model pelayanan birokasi Indonesia," ujar Syafruddin.

Menanggapi itu, DPD RI memahami tujuan baik Kemanpan-RB, namun kondisi di berbagai daerah peserta PNS yang lulus kurang dari kuota formasi yang disediakan. Lantaran itu, DPD RI meminta agar Kemanpan-RB mengeluarkan peraturan menteri “solutif” dengan tetap mengakomodir dua persoalan (jalan tengah) antara kualitas ASN dan kebutuhan daerah terhadap ASN. Agar Indonesia mendapatkan ASN yang berkualitas dan daerah tidak kekurangan ASN.

"Harus ada kebijakan solutif dari pemerintah dengan mengakomodir kedua persoalan yang ada ini," kata Benny Ramdani

Sementara itu, Senator asal Sumatera Barat, Nofi Candra, menanyakan nasib tenaga K2 yang masih dalam tanda tanya.  Pihaknya sekaligus mempertanyakan nasib sebagaian alumni UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, yang tidak bisa mendaftar CPNS dengan persoalan nomor ijazah tidak terdaftar di Kemenristekdikti.

" Persoalan ini juga harus menjadi perhatian, mengingat banyaknya aspirasi yang masuk ke DPD RI," kata Nofi.

“Persoalan tenaga K2 Kemenpan-RB punya formula sendiri untuk mengakomodir hal tersebut. Sedangkan kasus di sebagian alumni UIN Imam Bonjol Padang, Kemenpan-RB telah mengumpulkan 9 rektor kampus yang mengalami masalah yang sama,"jawab Syafruddin.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Komite 1 DPD RI, Perwakilan Komite 1 DPD RI  dipimpin Benny Ramdani bersama Nofi Candra, Bahar Ngitung, M. Idris dan  Jacob Esau Komigi.(h/ndi)

 

 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM