Rumput Tumbuh di Lahan Gerbang Tol, Warga Butuh Ganti Rugi yang Masuk Akal


Rabu, 14 November 2018 - 08:59:36 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Rumput Tumbuh di Lahan Gerbang Tol, Warga Butuh Ganti Rugi yang Masuk Akal Pengendara melewati pengerjaan gerbang tol Padang-Pekanbaru di jalan Bypass, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (13/11). Pengerjaan jalan tol tersebut terhenti dan belum ada penyelesaian soal ganti rugi tanah. TIO FURQAN

Oleh Yuhendra/Juli Ishaq

9 Februari 2018 lalu, Presiden RI Joko Widodo meletakkan batu pertama pembangunan mega proyek Tol Padang-Pekanbaru sepanjang 244 kilometer, di Jalan Bypass Km 25 BIM – Teluk Bayur, Provinsi Sumatera Barat.

Lokasi itu menjadi garis start pembangunan seksi 1 (Padang-Sicincin) sepanjang 28 kilometer. Sembilan bulan berselang, tanah timbunan di sekitar gerbang pembangunan telah semak.

Haluan bertandang ke lokasi tersebut serta ke beberapa kawasan lain di Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, yang termasuk jalur rencana tol itu pada Selasa (13/11). Penelusuran dilakukan setelah pelaksana tugas Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, pekan lalu mengeluarkan pernyataan kepada wartawan bahwa seksi 1 pengerjaan tol dialihkan dari Padang-Sicincin menjadi Pekanbaru-Bangkinang.

"Saya terima tamu dari pusat, PT Hutama Karya sebagai kontraktor dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebagai penyandangan dana. Mereka bilang tol Pekanbaru-Padang akan dimulai dari Pekanbaru. Kalau tol dibangun dari Sumbar, kendalanya lebih banyak. Riau InsyaAllah tidak ada kendala sampai menggali terowongan seperti di Sumbar,” ujar Wan Thamrin Hasyim, Selasa 6 September kepada Haluan Riau.

Jika Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit dan Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari mengaku belum mendengar kabar resmi dari pemerintah pusat soal rencana pengalihan seksi 1 tol tersebut, lain halnya dengan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, yang menegaskan ia tak akan membiarkan pembangunan seksi 1 tol Padang-Pekanbaru beralih. “Pembebasan lahan itu tanggung jawab kami. Kami akan lakukan pengkajian ulang soal pembebasan lahan itu bersama masyarakat,” kata Ali.

Namun yang pasti, Asisten III Pemkab Padang Pariaman, Fakhriyati, menjelaskan bahwa memang hingga saat ini belum seruas lahan pun yang dapat dibebaskan untuk melanjutkan rencana pembangunan tol seksi satu Padang-Sicincin. Semuanya masih bermasalah. Pihaknya pun belum berani memasang target.

Saling kukuhnya pemerintah daerah terkait memancing Haluan untuk menelusuri seperti apa betul kondisi kawasan bakal pembangunan seksi 1 Padang-Sicincin, yang telah dilakukan peletakan batu pertamanya oleh orang nomor satu di republik ini. Kesimpulannya, pembangunan tak sedang berlangsung. Ganti rugi masih belum disepakati.

Gerbang awal pembangunan seksi 1 tol tersebut masih serupa kondisinya dengan waktu presiden berkunjung. Hanya yang membedakan, tanah timbunan sekitar 200 meter di lokasi itu telah mulai ditumbuhi rumput. Kuat dugaan memang tidak ada pekerjaan apa pun di lokasi proyek puluhan triliun tersebut.

Tepat di sebelah gerbang tol, tampak masih berdiri kamp yang diduga milik PT Hutama Karya selaku kontraktor pelaksana proyek dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) selaku penyandangan dana tol Pekanbaru-Padang. Kamp itu dikelilingi pagar seng. Beberapa mobil parkir di dekatnya, tetapi tak ada aktivitas pembangunan.

Meski begitu, di dekat gerbang tersebut tampak masih terpasang beberapa spanduk imbauan terkait pentingnya mengutamakan keselamatan kerja, serta perintah dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan.

"Rencana pembangunan tol masih terkendala karena belum ada kesepakatan soal ganti rugi tanah," kata lis, salah seorang warga setempat, saat ditemui Haluan di Nagari Kasang, Padang Pariaman, Selasa (13/11), yang merupakan salah satu daerah yang dilewati jalur tol.

Sementara itu warga lainnya, Ita, mengaku setuju dengan rencana rencana pemerintah untuk membangun jalan tol Padang-Pekanbaru karena diyakini masyarakat akan ikut mendapatkan manfaat ekonomi dari pembangunan tersebut.

"Sebenarnya saya atau pun masyarakat lain tidak pernah melarang rencana pemerintah. Tol itu juga akan melintasi 16 hektare tanah saya, tetapi saya meminta pemerintah memberikan ganti rugi tanah yang wajar sehingga uangnya dapat kami manfaatkan untuk keperluan lain. Masak iya, pemerintah hanya harga Rp45 ribu per meter. Itu sangat tidak wajar. Kami maunya ganti rugi di atas Rp1 juta (per meter)," ujarnya.

Ita mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan pihak appraisal di Pengadilan Negeri Padang Pariaman untuk membahas kesepakatan ganti rugi, tetapi tidak ada hasil yang disepakati dari pertemuan tersebut.

"Apraisal hanya menghargai tanah kami Rp45 ribu. Ada juga rumah yang terkena, tetapi hanya diganti Rp80 ribu. Mana bisa uang itu buat bangun rumah lagi. Harganya tidak masuk akal. Saya pernah bilang ke apraisal, kalau seharga itu biar saya yang beli tanah bapak," kata Ita yang saat ditemui Haluan tengah bekerja di hamparan sawah yang akan dilalui tol.

Meski belum ada kesepakatan, kata Ita lagi, pemerintah beberapa bulan lalu telah memasang patok penanda lokasi pembangunan di atas tanah warga. Namun karena belum ada kesepakatan dan kejelasan dari pemerintah, sebagian besar patok itu dibongkar kembali oleh masyarakat.

"Tidak ada yang boleh mengukur tanah kami sebelum ada kesepakatan. Jangan pancing masyarakat marah. Kalau seperti ini caranya tidak usah dibangun pun tol itu tidak masalah," katanya dengan nada kesal.

Tak Pernah Bertemu Pemkab

Satu hal yang sangat disesali Ita adalah, ia dan beberapa warga lain merasa tidak pernah ditemui oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersendatnya pembebasan lahan tersebut. Selama ini, masyarakat hanya berhadapan dengan tim appraisal dan pihak pengadilan.

"Selama ini tidak ada masyarakat yang bertemu langsung dengan pemerintah terkait ini. Seharusnya ada jalan keluar sehingga kami tidak merasa dirugikan," katanya lagi.

Jalan tol Pekanbaru-Padang sendiri memiliki panjang 254,80 kilometer, dan dilengkapi sembilan terowongan panjang. Jalan tol itu diproyeksikan untuk memangkas jalan tempuh Padang-Pekanbaru dan sebaliknya yang sebelumnya 6-10 jam menjadi 3-4 jam saja.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar menargetkan proses pembayaran ganti rugi lahan yang akan dilalui jalan tol akan rampung pada Juli 2018, dengan tahap awal pembayaran ganti rugi di beberapa ruas jalan seksi 1 Padang-Sicincing sepanjang 4,2 kilometer. Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sendiri bakal menelan anggaran hingga Rp78,09 triliun dan ditarget tuntas pada 2025 mendatang. (*)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM