Ketengan Ahli Kurnia Warman, Negara Wajib Lindungi Pemilik Sertifikat


Kamis, 15 November 2018 - 09:04:34 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Ketengan Ahli Kurnia Warman, Negara Wajib Lindungi Pemilik Sertifikat SAKSI AHLI--Saksi ahli Hukum Agraria dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand), Dr Kurnia Warman, SH, MH mengucapkan sumpah dalam sidang kasus sengketa hak antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Basko Minang Plaza (BMP) dan H Basrizal Koto di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Rabu (14/11). JULI ISHAQ

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Negara melalui lembaga yang berwenang memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan hukum atas kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, negara mendapatkan hak dan berbagai keuntungan dari upaya pengajuan permohonan dan perpanjangan HGB tersebut.

Poin itu menjadi salah satu keterangan yang disampaikan Ahli Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand), Dr. Kurnia Warman, SH, MH, saat menjadi saksi ahli dalam kasus sengketa hak antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Basko Minang Plaza (BMP) dan H Basrizal Koto di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Rabu (14/11).

Dalam kasus perdata tersebut, PT KAI menggugat PT BMP dan H. Basrizal Koto sebagai pemilik sertifikat HGB Nomor 200, 201, dan 205, di mana pada awalnya tanah tersebut adalah tanah negara yang berasal dari eigendom verponding 1650. Menurut PT KAI, lahan yang sudah ada sertifikat resmi atas nama H. Basrizal Koto itu adalah tanah PT KAI dengan dasar grondkaart 1888.

Sebelumnya, tahun 2012 lalu, PT KAI juga sudah menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang yang menerbitkan sertifikat HGB 200, 201 dan 205 atas nama H. Basrizal Koto itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Namun, Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan tersebut, karena perkara ini bukan termasuk ranah peradilan TUN, melainkan sengketa hak yang harus diselesaikan melalui Peradilan Umum.  

Kepemilikan sertifikat atas nama H. Basrizal Koto yang diterbitkan negara melalui BPN Kota Padang itulah kini yang digugat PT KAI melalui Pengadilan Negeri Padang. Seluruh prosedur dan persyaratan dipenuhi oleh H. Basrizal Koto waktu mengajukan permohonan sertifikat HGB itu, termasuk biaya dan uang wajib ke negara.

 

Negara memperoleh keuntungan saat menerima dan mengabulkan permohonan sertifikat di atas tanah negara untuk warga atau badan usaha tertentu, termasuk sertifikat HGB. Keuntungan itu mulai dari biaya permohonan, pajak yang berlaku setelah sertifikat terbit, hingga saat pemilik sertifikat memperpanjang HGB-nya. Sebaliknya, pemohon mendapatkan hak, yang salah satunya adalah hak perlindungan,” kata Kurnia menjawab pertanyaan M. Haris dan Heriyanto selaku kuasa hukum H. Basrizal Koto.

Pada dasarnya tanah bersertifikat HGB, katanya lagi, tetap berstatus sebagai tanah negara. Namun, status haknya berada pada pemilik HGB, yang dapat memanfaatkan tanah tersebut seluas-luasnya sesuai jangka waktu yang berlaku. Saat jangka waktu habis, pemilik HGB juga berhak melakukan perpanjangan.

Jika seseorang atau badan usaha tertentu telah memiliki HGB, maka dia berhak mendirikan bangunan di atas itu dan memiliki bangunan itu seutuhnya. Undang-undang mengatur hak HGB itu diberikan selama 30 tahun di awal, dan dapat diperpanjang menjadi 20 tahun. Itu masih bisa diperbaharui lagi, dan negara mendapat pemasukan lagi setiap proses itu dilakukan,” sebutnya lagi.

Terkait proses mendapatkan sertifikat HGB atas tanah negara bekas peninggalan pemerintah Belanda, Kurnia Warman menyebutkan siapa pun berhak mengajukan permohonan kepada negara selama mengikuti alur yang diatur oleh pemerintah, yang bersandar pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai aturan hukum resmi pertanahan.

Namun, jika ada pihak selain negara yang telah menempati atau menggarap tanah negara itu dalam jangka waktu tertentu, maka sebelum mengajukan permohonan kepada pemerintah, pemohon harus melakukan pembebasan lahan terlebih dulu kepada orang yang menggarap atau menempati tanah itu.

“Jika sudah dibebaskan dari orang yang menempati lahan, maka statusnya kembali menjadi tanah negara sepenuhnya, setelah itu baru diajukan kembali permohonan,” katanya lagi.

Kewajiban Konversi

Kurnia Warman menjelaskan, sejak 24 September 1980, tepat setelah 20 tahun UUPA diterbitkan, maka seluruh tanah eigendom verponding berstatus sebagai tanah negara. Pihak-pihak yang telah menempati atau menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu diprioritaskan untuk mendapatkan hak atas tanah yang telah ditempati itu.

“Pribumi yang menempati tanah itu tinggal mengajukan permohonan hak kepada pejabat berwenang. Sekarang pengajuannya ke BPN. Sebelum 1988 itu pengajuannya ke Dirjen Agraria Kementerian Dalam Negeri. Untuk menyesuaikan dengan aturan dalam UUPA, maka muncullah konversi hak atas tanah. Jika lembaga pemerintahan yang mengajukan permohonan, maka akan jadi hak pakai selama itu digunakan. Jika selain lembaga pemerintah yang mengajukan, maka akan jadi hak pengelolaan,” ucapnya.

Saat ini, sebutnya lagi, sangat banyak lembaga pemerintahan dan badan usaha dan sejenisnya, yang lalai dan tidak mengonversi hak atas tanah yang ia kuasai penggunaannya. Artinya, belum dilakukan pengajuan permohonan haknya kepada BPN untuk memperoleh sertifikat. Menurut Kurnia, sikap tidak melakukan permohonan tersebut merupakan sikap ketidaktaatan terhadap undang-undang.

Grondkaart Bukan Bukti

Kuasa Hukum PT KAI, Edi Utama, mengajukan pertanyaan seputar pengetahuan ahli tentang grondkaart dan statusnya dalam menjelaskan hak atas tanah, sebagaimana PT KAI memiliki grondkaart yang menjadi dasar untuk menggugat sertifikat HGB milik H. Basrizal Koto.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kurnia Warman secara terang menyebutkan bahwa grondkaart bukanlah istilah yang berlaku dalam hukum agraria, melainkan istilah dalam lingkungan internal tertentu untuk mengurus segala sesuatu terkait kepemilihan lahan.

Saya tidak dapat menjelaskan grondkaart ini lebih jauh karena bukan keahlian saya. Jika disebutkan grondkaart adalah peta bukti hak milik, maka dalam UUPA hanya ada dua jenis peta, yang pertama tata ruang, dan kedua peta hak,” kata Kurnia.

Peta tata ruang, lanjutnya, tidak berlaku selamanya dan dapat direvisi setidaknya satu kali dalam lima tahun, serta mungkin saja terdapat berbagai macam jenis kepemilikan hak atas tanah di atas peta tata ruang itu. Sedangkan peta hak, berdiri sendiri, tetapi hanya berfungsi sebagai lampiran atas sertifikat yang menjadi bukti kepemilikan atas tanah. Artinya, sekadar peta saja tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan.

“Jika memang ada badan usaha yang memiliki bukti kepemilikan seperti grondkaart, maka harus diajukan juga permohonan haknya ke BPN. Jika tidak, maka tidak ada hak perlindungan haknya dari negara, atau paling tidak statusnya kabur,” katanya.

Selain itu, kuasa hukum penggugat juga bertanya terkait aturan menjadikan verponding sebagai dasar pengajuan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah, sebagaimana diketahui. Dalam hal ini, Kurnia Warman menjelaskan bahwa terdapat perbedaan arti antara eigendom verponding dengan verponding saja.

Verponding itu semacam kertas untuk membayar pajak tanah di masa Pemerintahan Belanda, sedangkan sertifikat adalah eigendomverponding. Ada pun nomor 1650 yang terdapat pada verponding dalam sengketa ini (diperlihatkan di hadapan hakim), itu nomor registrasi pajak, bukan tahun penerbitan. Tahun penerbitan ada pada Eigendom Verponding. Pada dasarnya, seluruh tanah negara itu jatuh dari Belanda, tapi apakah bukti sertifikatnya masih disimpan dengan baik oleh negara, tentu negara yang tahu,” katanya lagi.

Oleh karena itu, Kurnia Warman mengaku tidak dapat menjelaskankan seperti apa dasar hak kepemilikan tanah oleh kereta api dari sudut pandang hukum agraria. Sedangkan perkara aturan lahan yang harus bebas untuk kelancaran moda transportasi, ia menilai adalah wewenang ahli perkeretaapian untuk menjelaskannya.

Usai mendengarkan keterangan ahli, hakim ketua Agnes Sinaga bersama hakim anggota Agus Komaruddin dan Ina Herlina sepakat menunda sidang hingga dua pekan mendatang, dengan agenda pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak. (h/isq/mg-hen)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM