11.893 CPNS Pemprov Sumbar Terjungkal, Kaji Ulang Passing Grade!


Kamis, 15 November 2018 - 09:33:14 WIB
Reporter : Tim Redaksi
11.893 CPNS Pemprov Sumbar Terjungkal,  Kaji Ulang Passing Grade! Dokumentasi Haluan

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sedang mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Nantinya, akan ada peraturan menteri yang akan dibuat terkait solusi yang direkomendasikan oleh Panselnas

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Dari 12.281 peserta Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi di lingkungan Pemprov Sumbar, hanya 388 peserta yang nilai SKD-nya memenuhi passing grade. Padahal, Pemprov menyediakan 864 formasi untuk ditempati PNS baru. Banyak pihak meminta Kemenpan-RB mengkaji ulang standar passing grade penilaian.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Yulitar menyebutkan, angka tersebut ia peroleh setelah pihaknya melakukan penghitungan secara menyeluruh terhadap nilai peserta ujian. Ditilik dari jumlah formasi yang disediakan saja, masih terdapat kekurangan 476 peserta lagi untuk mengikuti seleksi selanjutnya.

“Ada 12.281 peserta yang ikut. Formasinya ada 864, tetapi dari hasil SKD hanya 388 peserta yang memenuhi passing grade. Dari jumlah formasi yang ada saja, masih kurang 476," kata Yulitar, Rabu, (14/11).

Yulitar menjelaskan, dalam pelaksanaan ujian, peserta wajib lulus pada tiga jenis soal, meliputi, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelejensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Setiap peserta wajib memenuhi passing grade ketiga jenis soal tersebut agar bisa mengikuti tes kemampuan bidang (TKB).

“Kami akan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apakah, peserta yang memenuhi passing grade dipanggil kembali untuk mengikuti TKB atau bagaimana. Sebab, dilihat dari kebutuhan formasi saja, jumlah lulus SKD saja tidak cukup. Waktu pelaksanaan TKB juga masih menunggu BKN. Nanti, sistemnya masih Computer Assited Tes (CAT)," sebutnya.

Sulitnya soal ujian yang dihadapi peserta SKD CPNS, ditengarai menjadi biang keladi banyaknya peserta yang tidak lulus. Hal itu kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya harapan instansi yang menyediakan formasi, untuk mendapatkan jumlah peserta yang mencukupi untuk tahap TKB.

Bahkan, saat dipantau di media sosial (medsos), keluhan atas sulitnya soal sudah disuarakan oleh peserta ujian CPNS hampir di seluruh Indonesia. Namun, Kemenpan-RB belum menentukan sikap seperti apa yang akan diambil untuk menindaklanjuti hasil kelulusan SKD yang rendah tersebut.

Selasa 13 November lalu, Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pun menyambangi Kemenpan-RB untuk menyampaikan keluhan peserta CPNS terkait sulitnya soal dalam ujian. Rombongan terdiri dari Benny Ramdani, Nofi Candra, Bahar Ngitung, M. Idris, dan Jacob Esau Komigi, yang datang menemui Menpan-RB, Syafruddin, untuk mendiskusikan polemik yang menjadi sorotan publik itu.

Menjawab aspirasi yang disampaikan Komite 1 DPD, Menpan-RB Syafruddin mengatakan bahwa standar kelulusan CPNS 2018 itu bukanlah kebijakan baru. Bahkan, standar itu sudah diterapkan pada ujian CPNS di lembaga kementerian.

Menurut Syafruddin, alasan menaikkan standar kelulusan karena mengingat kualitas ASN di Indonesia masih menduduki posisi sembilan di Asia Tenggara, dan posisi ke-54 di Asia Pasifik. Selain itu, sejak tahun 2005-2013, sekitar 1,1 juta ASN diangkat tidak sesuai dengan kebutuhan birokrasi.

"Dengan menyamakan standar, upaya Menpan-RB memperbaiki kualitas ASN dan model pelayanan birokrasi Indonesia," ujar Syafruddin.

Menanggapi itu, DPD RI memahami tujuan baik Kemanpan-RB, tetapi kondisi di berbagai daerah menunjukkan bahwa peserta PNS yang lulus kurang dari kuota formasi yang disediakan. Lantaran itu, DPD RI meminta agar Kemanpan-RB mengeluarkan peraturan menteri yang solutif dengan tetap mengakomodir dua persoalan (jalan tengah) antara kualitas ASN dan kebutuhan daerah terhadap ASN.

Permintaan untuk mengkaji ulang aturan passing grade juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Hendri. Meski pun, pelaksanaan SKD CPNS untuk penempatan formasi di Kemenag se-Sumbar baru memasuki hari kedua pada Rabu (14/11).

Total peserta ada 16.151, termasuk pelamar honorer Kategori II (K2) 19 orang dan disabilitas 14 orang. Ujian berlangsung enam hari mulai 13 sampai 18 November. Melihat hasil CAT SKD sejauh ini, kami berharap Kemenpan-RB mengkaji ulang standar passing grade, karena sangat kecil peluang lulusnya. Sangat disayangkan karena dapat menyembabkan quota formasi yang disediakan tidak terpenuhi,” kata Hendri.

Meski begitu, Hendri mengaku masih menaruh optimisme quota sebanyak 801 formasi untuk Kanwil Kemenag Sumbar dapat terpenuhi. Karena, sampai hari kedua pelaksanaan CAT, di setiap sesi selalu ada peserta yang dinyatakan lulus. Termasuk dua dari pelamar disabilitas yang juga lulus SKD.

Tidak Ada Ujian Ulang

Sementara itu, Menpan RB, Syafruddin menegaskan, tidak akan ada ujian ulang yang akan dilakukan meski pun banyak peserta SKD CPNS 2018 yang tidak mencapai standar passing grade penilaian. "Diulang enggak ada uangnya, (tidak ada) anggarannya," ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu (14/11/2018) sebagaimana dikutip dari kompas.com.

Syafruddin menambahkan, saat ini Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sedang mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Nantinya, akan ada peraturan menteri yang akan dibuat terkait solusi yang direkomendasikan oleh Panselnas. "Hasil dari Panselnas nanti akan dijadikan Permen. Tapi bukan kami yang menggodok," kata Syafruddin lagi.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenpan RB memastikan akan membuat kebijakan baru untuk mengantisipasi banyaknya peserta CPNS 2018 yang tak lolos dalam tahap SKD. Deputi Bidang SDM aparatur Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dua opsi kebijakan. Opsi pertama, dengan menurunkan passing grade kelulusan SKD. Opsi Kedua, dengan menerapkan sistem perangkingan dari jumlah total nilai TWK, TIU, dan TKP.

"Nantinya akan ada kebijakan, kebijakan pastinya, misalnya, ada kebijakan baru untuk mengakomodasi peserta yang tidak lulus, seperti apa diaturnya, apakah passing grade diturunkan, apakah ranking, kami carikan jalan fair," ujar Setiawan di kantor Kemenpan RB, Senin (12/11). (h/isq/ben)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM